[Kaffah] Sungguh Berat Pertanggungjawaban Pemimpin di Akhirat

[Kaffah] Sungguh Berat Pertanggungjawaban Pemimpin di Akhirat

Muslimah News, KAFFAH — Akhirnya Prabowo dan Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Keduanya disumpah di bawah Kitab Suci Al-Qur’an pada Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20-10-2024).

Sejumlah media asing menyoroti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan beragam narasi. Reuters menyebut pemerintahan Prabowo dibayang-bayangi oleh politik dinasti dan meningkatnya patronasi lama. Media asal Singapura, Channel News Asia (CNA), menyoroti ihwal tidak adanya oposisi di Indonesia. Ini karena Prabowo mengakomodasi partai politik ke dalam pemerintahannya yang gendut. Komposisi kabinet gendut ini tidak bisa dilepaskan dari sistem politik demokrasi yang pragmatis dan transaksional.

Dalam pidatonya yang berapi-api, Prabowo bertekad akan memberantas korupsi. Namun, disinyalir para menteri dalam Kabinet Merah Putih ini justru banyak yang terjerat kasus korupsi. Hal ini ditegaskan oleh Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2005-2013 Abdullah Hehamahua.

Pidato Prabowo cukup panjang karena menyentuh berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, pidato tersebut belum menyentuh secara spesifik masalah kekuatan oligarki kapitalis yang justru menjadi biang masalah di negeri ini.

Ada juga aspek lain yang sangat penting, yang juga tidak disebutkan Prabowo dalam pidatonya, yakni ihwal beratnya pertanggungjawaban kepemimpinan kelak di akhirat. Tentu di hadapan pengadilan Allah Taala.

Kekuasaan untuk Melayani Islam dan Kemaslahatan Umat

Dalam Islam, kepemimpinan atau kekuasaan memang sangat penting. Begitu pentingnya, Allah Swt. mengajarkan kepada Rasulullah saw. suatu doa agar beliau diberi kekuasaan. Tentu bukan sembarang kekuasaan, tetapi kekuasaan yang bisa digunakan untuk menolong agama-Nya. Demikian sebagaimana firman Allah Taala, “Katakanlah (Muhammad), ‘Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah (pula) aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong (agama Allah).’” (QS Al-Isra’ [17]: 80).

Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir rahimahulLâh, dengan mengutip Qatadah ra., menyatakan, “Sungguh Nabi Muhammad saw. menyadari bahwa beliau tidak punya daya/kekuatan untuk menegakkan agama ini (Islam), kecuali dengan kekuasaan. Oleh karena itulah, beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong Kitabullah (Al-Qur’an), melaksanakan hudûd Allah, menunaikan berbagai kewajiban dari Allah, dan menegakkan agama Allah (Islam). Sungguh kekuasaan adalah rahmat yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Andai bukan karena kekuasaan tersebut, orang-orang bisa saling menyerang (menzalimi) satu sama lain sehingga pihak yang kuat bisa memangsa pihak yang lemah.” (Ibnu Katsir, Tafsîr Al-Qur’an al-‘Azhîm, 5/111).

Dari penjelasan Imam Ibnu Katsir tersebut bisa disimpulkan bahwa ada dua fungsi kekuasaan yang utama. Pertama, untuk menegakkan agama Islam. Inilah yang sekaligus menjadi motif utama Rasulullah saw. untuk berdoa kepada Allah Swt. agar diberi kekuasaan. Faktanya, ketika pada akhirnya Rasulullah saw. benar-benar menjadi penguasa (kepala negara) Daulah Islam di Madinah, kekuasaan beliau benar-benar diorientasikan untuk menegakkan Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Kedua, untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan masyarakat. Tentu dengan menggunakan syariat Islam. Inilah juga yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw. sebagai penguasa (kepala negara). Dengan itu semua warga negara (muslim maupun nonmuslim) terurus dan terayomi dengan baik. Tidak ada yang berani saling menzalimi. Tidak ada pihak yang kuat memangsa pihak yang lemah.

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, tidak ada artinya kekuasaan jika tidak digunakan untuk menegakkan Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam. Tidak ada artinya pula kekuasaan jika tidak digunakan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan rakyat dengan syariat Islam.

Oleh karena itu di dalam Islam, pemimpin haruslah orang yang adil dan amanah. Demikian pula para pembantunya. Mereka haruslah orang-orang yang amanah sekaligus berkompetensi sesuai dengan tugasnya. Oleh karena itu pula, mereka diangkat bukan karena faktor transaksional. Juga bukan karena faktor kedekatan atau kekerabatan. Ini karena Allah Swt. telah menegaskan agar amanah harus diberikan kepada ahlinya, “Sungguh, Allah menyuruh kalian menyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah itu.” (QS An-Nisâ’ [4]: 58).

Tugas kenegaraan juga seharusnya diberikan kepada orang yang memiliki karakter dan moralitas, salah satunya kejujuran. Nabi saw. menegaskan bahwa kejujuran akan membuahkan kebaikan. Sebaliknya, kedustaan akan menghasilkan kejahatan. Beliau saw. bersabda, “Bersikap jujurlah kalian karena kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan membawa (pelakunya) ke surga. … Jauhilah oleh kalian dusta, karena kedustaan mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan mengantarkan (pelakunya) ke neraka. …” (HR Muslim).

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya sistem yang baik untuk menjalankan kekuasaan. Sistem yang baik merujuk pada sistem pemerintahan yang berlandaskan akidah dan syariat Islam. Bukan yang didasarkan pada akidah dan sistem sekuler sebagaimana saat ini.

Allah Swt. menegaskan bahwa hanya sistem hukum-Nya yang baik sehingga wajib diambil dan diterapkan. Sebaliknya, sistem hukum jahiliah wajib ditolak dan ditinggalkan. Allah Swt. berfirman, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin?” (QS Al-Maidah [5]: 50).

Pertanggungjawaban Berat di Akhirat

Dalam Islam, amanah kepemimpinan sejatinya merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Pasalnya, selain harus bertanggung jawab kepada rakyat di dunia, seorang pemimpin juga harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kelak di akhirat di hadapan Allah Taala. Oleh karena itu dalam Islam, orang-orang yang diberi amanah dan tugas kepemimpinan haruslah mereka yang senantiasa menyadari akan beratnya pertanggungjawaban atas kepemimpinan mereka itu di hadapan Allah Swt. di akhirat kelak. Kesadaran ini menjadi sangat penting. Sebabnya, jika mereka takut hanya kepada Allah, amanah kepemimpinan akan mereka jalankan sebaik mungkin dan tidak mungkin mereka selewengkan. Berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang marak terjadi saat ini tidak lain karena para pemangkunya seolah tidak memiliki rasa takut kepada Allah Swt. akan pertanggungjawaban mereka di hadapan-Nya kelak di akhirat. Sesungguhnya Rasulullah saw. telah menegaskan, “Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, padahal kekuasaan itu bisa berubah menjadi penyesalan pada Hari Kiamat kelak.” (HR Al-Bukhari).

Oleh karena itulah pada masa lalu, sepanjang era kekhalifahan Islam, tidak sedikit yang enggan dipilih dan dibaiat menjadi khalifah. Jika pun pada akhirnya umat atau rakyat tetap memilih dan membaiat mereka sebagai khalifah, mereka amat terbebani dengan beratnya amanah yang mereka emban itu. Mereka pun amat khawatir atas pertanggungjawaban kepemimpinan mereka di akhirat kelak di hadapan Allah Swt., padahal mereka adalah orang-orang yang saleh, adil, dan amanah. Di antara mereka bahkan termasuk para sahabat Nabi saw. yang terbaik. Mereka pun menjalankan sistem pemerintahan Islam yang berdasarkan akidah Islam dan hanya menerapkan syariat Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Namun demikian, mereka tetap amat khawatir. Khalifah Umar bin Khaththab ra., misalnya, dengan penuh rasa khawatir pernah berkata, “Sungguh, andai ada seekor domba mati dalam keadaan terbuang di tepi Sungai Eufrat (di Irak), aku sangat khawatir bahwa Allah ‘Azza wa Jalla akan meminta pertanggungjawaban diriku atas hal itu pada Hari Kiamat kelak.” (Abu Nu’aim al-Ashbahani, Hilyah al-Awliyâ’, 1/53).

Sebelumnya, Abu Bakar ash-Shiddiq ra., sesaat setelah dibaiat sebagai khalifah, karena khawatir menyimpang dalam menjalankan pemerintahannya, pernah berkata, “Sungguh aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Oleh karena itu, jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, luruskanlah aku.” (Lihat: Ibnu Katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, 5/248; Ibnu Badis, Âtsar Ibni Bâdîs, 2/401).

Pada era setelahnya, Umar bin Abdul Aziz ra. saat menjadi khalifah, juga pernah berdoa dengan penuh kekhawatiran, “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari memikul tugas yang tidak sanggup aku pikul ini atau aku diserahi urusan ini, lalu aku menyia-nyiakannya.” (Ibnu al-Jauzi, Shifat as-Shafwah, 2/92).

Demikianlah, betapa besar kekhawatiran para pemimpin Islam atau para khalifah pada masa lalu atas amanah kepemimpinan dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. kelak di akhirat. Tidak aneh jika mereka benar-benar menjalankan amanah kepemimpinan mereka dengan sebaik-baiknya. Tentu agar kekuasaan atau kepemimpinan yang mereka emban di dunia ini tidak berubah menjadi penyesalan di akhirat kelak. Bagaimana dengan para pemimpin saat ini?

WalLâhu a’lam bi ash-shawâb. []

—*—

Hikmah:

Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang rakyat yang ia urus.” (HR Al-Bukhari dan Muslim). [MNews/YG]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *