Muslimah News, FOKUS — Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah nama yang digadang-gadang akan menjadi menteri pada pemerintahannya. Salah satu isu yang merebak terkait pemanggilan para calon menteri itu adalah kabinet maskulin.
Ya, daftar calon menteri Prabowo didominasi oleh laki-laki. Dari total 108 orang yang dipanggil, hanya 11 orang yang perempuan. Artinya, keterwakilan perempuan dalam kabinet hanya 10%. Itu pun hanya enam orang yang diduga menjadi menteri, yaitu Sri Mulyani Indrawati, Widiyanti Putri Wardhana, Arifatul Choiri Fauzi, Ribka Haluk, Veronica Tan, dan Meutya Hafid. Sedangkan sisanya menjadi wakil menteri.
Minimnya jumlah menteri perempuan mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Peneliti FITRA Betta Anugrah menilai Prabowo Subianto telah mengkhianati janji kampanyenya terkait jumlah menteri perempuan. Dengan jumlah menteri yang begitu besar, menurutnya, seharusnya keterlibatan kaum perempuan juga ditambah.
Betta menambahkan, minimnya jumlah pejabat perempuan setingkat menteri berpotensi menyebabkan eksekusi kebijakan tidak responsif terhadap kesetaraan gender. Minimnya keterwakilan perempuan tidak hanya terjadi di lembaga eksekutif, tetapi juga legislatif. Keterwakilan perempuan di DPR dalam lima tahun terakhir tidak pernah di atas 23%.
Keterwakilan Perempuan
Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan selalu menjadi tolok ukur keberpihakan negara terhadap perempuan. Bahkan keterwakilan perempuan di DPR sudah didesain sejak awal proses pemilihan dengan mewajibkan kuota caleg perempuan minimal 30%. Nyatanya, perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan hanya 22% pada Pemilu 2024.
Konsep keterwakilan perempuan dalam pemerintahan merupakan aplikasi dari ide kesetaraan gender. Menurut pandangan gender, jumlah keterwakilan perempuan yang sempurna akan memberikan keseimbangan perspektif dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pencapaian ini dapat memecah hambatan struktural yang selama ini menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik sehingga dapat memperkuat demokrasi dengan memastikan semua kelompok memiliki suara yang sama (Setneg, 23-9-2024).
Sarah C. dan Mona L. K. dalam Critical Mass Theory and Women’s Political Representation (2008) menjelaskan bahwa perempuan sering kali tidak terlihat mewakili perempuan setelah menduduki jabatan politik. Menurut mereka, hal itu terjadi karena jumlah perempuan yang jauh lebih sedikit daripada laki-laki di badan perwakilan. Mereka menyimpulkan bahwa perempuan tidak akan memiliki dampak signifikan pada arah kebijakan yang inklusif gender sampai jumlah mereka setidaknya mencapai “massa kritis” (atau umumnya sebesar 30%) di antara semua legislator.
Konsep keterwakilan perempuan ini salah besar. Faktanya, pucuk pimpinan Indonesia pernah berada di tangan seorang presiden perempuan, tetapi kesejahteraan perempuan tidak kunjung membaik. Begitu juga dengan jumlah menteri dan anggota DPR perempuan mengalami peningkatan signifikan daripada era sebelumnya (Orde Baru). Bahkan posisi ketua DPR juga dijabat oleh seorang perempuan. Namun, nasib perempuan tidak kunjung membaik.
Sederet persoalan masih menggelayuti perempuan, di antaranya kemiskinan, pengangguran, kenaikan harga pangan, kekerasan, pelecehan, rendahnya tingkat pendidikan, hingga angka kematian ibu. Jika keterwakilan perempuan adalah solusi masalah perempuan, seharusnya ada peningkatan kualitas hidup perempuan dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan jumlah menteri dan anggota legislatif perempuan. Namun, hal ini tidak terjadi.
Pada rezim Jokowi, meski ada sederet menteri dan anggota legislatif perempuan, nasib perempuan makin terpinggirkan dan menjadi korban oligarki. Pembangunan infrastruktur besar-besaran tidak menyejahterakan perempuan, tetapi justru merampas ruang hidup perempuan. Banyak perempuan menjadi korban penggusuran demi proyek pembangunan yang hanya menguntungkan oligarki.
Pada pemerintahan Prabowo, gurita oligarki dipastikan sama atau bahkan makin parah sehingga nasib perempuan akan makin sengsara. Demikianlah, konsep keterwakilan sebagai aplikasi ide kesetaraan gender terbukti salah. Meski banyak perempuan yang terjun ke pemerintahan, nasibnya tidak akan berbeda nyata.
Agenda Penjajahan di Balik Pengarusutamaan Gender
Kesetaraan gender adalah ide yang diaruskan Barat di dunia Islam. Hal ini merupakan bagian dari penjajahan Barat terhadap kaum muslim. Pengarusutamaan gender berawal dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Forms Discriminations Againts Women/CEDAW) yang digulirkan PBB pada 18 Desember 1979 lalu dilanjutkan dengan Konferensi Beijing pada 1995.
PBB memaksa dunia untuk mengadopsi ide kesetaraan gender dengan meratifikasi CEDAW dalam UU. Indonesia meratifikasi CEDAW dalam UU 7/1984. Kesetaraan gender juga menjadi salah satu tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Targetnya adalah mewujudkan planet 50:50 atau kesetaraan gender.
Salah satu wujud kesetaraan gender tersebut adalah kuota keterwakilan perempuan yang diatur dalam UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 55 yang mengharuskan daftar bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.
Meski sudah berjalan puluhan tahun, upaya mewujudkan kesetaraan gender masih jauh dari tujuan yang diinginkan. Bahkan bisa dikatakan kesetaraan gender mustahil terwujud dan hanya menjadi ilusi tanpa realisasi. Pengarusutamaan gender justru membawa malapetaka pada dunia, termasuk Indonesia.
Melalui ide gender, Barat mengeksploitasi semua potensi perempuan demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi korporatokrasi. Para muslimah didorong untuk berbondong-bondong meninggalkan keluarga dan mengisi dunia kerja dengan upah rendah. Negara kapitalis makin abai terhadap nasib rakyatnya sehingga perempuan harus banting tulang untuk mencukupi ekonomi keluarga. Akhirnya, kesejahteraan yang diinginkan tetap jauh dari kenyataan.
Dampak yang terjadi justru adalah rusaknya sendi-sendi hubungan sosial kemasyarakatan, baik di sektor privat maupun publik. Bangunan keluarga menjadi rapuh, perceraian meningkat, bahkan anak-anak kehilangan profil keluarga dan arah hidup. Lahirlah generasi fatherless dan motherless, terjebak dalam pergaulan bebas, aborsi, dan petaka lainnya. Inilah kerusakan akibat ide kesetaraan gender yang menyalahi syariat.
Kesalahan Ide Gender
Ide gender adalah ide kufur yang tidak berasal dari Islam. Ide gender selalu memandang bahwa berbagai persoalan yang mendera perempuan adalah akibat ketimpangan gender, padahal persoalan yang sama (seperti kemiskinan dan sempitnya lapangan kerja) juga menimpa laki-laki. Sejatinya, laki-laki maupun perempuan sama-sama menderita di bawah penerapan sistem sekuler kapitalisme. Penyebabnya bukan ketaksetaraan gender, tetapi kapitalisme.
Kapitalisme telah mengonsentrasikan penguasaan SDA di lingkaran pengusaha oligarki. Praktik ini mulus berkat payung hukum yang dilegislasi oleh penguasa dan anggota DPR yang notabene sebagiannya perempuan. Artinya, perempuan justru turut melahirkan kebijakan yang menyengsarakan perempuan.
Ini terjadi karena penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan setiap kebijakan hanya menguntungkan penguasa dan pengusaha (kapitalis), baik kebijakan tersebut dibuat oleh laki-laki maupun perempuan. Walhasil, mengharapkan perempuan sejahtera dengan keterwakilan perempuan di kabinet dan lembaga legislatif merupakan perkara yang mustahil terwujud.
Oleh karenanya, fokus perubahan yang harus diusung kaum perempuan bukanlah peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintahan, tetapi mengganti sistem kapitalisme yang terbukti menyengsarakan perempuan dan menerapkan sistem yang menyejahterakan perempuan, yaitu sistem Islam.
Islam Menjamin Kesejahteraan Perempuan
Islam memandang persoalan laki-laki dan perempuan bukan dari sudut pandang gender, tetapi dari perspektif bahwa keduanya sama-sama manusia yang memiliki potensi kehidupan, yaitu kebutuhan jasmani dan garizah yang butuh dipenuhi. Islam mengatur pemenuhan tersebut berdasarkan wahyu Ilahi, yaitu Al-Qur’an dan Sunah. Dengan demikian, aturan Islam tidak berpihak pada golongan tertentu seperti kapitalisme yang berpihak pada pengusaha. Syariat Islam bersifat adil dan menyejahterakan semua manusia, laki-laki maupun perempuan.
Allah Taala berfirman di dalam QS Ali Imran ayat 195, “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan.”
Sementara itu, mekanisme sistem Islam (Khilafah) untuk menyejahterakan perempuan adalah sebagai berikut.
1. Negara Khilafah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Pemenuhannya melalui dua mekanisme. Pertama, pemenuhan secara langsung dalam bentuk penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta keamanan secara gratis dan berkualitas. Kedua, pemenuhan secara tidak langsung, yaitu menjamin ketersediaan lapangan kerja sehingga laki-laki sebagai kepala keluarga bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi dirinya sekeluarga.
2. Negara Khilafah menjamin tersedianya barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau sehingga memudahkan rakyat untuk mengaksesnya.
3. Islam tidak mewajibkan perempuan bekerja sehingga bisa fokus pada tugas utamanya, yaitu menjadi ibu dan pengatur rumah. Perempuan boleh bekerja tanpa meninggalkan tugas utamanya. Perempuan tidak dikejar-kejar (dituntut) untuk menyokong ekonomi negara, justru negara yang menjamin nafkah untuk perempuan.
4. Khilafah mendukung perempuan agar bisa melakukan tugas utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah secara optimal. Misalnya, Khalifah Umar bin Khaththab memberi santunan bagi para ibu yang melahirkan.
5. Negara Khilafah menyantuni perempuan yang duafa, termasuk para janda sehingga kebutuhan mereka terpenuhi.
6. Negara Khilafah menjamin perempuan bisa menuntut ilmu setinggi mungkin dan membaktikan ilmunya untuk kebaikan Islam dan kaum muslim. Dari sini lahirlah para ulama, ilmuwan, dan pakar dari kaum perempuan.
7. Islam membolehkan perempuan menjadi pegawai negara. Posisi yang terlarang untuk perempuan hanya penguasa, yaitu khalifah, muawin (wakil khalifah), wali, dan amil (gubernur dan bupati/wali kota), kadi mazhalim, serta kadi qudhat (kepala hakim).
8. Negara menyediakan pembangunan infrastruktur yang memudahkan perempuan untuk beraktivitas, misalnya jalan yang mulus, alat transportasi yang canggih dan murah atau gratis, dan lain-lain.
9. Negara Khilafah responsif terhadap aspirasi dan koreksi dari kaum perempuan terhadap kebijakan negara. Misalnya pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, beliau membatasi mahar maksimal 400 dirham. Beliau mengancam akan memangkas setiap kelebihan dari mahar itu dan memasukkannya ke baitulmal. Seorang perempuan Quraisy memprotes kebijakan tersebut berdasarkan QS An-Nisa’ ayat 20. Umar bin Khaththab pun membenarkannya dan membatalkan kebijakan pembatasan mahar.
Inilah mekanisme sistem Islam dalam menjamin kesejahteraan perempuan. Oleh karenanya, bukan keterwakilan perempuan yang sejatinya menjadi tujuan penyejahteraan perempuan, tetapi justru penerapan syariat Islam kafah di bawah naungan Khilafah. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]
