[Kabar] Insentif Fiskal Pengendali Inflasi, Akademisi: Pemerintah Ingin Hasil Cepat Tanpa Melihat Proses

Muslimah News, NASIONAL— Untuk menekan tingginya inflasi, sejak tahun lalu pemerintah pusat memberikan insentif fiskal pengendalian inflasi kepada pemda yang bisa mengendalikan harga di daerahnya. Insentif berupa uang dengan total nilai satu triliun rupiah yang terbagi ke dalam tiga periode pembagian untuk 33 daerah.

Namun, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menkeu Sri Mulyani Indrawati mempertimbangkan untuk mencabut pemberian insentif fiskal bagi daerah yang terbukti memanipulasi data inflasi.

Pernyataan Sri Mulyani ini menanggapi informasi yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian terkait banyak kepala daerah yang mengakali data inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing agar inflasi rendah.

Akademisi Dr. Ninik Rustanti, S.T.P., M.Si. angkat bicara merespon langkah pemerintah ini. “Pemerintah tampaknya hanya ingin hasil cepat tanpa melihat proses. Buktinya insentif diberikan hanya berdasar pada data inflasi saja tanpa menyelesaikan masalah mendasar yang menyebabkan inflasi,” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (12-10-2024).

Ia menduga, cara ini ditempuh pemerintah karena inflasi dalam sistem kapitalisme merupakan masalah yang berulang dan susah untuk diselesaikan.

“Ini buah dari sistem kapitalisme yang berbasis riba. Riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Sebabnya, riba merupakan instrumen biaya yang akan ditambahkan secara terus menerus seiring pertambahan waktu yang secara pasti akan mendorong tingkat kenaikan harga,” jelasnya.

Kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu, ucapnya, akan menyebabkan inflasi.

“Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Inflasi secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas alat tukar-red.) dan yang kedua adalah desakan produksi dan kurangnya distribusi,” ulasnya.

Ia menjelaskan, dalam sistem kapitalisme, inflasi tarikan permintaan utamanya terkait dengan kebijakan moneter, seperti kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan (money market).

“Inflasi terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan distribusi dalam sistem kapitalisme lebih dipengaruhi oleh aksi spekulasi seperti penimbunan yang memicu kelangkaan,” imbuhnya.

Tidak Mengenal Inflasi

Ninik meyakini, dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal inflasi. “Itu karena sistem moneter Islam menggunakan sistem uang yang berbasis pada dinar dan dirham. Mata uang dinar dan dirham ini mempunyai nilai yang stabil dan tidak dapat diproduksi seenaknya karena sangat tergantung pada persediaan emas dan perak. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, inflasi tidak menjadi masalah utama dalam ekonomi secara agregat,” bebernya.

Di samping itu, lanjutnya, Islam melarang riba atau bunga. “Prinsip larangan riba menghindarkan praktik yang dapat memicu pengumpulan utang yang tidak terkendali yang dapat berkontribusi pada inflasi,” cetusnya.

Ia lalu membacakan firman Allah Taala dalam QS Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, “Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

“Islam mendorong investasi dalam aset nyata dan bisnis produktif daripada spekulasi. Ini dapat membantu mencegah penumpukan aset finansial yang tidak produktif yang dapat memicu inflasi. Prinsip ini menunjukkan pentingnya bisnis dan investasi yang produktif yang dapat membantu menjaga stabilitas harga,” tandasnya.

Sistem ekonomi Islam, ucapnya, mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil dengan konsep infak, zakat dan sedekah. “Pendekatan ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi yang dapat berkontribusi pada inflasi,” tegasnya.

Menurutnya, Islam juga melarang praktik-praktik manipulatif seperti perdagangan spekulasi uang (maisyir) atau penipuan yang dapat mempengaruhi harga dan inflasi.

“Dengan melihat keunggulan sistem Islam sudah saatnya kita kembali pada sistem Islam yang bebas inflasi tanpa harus mengakali data inflasi,” harapnya. [MNews/IA]