[Editorial] Menakar Sukses Kepemimpinan dari Hasil Survei Kepuasan

[Editorial] Menakar Sukses Kepemimpinan dari Hasil Survei Kepuasan

Muslimah News, EDITORIAL — Pada 20 Oktober 2024, nanti Presiden Jokowi akan melepas jabatannya. Ia dan jajarannya boleh merasa lega, bahkan mungkin berbangga. Hasil survei yang dilakukan beberapa surveyor nasional menyatakan soal keberhasilan 10 tahun kepemimpinannya.

Berbagai apresiasi datang dari berbagai pihak, di antaranya dari Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Prabu Revolusi. Ia menyampaikan kunci utama di balik tingginya apresiasi publik terhadap Jokowi ini adalah pemerataan pembangunan yang diwujudkan melalui pola Indonesia-sentris dan bukan Jawa-sentris. Juga keberhasilannya membangun hubungan yang dekat dengan rakyat.

Mengintip Indikator Penilaian

Beberapa lembaga yang memberi penilaian tersebut adalah Indikator Politik Indonesia yang digawangi Burhanuddin Muhtadi, Lembaga Survei Indonesia (LSI) besutan Denni JA, serta Litbang Kompas. Survei Indikator Politik Indonesia mendapati tingkat kepuasan publik (approval rating) atas pemerintahan Jokowi hingga September 2024 mencapai 74,96%. Hal ini hampir sejalan dengan hasil survei Litbang Kompas pada periode 27 Mei hingga 2 Juni 2024 lalu, yang menyebut kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebesar 75,6%.

Adapun hasil penelitian LSI menyebut, selama 10 tahun berkuasa, pemerintahan Jokowi mendapat tiga rapor biru, tiga rapor netral dan satu rapor merah. Menurut LSI, perolehan tiga rapor biru ini dipandang cukup untuk menyimpulkan bahwa 10 tahun pemerintahan Jokowi bisa dikatakan berhasil.

Ada beberapa faktor yang diukur oleh lembaga-lembaga survei tersebut. Indikator Politik Indonesia, misalnya, mengukur kepuasan terhadap Presiden Jokowi berdasarkan kepuasan kinerja di berbagai bidang, termasuk ekonomi, awareness terhadap perkembangan politik dan sikap mereka tentangnya, serta soal kepercayaan pada institusi.

Apabila diperinci, sebanyak 15,04% masyarakat merasa sangat puas dan 59,92% masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian, ada sekitar 20,21% yang merasa kurang puas dan 4,23% tidak puas sama sekali. Lalu ada 0,60% masyarakat yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Sementara itu, penelitian versi LSI menyorot soal PDB dan PDB per kapita, indeks kebebasan ekonomi, indeks kemajuan sosial, indeks demokrasi, dan indeks korupsi. Semuanya didasarkan pada data dari lembaga internasional yang kredibel, seperti Bank Dunia, The Heritage Foundation, hingga Social Progress Imperative.

Pada tiga poin pertama, rapor pemerintah dinilai biru karena di awal pemerintahannya (2014) PDB hanya sekitar Rp891 miliar dengan ranking 18, dan PDB per kapita sebesar Rp3.477 US$ dengan rangking 144. Sedangkan pada 2023, PDB terhitung naik menjadi Rp1,4 triliun dengan rangking 16 dan PDB per kapita Rp4,941 US$ dengan rangking 114.

Adapun skor indeks kebebasan ekonomi pada 2014 hanya 58,5 dengan ranking 10 dari sekitar 160 negara, sedangkan saat ini Indonesia menempati ranking 53 dengan skor 63,5. Selanjutnya, skor indeks kemajuan sosial pada 2014 sekitar 61,65 dengan ranking 92, sedangkan pada 2024 skornya mencapai 67,22 dengan ranking 80.

Menurut LSI, satu-satunya rapor merah yang diterima Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya adalah indeks demokrasi. Indeks ini diukur dari lima dimensi, yakni proses pemilu, kebebasan sipil, pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik. Terkonfirmasi data dari Freedom House, nilai indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 pada 2019 menjadi 57 pada 2024.

Adapun survei Litbang Kompas, fokus mengukur empat kategori besar, yaitu politik-keamanan, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan penegakan hukum. Hasilnya, kepuasan masyarakat paling banyak ditunjukkan pada kategori politik-keamanan (85,5%), bidang kesejahteraan (82,0%), dan ekonomi (65,1%). Sementara itu, penegakan hukum dinilai paling rendah (57,4%). Selain soal KKN, hal ini terkait penuntasan berbagai kasus serta perlakuan represif aparat yang masih menjadi PR besar.

Lain Survei, Lain Kehidupan Riil

Jika menilik lebih jauh antara hasil survei dan fakta yang terjadi di lapangan, tampak ada disparitas alias kesenjangan yang signifikan. Terlebih jika kita melihat segala yang berkembang di media sosial, suara-suara kritik dan ketakpuasan sering kali mencuat ke permukaan, bahkan dengan narasi yang vulgar.

Para surveyor dan penerima manfaat tentu akan mempertahankan bahwa akurasi dan validitas survei beserta hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Misal, penggunaan metode random sampling, serta tingkat kepercayaan survei yang berada minimal pada angka 95% dengan margin of error penelitian yang sekitar 4%.

Namun masalahnya, soal sukses kepemimpinan tentu tidak bisa ditentukan sekadar oleh survei kepuasan publik. Bagaimanapun, penggunaan metode sampling tidak bisa 100% menggambarkan realitas. Begitu pun dengan indikator penilaian yang bersifat kuantitatif tidak bisa menggambarkan apa yang terjadi di lapang secara komprehensif. Lebih urgen dari itu, kesimpulan hasil survei dipastikan mengesampingkan pihak minoritas yang menjawab tidak puas, padahal mereka pun merupakan warga negara yang berhak mendapatkan layanan prima.

Contoh yang paling mudah adalah penggunaan data PDB yang hanya menggambarkan produksi barang dan jasa secara kumulatif tanpa memperhatikan aspek distribusinya. Begitu pun pendapatan per kapita yang nyatanya hanya merupakan angka rata-rata. Padahal, gap antara si kaya dan si miskin sedemikian lebarnya sehingga angka-angkanya tidak menggambarkan kesejahteraan yang merata.

Pada saat-saat tertentu, semisal pemilu, survei semacam ini sudah biasa digunakan untuk memengaruhi kekuatan prediktif elektoral. Bahkan pada konteks ini, produk survei sering kali hanya menjadi salah satu pelengkap kampanye atau iklan. Tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa hasilnya bisa dipesan dan bisa jadi simpulannya tidak seragam.

Terlebih, tingkat literasi masyarakat Indonesia diakui masih sangat rendah. Persepsi publik pada masyarakat seperti ini memungkinkan mudah dibentuk dengan bantuan iklan atau proyek-proyek pencitraan. Ndilalahnya, kondisi ini benar-benar dimanfaatkan oleh pihak pemerintahan sekarang. Para influencer, artis, media massa, bahkan ormas, dirangkul dengan dalih pemberdayaan.

Program-program pragmatis semacam BLT, bansos, dan sejenisnya pun benar-benar menjadi andalan hingga tampak mampu menutup borok ketakadilan dan kezaliman yang menganga lebar. Sedangkan ruang kritik dan oposisi dipersempit, termasuk dengan penerapan UU ITE dan aktivasi polisi cyber di media sosial.

Betul bahwa pada awal pemerintahan Jokowi, banyak yang menyimpan harap, mengingat PR pada periode pemerintahan sebelumnya begitu banyak. Namun, tidak butuh waktu lama, borok-borok kepemimpinannya mulai terbuka. Banyak kegaduhan yang dibuat, mulai soal penegakan hukum, dan HAM termasuk maraknya isu lingkungan, kasus perampasan ruang, dan ketakadilan. Juga maraknya skandal megakorupsi, banyaknya proyek mangkrak, hingga soal lemahnya ketahanan data.

Tidak sedikit pula yang menilai bahwa berbagai warisan pembangunan Jokowi yang jorjoran tidak mencerminkan proses yang demokratis dan justru mencerabut hak masyarakat terdampak. Jokowi disebut-sebut otoriter, pro pada oligarki, bahkan melayani kepentingan asing. Lihatlah problem buruh yang hingga hari ini tidak selesai-selesai. Mereka diterpa tsunami PHK di tengah daya beli yang makin rendah. Yang paling merefleksi hal ini adalah proyek IKN yang hingga hari ini tanggung jawabnya hendak dilempar. Juga kasus Rempang dan sejenisnya yang masih berbuntut panjang, serta pembukaan ekspor pasir laut yang begitu menghebohkan.

Hal lainnya adalah banyaknya proyek mangkrak serta kegemaran importasi dan berutang atasnama investasi untuk PSN. Juga yang tidak kalah kontroversial adalah soal upayanya membangun politik dinasti di tengah gagalnya wacana tiga periode kepemimpinan serta upaya pelemahan fungsi kelembagaan KPK, MK dan MA yang tampak telanjang. Dalam hal ini, ia dituding sengaja mengonsolidasi oligarki demi melanggengkan kekuasaan dan memuluskan jalan keluarga dan kroni lainnya menuju kursi panas kepemimpinan.

Tanggung Jawab Berat Kepemimpinan

Ini semua di luar kasus-kasus yang menyangkut problem sosial kemasyarakatan. Berbagai kasus kekerasan, pembunuhan, degradasi moral anak dan remaja, kian masif terjadi dengan level yang mengerikan. Namun mirisnya, semua ini tampak tidak masuk dalam hitungan, bahkan tidak ditimbang dalam survei kepuasan, padahal kondisi generasi sekarang menentukan masa depan peradaban.

Hal ini memang niscaya, mengingat kehidupan masyarakat kita sudah sangat sekuler dan liberal. Paradigma kepemimpinannya pun sangat sekuler dan liberal. Wajar jika dalam kehidupan masyarakatnya, nilai-nilai materialistis lebih mengemuka daripada nilai-nilai moral, ruhiah, bahkan kemanusiaan. Sementara itu, para pemimpinnya rakus akan kekuasaan dan terkesan tidak takut akan pertanggungjawaban.

Berbeda dengan paradigma kepemimpinan dan kehidupan masyarakat dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam kental dengan dimensi ruhiah karena keberadaannya adalah sebagai khalifah pengganti Rasulullah yang bertanggung jawab menegakkan syariat Allah secara kafah.

Dengan itulah pemimpin dalam Islam menjalankan tugasnya sebagai pengurus dan penjaga umat, yakni menjadi pelayan dan penjaga satu per satu dari mereka. Hingga tertunaikanlah semua hak syar’i-nya sebagai rakyat, baik kesejahteraan lahir maupun batinnya, juga keselamatan dunia maupun akhiratnya.

Dalam Islam, soal kepemimpinan bukanlah perkara yang bisa disepelekan. Amanah ini hanya diberikan kepada yang berhak saja. Ancaman kepada pemimpin yang abai dalam tugasnya benar-benar sangat besar. Tentang hal ini Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa: 58).

Firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS Al-Anfal: 27).

Rasulullah saw. juga bersabda, “Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak pada Hari Kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.” (HR Muslim).

Juga sabdanya, “Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan surga baginya.” (HR Bukhari dan Muslim). “Siapa pun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya.” (HR Ahmad).

Itulah yang mendasari perilaku Khalifah Umar Bin Khaththab ra. ketika ia rela memanggul gandum demi memenuhi kebutuhan seorang janda. Juga perilaku Umar bin Abdul Aziz yang memadamkan lampu ketika datang anaknya untuk kepentingan keluarga. Serta masih banyak kisah lainnya.

Bukan hanya kesiapan untuk berlaku amanah, tetapi keadilan, kesederhanaan, dan keteguhan dalam menjalankan syariat beserta apa pun yang melekat pada tugasnya sebagai pemimpin terbukti telah berhasil mengantarkan entitas umat Islam sebagai umat yang terdepan dan menjadi pionir peradaban alias khairu ummah.

Khatimah

Itulah yang saat ini hilang dan harus berusaha kita wujudkan. Caranya adalah dengan membangun kesadaran tentang buruknya hidup di bawah naungan sistem kepemimpinan sekuler liberal dan urgensi mewujudkan kembali sistem kepemimpinan Islam yang sesuai minhaj kenabian. Rasulullah saw. sudah memastikan bahwa kepemimpinan Islam ini akan kembali mewujud dalam sejarah umat Islam, tetapi kita wajib memastikan terlibat dalam perjuangan. [MNewa/SNA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *