Muslimah News, FOKUS — Anggota DPR, DPD, dan MPR RI untuk masa jabatan 2024—2029 resmi dilantik dalam sidang paripurna pada 1 Oktober 2024. Namun, menilik profil hingga komposisi anggota DPR, DPD, dan MPR RI yang baru ini, lebih dari 50% atau mayoritasnya adalah anggota dewan lama (petahana) yang terlibat dalam penyusunan sejumlah UU kontroversial.
Sejumlah anggota DPR terpilih diketahui memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan pejabat publik, elite politik, hingga sesama anggota DPR terpilih lainnya. Sejumlah anggota DPR terpilih karena ada caleg terpilih lainnya yang mengundurkan diri. Hal ini tidak kalah mengundang polemik. Terlebih saat anggota DPR pengganti tersebut merupakan orang dekat atau kerabat dari ketua umum parpol.
Ini sebagaimana kutipan dari Tirto (2-10-2024), di antaranya ada Rahmawati Herdian dari Partai Nasdem (Lampung I) yang merupakan anak Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan Herman H. N. yang merupakan wali kota selama dua periode sebelum Eva. Ada juga Sandi Fitrian Nur dari Golkar (Kalsel II) yang merupakan anak dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Dari PDIP ada Kaisar Kiasa Kasih Said Putra yang merupakan anak mantan Ketua Banggar DPR RI periode lalu Said Abdullah. Selain itu, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani juga lolos bersama ibundanya, Puan Maharani yang merupakan mantan Ketua DPR RI periode 2019—2024 sekaligus Ketua DPR RI terpilih periode 2024—2029.
Pasangan suami-istri juga banyak ditemukan dalam DPR periode anyar ini. Misalnya Ahmad Muzani dari Gerindra (Lampung I) yang lolos ke DPR bersama istrinya, Himmatul Aliyah (Dapil Jakarta I). Juga Marlyn Maisarah (Jawa Barat V) dan Sugiono (Jawa Tengah I), Mulan Jameela (Jawa Barat XI) dan Ahmad Dhani (Jawa Timur I). Dari Nasdem, ada Julie S. Laiskodat (NTT I) dan suaminya, Viktor B. Laiskodat (NTT II). Viktor bahkan diketahui menggantikan Ratu Ngadu Bonu Wulla yang mundur sebagai DPR terpilih. Teranyar, kasus semacam Viktor ini datang dari PDIP. Politikus PDIP Arteria Dahlan memutuskan mundur dari posisi pengganti anggota DPR RI terpilih Sri Rahayu di Dapil Jawa Timur VI. Arteria sengaja mundur demi memuluskan jalan Romy Soekarno, cucu Presiden RI pertama Soekarno, menjadi anggota DPR periode 2024—2029. Romy merupakan kerabat dekat Puan Maharani.
Fenomena ini tentu harus kita kritisi. Pasalnya, indikasi politik dinasti di Senayan terus meningkat. Menurut hasil riset Litbang Kompas, ada 220 anggota DPR RI periode 2024—2029 terindikasi mempunyai ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik nasional. Jika ditotal dari seluruh jumlah anggota MPR 2024—2029 terpilih (termasuk DPD), ada 285 atau 38,9% caleg dan senator terpilih yang terindikasi memiliki kekerabatan politik. Pada MPR periode 2014—2019 kekerabatan politik mencapai 31,4% dari total anggota. Selanjutnya naik 7% menjadi 38,4% pada periode 2019—2024. Teranyar, menjadi 38,9% atau bertambah 0,5% untuk periode 2024—2029.
Ini mengindikasikan politik dinasti masih kental melekat pada DPR periode 2024—2029. Suara rakyat nyata-nyata sekadar penggembira pesta demokrasi. Rakyat tidak dianggap penting, sedangkan yang dianggap penting adalah para penguasa pemilik hajatan politik demokrasi.
Preseden Buruk
Realitas kekerabatan di kalangan anggota dewan tentu sebuah preseden buruk. Politik dinasti di antara wakil rakyat akan berdampak pada legitimasi kekuasaan dan kepentingan parpol semata. Mereka bisa saja tidak memiliki pengetahuan sama sekali terhadap skema kerja DPR. Dampaknya, anggota dewan seperti ini hanya akan mengandalkan kehadirannya untuk sekadar menggugurkan kewajiban tugas. Mereka tidak memberikan partisipasi dan masukan dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Lebih buruk lagi, kehadiran dalam rapat-rapat anggota dewan pun belum tentu dapat mereka penuhi dengan disiplin.
Analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memandang langkah menjadi anggota dewan dengan cara tersebut sebagai praktik buruk. Sayang, katanya, tidak ada instrumen hukum yang mampu meluruskan tindakan sewenang-wenang parpol.
Sementara itu, analis politik Exposit Strategic Arif Susanto memandang praktik caleg terpilih yang mengundurkan diri atau dipecat oleh parpol menunjukkan akuntabilitas yang lemah terhadap konstituen atau pemilih. Faktanya, kedaulatan parpol masih dianggap lebih penting daripada kedaulatan rakyat. Ia juga menilai, seharusnya caleg terpilih dibiarkan dilantik terlebih dahulu sesuai mekanisme, kemudian parpol bisa mengajukan proses Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan melampirkan hasil temuan mahkamah partai. Namun, lanjutnya, hasil itu tidak diterima begitu saja. Tetap harus ada mekanisme penilaian dari penyelenggara pemilu dan DPR untuk memutuskan hasil PAW. Jika tidak demikian, parpol bisa sesuka hati mengganti seseorang hanya karena tidak disukai oleh ketua parpol atau faktor lain yang subjektif.
Selain preseden buruk dengan adanya politik kekerabatan di kalangan anggota dewan, pemberian tunjangan-tunjangan mubazir adalah sinyal buruk bagi masa depan aspirasi rakyat. Mendahulukan tunjangan sebelum bekerja adalah indikasi kuat bahwa kinerja DPR tidak akan jauh-jauh dari bagi-bagi kue kekuasaan dan bancakan duit negara. Untuk itu, pembelaan para wakil rakyat kepada nasib rakyat yang sudah memilih mereka layak kita pertanyakan. Konteks kekerabatan yang kental di parlemen turut menguatkan opini publik bahwa para anggota dewan akan cenderung tersandera kepentingan pribadi dan golongan.
Politik Transaksional
Konsekuensi logis tegaknya sistem demokrasi adalah menjadi wadah bagi penerapan ideologi sekuler kapitalisme. Itu semua termaktub dalam payung besar konsep politik transaksional yang merusak integritas pemilu dan menjadi bibit lahirnya pemimpin koruptif. Politik transaksional tidak hanya terjadi dalam bentuk jual beli suara antara kontestan dengan pemilih, tetapi juga terjadi antarkontestan dan antarparpol. Salah satu faktor yang bisa menyuburkan politik transaksional ini adalah kondisi pendapatan per kapita mayoritas penduduk Indonesia yang masih rendah sehingga banyak dimanfaatkan oleh para politisi untuk membeli suara rakyat.
Politik transaksional juga rawan diwarnai praktik jual beli hukum oleh oknum penegak hukum. Ada istilah “industri hukum”, yakni peraturan hukum dibuat oleh pemesan atau terjadi praktik jual beli hukum. Tidak heran akhirnya para anggota dewan bekerja hanya demi uang, fasilitas, dan tunjangan. Itu pun jika benar mereka bekerja. Kinerja yang tampak agak serius hanya soal melegislasi UU yang tidak lain UU sekuler liberal yang rawan menggadaikan aset negara bahkan akidah dan pemikiran lurus di tengah-tengah umat.
Jika sudah begini, solusinya tidak cukup dengan adanya sosok para pemimpin (eksekutif), wakil rakyat (legislatif), maupun pejabat peradilan (yudikatif) yang memiliki integritas, kompeten, dan berwibawa. Politik dinasti dan politik transaksional melibatkan semua pilar demokrasi tersebut. Dengan demikian, solusinya harus menyeluruh, yakni dengan revolusi sistemis.
Potret Wakil Rakyat dalam Khilafah
Dalam Khilafah, ada struktur bernama Majelis Umat yang beranggotakan wakil kaum muslim dalam memberikan pendapat serta menjadi rujukan bagi khalifah untuk meminta masukan/nasihat mereka dalam berbagai urusan. Mereka mewakili umat dalam melakukan muhasabah (kontrol dan koreksi) pada para pejabat pemerintahan (al-hukkâm). Mereka disebut “Majelis Umat” karena merupakan wakil umat dalam melakukan muhasabah (koreksi dan kontrol) dan syura (musyawarah).
Meski demikian, keberadaan Majelis Umat ini berbeda secara diametral dengan parlemen di dalam sistem demokrasi. Parlemen memiliki fungsi anggaran dan legislasi hukum (undang-undang) yang tidak semestinya menjadi bagian dari tugas wakil rakyat. Dalam Khilafah, penetapan anggaran dilakukan oleh struktur tersendiri, yakni baitulmal. Sedangkan legislasi hukum bukan dalam konteks membuat hukum, melainkan tabani (adopsi) hukum dari Al-Qur’an dan Sunah oleh khalifah.
Keberadaan Majelis Umat ini diambil dari aktivitas Rasulullah saw. yang sering meminta pendapat/bermusyawarah dengan beberapa orang dari kaum muhajirin dan ansar yang mewakili kaum mereka. Ada orang-orang tertentu di antara para sahabat yang beliau minta pendapat mereka, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Salman al-Farisi, dan Hudzaifah. Demikian juga terdapat sejumlah dalil yang menyeru kaum muslim untuk mengontrol dan mengoreksi penguasa (muhâsabah al-hâkim). Kaum muslim melanjutkan aktivitas mengoreksi para pejabat pemerintahan itu pada masa khulafaurasyidin dan para khalifah setelahnya.
Selain memiliki hak untuk mengangkat wakil dalam menjalankan syura/musyawah, umat juga berhak mengangkat wakil dalam menjalankan aktivitas muhasabah. Semua itu menunjukkan kebolehan untuk membentuk majelis yang secara khusus mewakili umat dalam mengontrol dan mengoreksi para pejabat pemerintahan serta melakukan musyawarah.
Anggota Majelis Umat dipilih melalui pemilu dan tidak diangkat melalui penunjukan karena mereka merupakan wakil-wakil masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Wakil dipilih oleh muwakil (orang yang mewakilkan). Seorang wakil tidak boleh dipaksakan kepada muwakil sama sekali. Selain itu, Majelis Umat merupakan representasi masyarakat, baik individu-individu maupun kelompok-kelompok, dalam mengemukakan pendapat. Untuk mengetahui wakil dalam wilayah yang luas, sedangkan mereka tidak dikenal maka hal itu tidak akan terwujud kecuali bagi orang-orang yang dipilih untuk menjadi wakil mereka.
Rasulullah saw. tidak memilih orang yang menjadi rujukan beliau dalam masalah pendapat berdasarkan asas kemampuan, kapabilitas, dan kepribadian mereka. Akan tetapi, beliau memilih mereka berdasarkan dua asas. Pertama, mereka adalah para pemimpin kelompok mereka, tanpa memandang kapasitas dan kemampuan mereka. Kedua, mereka adalah representasi dari kaum muhajirin dan ansar.
Tujuan yang menjadi alasan keberadaan ahlusyura (orang-orang yang diajak bermusyawarah) adalah mewakili masyarakat secara representatif. Oleh karena itu, ada dua asas pemilihan anggota Majelis Umat. Pertama, harus mewakili masyarakat secara representatif (tamtsîl li an-nâs) seperti halnya kondisi yang menjadi pijakan Rasulullah dalam memilih para penanggung jawab (nuqabâ’). Kedua, mewakili kelompok secara representatif seperti halnya kondisi yang menjadi pijakan Rasulullah saw. dalam memilih wakil dari kaum muhajirin dan ansar.
Agar orang-orang yang tidak dikenal dapat mewakili individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat secara representatif maka hal itu direalisasikan melalui pemilu. Dengan demikian, pemilu untuk memilih para anggota Majelis Umat merupakan keharusan.
Nonmuslim yang menjadi warga Khilafah boleh menjadi anggota Majelis Umat dalam rangka menyampaikan pengaduan tentang kezaliman penguasa kepada mereka, keburukan penerapan Islam terhadap mereka, juga dalam masalah tidak tersedianya berbagai pelayanan bagi mereka, dan yang semisalnya.
Jika kita mencermati realitas para anggota Majelis Umat pada masa peradaban Islam, sungguh fungsinya secara struktural sangat berbeda dengan parlemen dalam sistem demokrasi. Motivasi para anggota Majelis Umat untuk mewakili rakyat/warganya juga sangat jauh dibandingkan para anggota dewan saat ini. Upaya untuk riayatusy syuunil ummah (mengurusi urusan umat) begitu kuat dalam Khilafah. Demikian halnya motivasi untuk muhasabah lil hukam (mengoreksi penguasa). Ini semua karena landasannya adalah amar makruf nahi mungkar sehingga semua pihak berlomba-lomba untuk mewujudkan kebaikan dalam konteks pelaksanaan dan penerapan syariat kafah. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]
