[Kabar] Pakar: Subsidi Bukan Akar Masalah Bengkaknya APBN

Muslimah News, NASIONAL— Pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana merilis aturan pembatasan kebijakan BBM bersubsidi pada 1 Oktober 2024 untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyebut pembatasan penerima BBM subsidi, yakni pertalite dan solar adalah dari aspek penggunanya.

Menurutnya, saat ini tercatat 86% pengguna pertalite adalah pengguna rumah tangga yang 70% di antaranya adalah rumah tangga mampu sehingga harus ditata ulang agar tepat sasaran dan tidak membebani APBN.

Diharapkan pengaturan kriteria pengguna pertalite dan solar subsidi ini dapat menghemat APBN hingga Rp30 triliun rupiah per tahun.

Pakar ekonomi syariah Dr. Arim Nasim mengulas rencana pemerintah tersebut. “Kalau melihat fakta sebenarnya, tidak ada kaitan antara pembatasan pertalite dengan kesulitan APBN karena subsidi ini bukan akar masalah dari bengkaknya APBN,” tuturnya kepada MNews, Rabu (4-9-2024).

Dalam analisisnya, ia mengatakan, di balik klaim subsidi tidak tepat sasaran dan membebani APBN, ada agenda yang dirancang secara terstruktur dan sistematis oleh para kapitalis (oligark) lewat IMF dan World Bank.

“Saat Indonesia mengalami krisis moneter yang luar biasa kemudian mendapat bantuan dari IMF, dibuat Letter on Intent (LoI) yang salah satu isinya adalah meminta pemerintah menghapus subsidi BBM sehingga harga BBM diserahkan kepada mekanisme internasional dengan tarif komersial,” bebernya.

Ia menegaskan, penghilangan subsidi ini mengikuti permintaan IMF, World Bank, dan para kapitalis.

“Dari situ dibuatlah secara bertahap rencana-rencana termasuk alasan-alasannya. Subsidi tidak tepat adalah alasan yang dibuat World Bank sejak 2001,” imbuhnya.

Ia menilai, alasan itu merupakan alasan yang dicari-cari untuk pembenaran agar masyarakat tidak protes.

“Sebenarnya alasan mendasarnya adalah menuntaskan liberalisasi migas di sektor hilir. Pemerintah melalui tekanan para oligarki dan para agen di pemerintahan telah meliberalisasi di sektor hulu, sehingga Pertamina disejajarkan dengan perusahaan asing dan perusahaan swasta,” ungkapnya.

Bahkan, ucapnya, akhirnya Pertamina sekarang hanya menjadi bagian kecil dari pengelolaan migas. “Yang masih tersisa di sektor hilir,” tandasnya.

Ia menyampaikan, sejak 2024 sudah ada 105 perusahaan swasta yang diberi izin untuk membuka SPBU di Indonesia, tetapi ini belum optimal karena masih ada pertalite yang murah.

“Sasaran mereka adalah liberalisasi sektor hilir agar semua bisa masuk sehingga Pertamina tidak dominan lagi. Yang mereka tuntut sesuai grand strategy mereka, yaitu subsidi harus betul-betul dicabut,” terangnya.

Jadi, menurutnya, pencabutan subsidi tidak ada kaitan dengan APBN secara langsung, tetapi ini memang agenda besar para oligarki agar liberalisasi sumber daya alam tuntas baik di sektor hulu maupun hilir.

APBN

Terkait dengan beban APBN, Arim mengulas, yang membebani APBN itu bukan subsidi, tetapi bunga dan utang luar negeri.

“Pada 2024, subsidi energi hanya Rp186,9 triliun, sementara pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp497,3 triliun, belum termasuk utang pokok,” bebernya memberikan contoh.

Ia menyesalkan, saat utang makin membebani APBN, liberalisasi SDA terus dilakukan sehingga untuk meningkatkan pemasukan APBN, pemerintah malah menggenjot pajak, bukan meningkatkan pendapatan dari SDA.

“Ini yang membuat makin parah problem APBN! Bukan pencabutan subsidi,” tukasnya.

Isu subsidi tidak tepat sasaran, membebani APBN, dan harga migas harus diserahkan kepada mekanisme pasar, menurutnya, itu muncul dari paradigma kapitalisme dalam mengelola SDA.

“Selama paradigma masih menggunakan kapitalisme, maka subsidi akan selalu dipermasalahkan,” tegasnya.

Islam

Arim lalu membandingkan dengan perspektif Islam. “Peran negara [dalam Islam] adalah mengurus rakyat, bukan berbisnis dengan rakyat. Ini karena Rasul menyampaikan bahwa pemimpin itu laksana penggembala sehingga hubungan pemerintah dengan rakyat itu bukan bisnis, tetapi hubungan riayah,” tandasnya.

Dalam pandangan Islam, lanjutnya, subsidi itu bukan saja dibolehkan, tetapi diwajibkan. “Hanya ketika berbicara bantuan atau subsidi tentu tidak bisa diterapkan optimal selama APBNnya masih menggunakan sistem kapitalisme,” tukasnya.

Arim menerangkan, sumber utama APBN adalah harta milik umum yang dikelola oleh negara. Dari harta milik umum ini, ucapnya, nanti akan dialokasikan untuk kepentingan publik, termasuk di dalamnya BBM murah, biaya pendidikan, juga kesehatan.

“Jadi selama kita masih menggunakan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem APBN kapitalisme, maka APBN akan selalu bermasalah dari sudut pandang rakyat. Mungkin dari sudut pandang kapitalisme selesai ketika semua diliberalisasi, tetapi rakyat dibebani dengan berbagai pungutan, sementara fasilitas harus dibayar dengan harga mahal,” ulasnya.

Jadi, ia berkesimpulan, jika ingin menyelesaikan problem APBN secara tuntas, harus mengedepankan solusi syariat.

“Dalam konteks APBN makro, maka sumber utama APBN tidak boleh berasal dari pajak, tetapi harus berasal dari pengelolaan kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara,” jelasnya.

Ketika SDA dikelola oleh negara, ia menjelaskan, bukan berarti tidak boleh berjual beli dengan rakyat. “Boleh saja tetapi paradigmanya bukan bisnis. Kalau sumbernya dikuasai pemerintah, maka hasilnya dinikmati oleh pemerintah untuk kemudian dikembalikan kepada rakyat,” bebernya.

Oleh karena itu, ia berharap, agar masyarakat, para intelektual, para ulama menyadari bahwa kerusakan yang menimpa negeri ini, termasuk problem subsidi pertalite, akar masalahnya karena pengelolan APBN maupun pengelolaan SDA dengan paradigma sekuler.

“Karena itu, solusinya kita hentikan pengelolaan APBN dan SDA ala kapitalisme, sebagai gantinya mengelola APBN dan SDA sesuai syariat Islam dan ini hanya bisa diterapkan ketika sistem ekonominya sistem ekonomi Islam secara utuh,” tegasnya.

Sistem ekonomi secara utuh, sambungnya, hanya bisa diterapkan ketika sistem politiknya sejalan dengan sistem ekonomi, yaitu sistem politik yang menjadikan syariat Islam dan aturan Allah Swt. menjadi filosofi dalam mengatur politik dan mengurus rakyat.

“Kalau kita tidak menggunakan syariat Islam, maka krisis akan terus terjadi. Krisis ini bukan hanya dirasakan di dunia dengan berbagai kesulitan, di akhirat pun akan mendapat siksa yang pedih,” tuturnya.

 Ia lalu membacakan surah Al-Baqarah ayat 85 yang artinya,”Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab dan ingkar kepada sebagian lain? Maka tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kehinaan dalam kehidupan dunia dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat.”

“Masyarakat harus sadar dan mau menghentikan rezim yang menjadikan kapitalisme sebagai dasar untuk mengurus rakyat, diganti dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkan secara kafah, termasuk institusinya,” tutupnya. [MNews/IA]