Muslimah News, EDITORIAL — Kehadiran para konglomerat kelas naga pada upacara kemerdekaan di IKN, cukup mengundang perhatian warga. Terlebih ketika beredar video saat “para naga” disertai seorang politisi berbincang santai soal keterlibatan mereka dalam beberapa proyek pembangunan di IKN. Mereka tampak bangga bisa terlibat dalam proyek kolosal ini, lalu saling meng-endorse bahwa proyek ini akan membawa dampak besar pada masa depan Indonesia, serta tentu saja akan menguntungkan bisnis mereka.
Presiden Jokowi sendiri tampaknya bersengaja mengundang mereka demi menunjukkan bahwa proyek IKN yang digagasnya dalam kondisi baik-baik saja. Maklum, tidak sedikit yang memprediksi proyek mercusuar IKN ini akan berakhir mangkrak sebagaimana beberapa proyek besar lainnya. Pasalnya, hingga saat ini, masih sedikit investor yang mau terlibat menanamkan modal meski Presiden sudah jungkir balik “mengiklankan”.
Bukti Cengkeraman Oligarki dan Korporatokrasi
Yang menjadi sorotan masyarakat adalah keberanian (baca: kenekatan) rezim hari ini untuk menunjukkan peran besar segelintir pemilik kapital di balik tegaknya kekuasaan. Padahal, pada rezim-rezim sebelumnya, peran “para naga” itu justru cenderung disembunyikan. Tujuannya adalah demi menghindari tudingan bahwa sudah terbangun oligarki kekuasaan sekaligus model pemerintahan korporatokrasi alias model pemerintahan yang diatur ala perusahaan.
Oligarki sendiri adalah model kekuasaan yang berada di tangan segelintir orang. Terminologi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni olígos yang berarti ‘sedikit’, dan arkho yang berarti ‘mengatur atau memerintah’. Sementara itu, korporatokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana kewenangan telah didominasi atau beralih dari negara kepada perusahaan-perusahaan besar sehingga petinggi pemerintah dipimpin secara sistem afiliasi korporasi atau perusahaan.
Pada kombinasi dua model ini, para penguasa (elite politik) dan pengusaha (korporasi) saling bersimbiosis mutualisme. Keduanya berkolaborasi demi saling bertukar manfaat sebesar-besarnya. Di satu sisi penguasa mendapat support modal untuk sampai pada kursi kekuasaan, sekaligus support modal untuk menjaga kekuasaan demi mengejar rente proyek pembangunan. Di sisi yang lain, pengusaha mendapat privilese berupa lahirnya kebijakan yang memuluskan target perluasan bisnis dan akumulasi modal perusahaan, juga atas nama pembangunan.
Pada level yang lebih parah, pengusaha langsung terjun menjadi penguasa, atau sebaliknya, penguasa memerankan diri sebagai pengusaha. Negara dengan segala unsurnya, benar-benar diatur sebagaimana sebuah perusahaan. Lalu semuanya dilegalisasi dengan konsep reinventing government atau mewirausahakan birokrasi serta konsep public privat partnership alias kemitraan pemerintah bersama swasta atau entitas bisnis.
Dalam hal ini, penguasa menempatkan diri sebagai pemimpin perusahaan yang bertugas mengatur jalannya perusahaan. Tentu dengan goals utama meraih sebanyak-banyak keuntungan. Adapun hubungan mereka dengan rakyatnya di-setting dengan pola hitung dagang. Wajar jika gap sosial makin melebar yang mana kekayaan makin terakumulasi pada segelintir orang. Terbukti, Data Credit Suisse menyebutkan 10% orang terkaya Indonesia menguasai 75,3% total kekayaan secara nasional.
Model pemerintahan seperti ini sejatinya merupakan manifestasi penerapan sistem ekonomi dan pemerintahan demokrasi kapitalisme neoliberal. Sebagaimana namanya, sistem ini bertumpu pada kekuatan modal (kapital). Sedangkan kekuasaan demokrasi yang dikenal berbiaya mahal berperan sebagai mesin politik, sekaligus untuk tujuan akumulasi modal.
Dengan demikian, dalam model kekuasaan seperti ini, seluruh pertimbangan politik mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan ekonomi alias bisnis, seperti pertambahan modal, peningkatan produksi dan konsumsi, dan lain-lain sehingga fungsi utama kekuasaan (negara) dalam model ini kental sebagai regulator, bukan pengurus yang memberi pelayanan. Bahkan, paradigma tata kelola negara—termasuk pelayanan atas kebutuhan publik—harus dieliminasi secara perlahan.
Istilah good government atau good governance yang diagung-agungkan pun sejatinya bukan merujuk pada fungsi hakiki pengurusan atau pelayanan, melainkan dalam rangka mengejar efisiensi yang mutlak diharuskan untuk mendukung iklim bisnis yang menguntungkan. Begitu pun dengan istilah pertumbuhan ekonomi yang hari ini seakan jadi ukuran utama sukses tidaknya negara mendongkrak kesejahteraan. Sejatinya, terminologi ini hanya menggambarkan performa ekspansi bisnis dan kadar eksploitasi sumber daya yang berhasil dicapai dalam periode yang ditentukan.
Miris memang, rakyat dalam sistem ini selalu terposisi sebagai korban. Sudahlah secara genuine sistem ini sangat destruktif dan tidak berperikemanusiaan karena tegak di atas asas yang menafikan peran Tuhan, alias sekuler, lalu dalam praktiknya diperparah dengan perilaku para pejabat yang cenderung koruptif karena terkooptasi budaya sekuler dan liberal yang makin kental, serta kapabilitasnya jauh dari kata profesional.
Bahkan, pada rezim ini, tingkat keparahan nyaris sampai pada puncaknya. Semua lembaga yang secara teori berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, dengan berbagai cara berhasil dilumpuhkan. Kita lihat betapa mandul fungsi lembaga legislatif, yudikatif, KPK, MK, partai politik, hingga ormas dan para tokohnya. Nyaris semua institusi ini ada pada satu “kolam besar”. Bahkan, partai Islam atau partai yang berbasis masa Islam pun ramai-ramai memilih jalan aman dengan mendukung kekuasaan, lalu selangkah demi selangkah meninggalkan platform partai. Nyata benar, kekuatan uang memang demikian menggiurkan!
Dengan demikian, patutlah jika kita bertanya, pantaskah kemerdekaan kita rayakan, sedangkan kehadiran “para naga” di IKN justru membuktikan adanya penjajahan gaya baru oleh kekuatan modal? Pantas pulakah kita berteriak merdeka, sedangkan hak rakyat atas kesejahteraan sudah tercerabut oleh penguasa yang kian kuat berkolaborasi dengan “para naga”?!
Merdeka Hakiki di Bawah Kepemimpinan Islam
Penderitaan yang dirasakan rakyat hari ini semestinya tidak terjadi jika mereka diurus oleh sistem kepemimpinan Islam (Khilafah). Sistem ini benar-benar akan memerdekakan karena tegak di atas paradigma yang benar dan transendental, yakni akidah Islam dengan standar amal berupa hukum-hukum Islam yang diterapkan sebagai sistem kehidupan.
Paradigma dan standar seperti inilah yang menutup celah bagi penjajahan karena sama sekali tidak memberi ruang kedaulatan bagi manusia yang serba lemah untuk membuat aturan kehidupan yang sarat kepentingan. Sementara itu, kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai milik umat yang diserahkan pada pemimpin pilihan (khalifah), itu pun semata dalam rangka menegakkan kedaulatan syariat Islam melalui akad baiat kepemimpinan.
Syariat juga menetapkan bahwa pemimpin umat (khalifah) adalah pengurus (raa’in) dan penjaga (junnah) bagi seluruh rakyatnya. Semua tugas ini dipandang sebagai amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya atas umat secara komunal, tetapi atas mereka secara individual.
Rasulullah saw. bersabda, “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).
Paradigma inilah yang membuat khalifah sekaliber Umar ra. rela menanggung sekarung gandum di punggungnya demi memenuhi kebutuhan keluarga seorang janda yang kesejahteraannya baru diketahui terlalaikan oleh negara. Umar begitu takut jika kelalaiannya dalam mengurus urusan umat akan mendatangkan kemurkaan dari Zat Pencipta alam di akhirat kelak.
Begitu pun dengan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang mampu mewujudkan kesejahteraan tanpa bandingan dalam waktu yang sangat singkat. Alih-alih menjadikan kekuasaan sebagai pemenuhan atas naluri eksistensi diri ataupun sebagai alat menumpuk harta baik untuk kepentingan pribadi atau kroni, sesaat setelah diangkat sebagai khalifah, ia beserta seluruh keluarganya justru rela menyerahkan harta kekayaannya yang berlimpah ke baitulmal (kas negara) lalu mereka hidup dengan sangat sederhana bersama keluarganya. Ia pun dikenal sangat tegas dan tanpa pandang bulu memberantas segala bentuk penyelewengan, termasuk praktik korupsi dan kolusi yang mencederai rasa keadilan rakyatnya.
Para khalifah benar-benar paham, bahwa amanah kepemimpinan akan menjadi jalan diperolehnya kebahagiaan dan penyesalan, sebagaimana sabda Rasul saw., “Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah ﷻ pada Hari Kiamat dan paling ‘dekat’ tempat duduknya dari-Nya adalah seorang pemimpin yang adil, sedangkan orang yang paling dibenci Allah pada Hari Kiamat dan paling keras siksanya adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR Ahmad). Oleh karenanya, mereka sangat hati-hati dalam menjalankan amanah kepemimpinan.
Kisah kehebatan kepemimpinan Islam, terserak dalam buku-buku sejarah. Bahkan, tertulis dengan tinta emas bahwa sepanjang tegak peradaban Islam sekira 13 abad, warga negara Khilafah tampil sebagai sebaik-baik umat. Kesejahteraan mereka benar-benar terjamin secara orang per orang, hingga negara Islam dan peradabannya mampu tampil sebagai mercusuar bagi umat-umat lainnya.
Will Durant, seorang sejarawan Barat bersama istrinya, Ariel Durant, pernah menulis buku The Story of Civilization. Di dalamnya mereka mengungkap, “Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka.”
Khatimah
Berharap merdeka di bawah kepemimpinan sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal adalah seperti pungguk merindukan bulan. Sistem ini justru telah terbukti menjadi jalan melanggengkan penjajahan sekaligus menjadi akar munculnya berbagai penderitaan. Urusan umat dilalaikan dan menjadi jalan meraih keuntungan, bahkan harta kekayaan milik mereka dieksploitasi para pemilik modal secara legal.
Sudah saatnya umat kembali ke pangkuan sistem kepemimpinan Islam dan segera mencampakkan sistem yang jelas-jelas memberikan banyak kemudaratan. Hanya saja, tentu dibutuhkan proses penyadaran di tengah umat tentang urgensi dan kewajiban menerapkan syariat Islam sekaligus memahamkan bahwa hal tersebut sejatinya merupakan konsekuensi dari iman Islam.
Proses penyadaran tersebut harus dilakukan secara sungguh-sungguh, masif, dan terstruktur, dan dilakukan secara berjemaah di bawah kepemimpinan partai politik yang istikamah memegang Islam ideologi sebagai platform perjuangan. Parpol seperti ini tidak mungkin menjadikan jalan demokrasi sebagai thariqah perjuangan, melainkan berjalan di atas thariqah dakwah Nabi saw. yang dahulu sukses mewujudkan perubahan dan kemerdekaan hakiki dari zaman ke zaman. [MNews/SN]
