Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq
Muslimah News, OPINI — Republik Rakyat Tiongkok sedang memperingati satu dekade program Belt and Road Initiative (BRI). Megaproyek yang diumumkan Presiden Xi Jinping pada 2013 kini menjadi perhatian dunia. Negeri Tirai Bambu ini berambisi membangun Jalur Sutra yang menghubungkan perdagangan lintas benua.
Agar tujuan itu dapat terwujud, Cina memberikan bantuan dana yang menggiurkan bagi negara yang dilewati jalur ini, termasuk Indonesia. Namun, di balik tujuan besar itu, apa pengaruhnya bagi Indonesia?
Kerja Sama RI-Cina
Dalam proyek BRI, Presiden Xi Jinping menjanjikan tambahan suntikan dana sebesar lebih dari US$100 miliar atau sekitar Rp1.576,99 triliun (asumsi kurs Rp15.769 per dolar AS). Negara-negara yang terlibat BRI dapat mencairkan dana tersebut melalui pinjaman dari China Development Bank dan Bank Ekspor-Impor.
Indonesia sendiri, sebagai salah satu pemakai pinjaman program BRI, telah bekerja sama dengan Cina melalui proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bendungan Jatigede, dan Tol Medan-Kualanamu. Hingga saat ini jumlah investasi Cina ke Indonesia sebesar US$ 15,1 miliar. (CNBC Indonesia, 19-10-2023).
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi secara langsung datang ke Cina untuk melakukan beberapa kerja sama dengan Cina, seperti pengembangan baterai EV dan otomotif, pabrik suku cadang, kilang petrokimia, produksi baja, pengembangan Halal Center.
Jokowi juga meminta Cina menanamkan investasinya pada kerja sama pengembangan koridor ekonomi TWo Countries, Twin Parks dan pembangunan IKN, serta kerja sama pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). (CNBC Indonesia, 20-10-2023).
Di Balik BRI
Cina sangat berambisi menguasai ekonomi dunia. Dengan BRI, mereka berharap dapat mewujudkannya. Cina kemudian mengucurkan pinjaman yang besar. Dana ini diakuisisi sebagai dana bantuan yang dapat menolong negara-negara dunia ketiga untuk membangun infrastruktur dan sebagainya.
Kalau kita memperhatikan lebih dalam, negara yang mendapatkan dana pinjaman Cina adalah negara yang wilayahnya dilewati jalur BRI yang mereka buat sendiri. Artinya, Cina sengaja menyuntikkan investasi ke negara tersebut untuk memperlancar jalur sutranya. Pada akhirnya, Cina juga yang mendapatkan keuntungan.
Cina sendiri mengeklaim bantuannya dapat melancarkan pembangunan negara bersangkutan. Namun, pada kenyataannya, banyak negara terkait justru mengalami kesulitan dan terlilit utang. Bahkan, lebih parahnya lagi, ada negara yang gagal bayar utang, seperti Zambia dan Sri Lanka. Negara lain seperti Argentina, Etiopia, Kenya, Malaysia, Montenegro, Pakistan, Tanzania, dan Afrika Sub Sahara merupakan negara-negara yang terjerat utang hingga perlu keputusan yang dapat melumpuhkan negara tersebut.
Tidak ada makan siang gratis, Cina tidak serta-merta memberikan bantuan begitu saja. Dia juga pingin laba. Tersebab itu utang yang diberikan selalu berbunga. Kita dapat membayangkan betapa kehidupan negara yang selalu membangun infrastruktur, tetapi dananya dari utang, suatu saat hidupnya pasti hancur.
Pada titik kehancuran itulah, Cina datang dengan dalih membantu. Cina, dengan ucapan manisnya meminta beberapa kekayaan alam, atau infrastruktur, dll. Kita pun dapat membayangkan, bagaimana jadinya jika infrastruktur strategis seperti bandara, pelabuhan, jalan tol, gedung pemerintah, hingga pulau diminta untuk menutup utang?
Tugas Negara
Sejatinya, membangun infrastruktur dan membiayai kebutuhan rakyat itu merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah wajib berupaya mandiri untuk mewujudkannya. Tidak layak sebuah negara merdeka masih terus mengharap bantuan negara lain. Justru hal ini sangat membahayakan. Negara akan menjadi bulan-bulanan negara peminjam (Cina). Bahkan, negara kreditur harus memenuhi persyaratan yang diajukan debitur yang dapat dipastikan syarat itu akan menguntungkan Cina.
Negara harus berani menolak tawaran investasi dari Cina. Meskipun kelihatannya menguntungkan Indonesia, nyatanya dengan investasi Cina lebih mendapatkan untung. Sebagai contoh, ketika Indonesia mengizinkan Cina mendirikan pabrik nikel. Cina berhasil mendekati SDA murah karena tidak perlu biaya transportasi. Selain itu, mereka juga mewajibkan warga Cina sebagai pekerja.
Dari satu izin usaha ini saja, Cina untung banyak, mulai dari bahan baku murah, pabrik dekat SDA, pegawai Cina, pegawai Indonesia (gaji murah), dll., padahal nantinya hasil produksi baterai nikel itu akan dijual mahal. Negara juga perlu mencari sumber pembiayaan lain untuk membangun infrastruktur yang dapat diperoleh dari pengelolaan SDA dan pendapatan lain. Dengan begitu, negara akan lebih mandiri.
Ada Islam
Tugas negara yang berat itu menjadi ringan manakala menggunakan Islam sebagai landasannya. Islam memiliki sikap tegas dalam menentukan hubungan luar negeri antara negara berbasis Islam dan yang bukan. Islam, dengan sistem pemerintahannya (Khilafah), akan memutuskan segala hubungan internasional dengan negara yang memusuhi Islam, termasuk Cina. Khilafah juga tidak akan menerima investasi yang berasal dari jalan yang haram, seperti investasi tentang pemanfaatan SDA.
Berkaitan dengan pembangunan, sejatinya Islam memiliki dana cukup untuk membangun infrastruktur. Baitulmal sebagai pengatur keuangan negara akan mendapatkan dana dari berbagai pos. Ada pos zakat yang akan diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan. Kemudian SDA akan dikelola oleh negara, hasilnya akan disimpan di baitumal. Selain itu ada lagi pendapatan seperti kharaj, fai, ganimah, dst. Dari sini, negara tidak akan kesulitan dalam membangun infrastruktur. Khilafah akan membangun secara mandiri dengan dana yang ada.
Jadi, negara yang kuat tidak akan mau menggantungkan hidup pada negara Cina. Sampai kapan pun, Cina tidak akan membiarkan Indonesia melebihinya. Dengan begitu kerja sama BRI ini banyak merugikan. Apabila ingin mandiri, hanya Islam jawabannya. [MNews/Gz]
