Muslimah News, EDITORIAL — Dalam sesi diskusi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) UMKM Digital Summit 2023 di Jakarta, Kamis (21/9), Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyampaikan, banyak masyarakat yang meminjam uang di platform pinjaman online (pinjol) ilegal untuk bermain judi online.
Hal ini senada dengan temuan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sebelumnya bahwa peningkatan jumlah transaksi pinjol ternyata berkaitan dengan aktivitas judi online. Hal ini tampak dari tren pencarian di Google untuk situs pinjol dan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukan adanya peningkatan transaksi mencurigakan terkait perjudian.
Sebelumnya, kasus-kasus terkait pinjol sudah sangat meresahkan. Selain ada irisan dengan praktik judi online, banyak kasus kriminalitas yang melibatkan nasabah pinjol, mulai mereka yang terkena gangguan mental dan berujung bunuh diri, maraknya kriminalitas seperti pencurian, kekerasan, hingga penghilangan nyawa yang dilakukan seseorang gegara dikejar tagihan pinjol.
Tidak Sekadar karena Ilegal
Selama ini, pihak pemerintah selalu berdalih maraknya kasus-kasus tersebut adalah dampak dari praktik pinjol ilegal. Praktik pinjol ilegal ini memiliki ciri antara lain, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak jelas alamat kantor dan pengurusnya, penawaran melalui saluran komunikasi pribadi, syarat ringan dengan waktu cair yang cepat, bunga pinjaman tidak transparan, bahkan berlipat ganda, serta cara penagihan yang penuh teror dan ancaman.
Namun masalahnya, bagi sebagian masyarakat, keberadaan pinjol baik legal maupun ilegal seakan menjadi malaikat penolong. Beratnya beban ekonomi, yang diperparah tuntutan gaya hidup hedonis hasil propaganda masif media sosial membuat mereka menjadi mudah gelap mata. Meski korban terus berjatuhan, tetapi sebagian masyarakat tetap saja tidak mengambil pelajaran. Bahkan ada peminjam yang bisa terjerat utang kepada puluhan aplikasi pinjol, hingga utang yang asalnya hanya sebesar ratus ribuan rupiah bisa membengkak jadi ratus jutaan rupiah gara-gara gali lubang tutup lubang.
Maraknya pinjol sendiri sejalan dengan pesatnya inovasi di bidang financial technology (fintech), yakni sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Dengan fintech, seseorang bisa mengandalkan pinjaman modal dari platform online secara mudah dan cepat.
Dari fintech inilah berkembang praktik peer-to-peer lending, yakni bisnis jasa keuangan yang berizin resmi dari OJK dan operasionalnya diatur sedemikian rupa yang selanjutnya dikenal sebagai pinjol legal. Namun di luar itu, marak pula pinjol ilegal yang tidak terikat dengan aturan dan dipandang menjadi biang kerok munculnya berbagai permasalahan.
Hingga Juli 2023, jumlah penyelenggara fintech lending atau perusahaan pinjol berizin di OJK tercatat ada 102. Sementara itu, jumlah pinjol ilegal berpuluh kali lipat. Data dari Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal menyebutkan, sejak 2017 hingga 31 Juli 2023, ada 6.894 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari 1.193 entitas investasi ilegal, 5.450 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal yang sudah dihentikan. Adapun jumlah yang masih jalan, bisa jadi jauh lebih besar.
Fakta menunjukkan, pertumbuhan kredit fintech peer to peer lending alias pinjol tersebut telah melebihi pertumbuhan kredit industri perbankan secara nasional. Pada Juni 2023, tercatat dari jumlah perusahaan pinjol legal saja, jumlah rekening entitas lender (pemberi pinjaman) mencapai 10,11 juta akun. Adapun total penyaluran nasionalnya mencapai Rp19,31 triliun yang disalurkan kepada 13,42 juta penerima pinjaman (entitas borrower). Bisa dibayangkan jika pinjol ilegal turut diperhitungkan.
Tetap Rusak dan Haram
Dari sini tampak betapa pinjol sudah menjadi fenomena yang lekat dalam kehidupan kita sekarang. Uang yang berputar demikian fantastis sehingga banyak pemilik modal, baik lokal maupun asing yang tergiur untuk terjun dalam praktik rentenir gaya baru ini. Termasuk menarik orang-orang untuk terlibat sebagai debt collector yang digaji dengan jumlah yang cukup besar.
Yang membuat miris, meski situasi buruk dan tidak sehat ini telah berjalan sekian lama, tetapi negara seakan abai. Negara baru bereaksi manakala sudah banyak korban berjatuhan. Itu pun solusinya tidak mengakar.
Saat ini, misalnya, OJK bersama 12 Kementerian dan Lembaga lain bergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI). Kegiatannya mencakup edukasi, pencegahan, dan penindakan. Beberapa pinjol nakal, bahkan sudah dipolisikan.
Namun masalahnya, pemerintah tampak gamang. Keberadaan pinjol bagaimanapun dipandang bisa menyolusi persoalan sulitnya sumber pendanaan yang bisa mendukung beberapa program pembangunan. Misalnya terkait pendanaan UMKM. Bagi pemerintah yang penting adalah terjadi perputaran uang, karena hal tersebut menjadi ukuran pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah bahkan tampak tidak peduli bahwa sejatinya pinjol legal dan ilegal keduanya sama-sama haram. Karena meski tersemat label “legal”, transaksi pinjol hakekatnya adalah praktik ribawi yang dosanya amat besar.
Legalisasi inilah yang justru menyebarluaskan keharaman di tengah masyarakat. Alih-alih mendidik dan mencegah masyarakat dari perbuatan buruk dan haram, serta menuntaskan problem kemiskinan dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan negara yang halal, sekaligus meluruskan gaya hidup yang rusak di tengah masyarakat sebagai salah satu penyebab persoalan, negara justru mendorong dan memfasilitasi mereka untuk kian terjerumus pada keharaman, padahal sesuatu yang haram pasti akan berujung pada keburukan dan kemudaratan.
Terlebih faktanya, regulasi yang diterapkan justru membuka pintu keburukan yang lebih besar. Transaksi keuangan ribawi di mana pun selalu berujung pada penghisapan aset umat oleh pemilik modal. Termasuk oleh perusahaan asing yang memang tidak diberi batasan.
Khatimah
Berharap pada sistem sekuler memang hanya berujung penderitaan. Sistem rusak ini alih-alih menjadi solusi untuk mewujudkan kesejahteraan. Yang terjadi, justru kian kukuhnya kezaliman, ketimpangan, bahkan penjajahan melalui penerapan sistem ekonomi dan keuangan yang jauh dari halal haram.
Inilah konsekuensi hidup dalam sistem yang tegak di atas landasan sekularisme. Negara tidak peduli rakyatnya jatuh dalam maksiat riba yang dosanya sangat besar ini dan menimbulkan kemudaratan. Terlebih, transaksi riba yang dilegalkan negara nyatanya bukan pinjol saja. Nyaris semua transaksi keuangan yang ada dan berlaku di masyarakat berbasis pada skema riba.
Allah Swt. dengan tegas melarang praktik riba. Bahkan, pelakunya dianggap menantang perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur’an Allah berfirman,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.” (QS Al-Baqarah: 278—279).
Bahkan Rasulullah saw. bersabda, “Jika zina dan riba tersebar luas di suatu kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri azab Allah” (HR Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani).
Dengan demikian, sudah saatnya umat mencampakkan sistem rusak ini dan menggantinya dengan sistem Islam, yakni sebuah sistem yang tegak di atas keimanan dan hukum-hukum yang berkah dan berkeadilan. Negara dan penguasa dalam sistem Islam, benar-benar peduli atas nasib rakyatnya, tidak hanya untuk urusan dunia saja, tetapi juga untuk urusan akhirat mereka. [MNews/SNA]
