[Editorial] Perlukah Meredefinisi Kata “Merdeka”?

[Editorial] Perlukah Meredefinisi Kata “Merdeka”?

Muslimah News, EDITORIAL — Situs resmi Kementerian Sekretariat Negara RI merilis Siaran Pers bernomor 05/SP/VII/Humas/2023 tentang peringatan HUT RI yang ke-78. Di sana disebutkan bahwa tema yang diusung tahun ini adalah “Terus Melaju untuk Indonesia Maju”.

Tema ini diharapkan mampu merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan. Sekaligus mencerminkan semangat berkolaborasi bersama memanfaatkan momentum ini untuk mewujudkan Indonesia berkemajuan.

Masih Angan-Angan

Hingga saat ini, “Indonesia Maju” tampaknya memang masih sebatas angan-angan. Usia 78 tahun ternyata belum cukup bagi bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Alih-alih melaju maju menuju Indonesia maju sebagaimana digembar-gemborkan, sekadar meraih standar kesejahteraan minimal pun tampaknya masih jauh dari jangkauan.

Tidak bisa dimungkiri, di tengah berbagai proyek pembangunan prestisius dan jor-joran, nyatanya masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. BPS mencatat, hingga Maret 2023, penduduk miskin di negeri ini jumlahnya lebih dari 26,36 juta orang.

Bahkan dalam catatan FAO, tahun 2022 Indonesia memiliki prevalence of undernourishment 5,9%. Itu artinya 5,9% dari total populasi Indonesia (sekitar 16,2 juta orang) diperkirakan mengalami kelaparan, di antaranya dalam tataran akut.

Hari-hari terakhir ini pun saudara kita di Papua bahkan sedang menghadapi krisis pangan. Beberapa dari mereka sudah meregang nyawa akibat kelaparan, padahal tanah Papua dikenal super kaya. Sayangnya, kekayaannya tidak bisa mereka nikmati secara “merdeka” bagi mereka, melainkan masih sebatas kata-kata.

Sejatinya, tidak hanya di tanah Papua, wilayah Indonesia lainnya pun dikenal sebagai tanah surga. Apa pun tersedia. Sumber pangan begitu melimpah ruah, energi pun nyaris beraneka rupa. Secara hitung-hitungan matematika, semua rakyat Indonesia semestinya hidup makmur sejahtera.

Sayangnya, faktanya tidak demikian! Gap sosial begitu menganga. Di tengah kemiskinan dan kelaparan yang merajalela, BPS menyebut ada 30% makanan yang terbuang di Indonesia tiap tahunnya. Semua itu setara dengan jatah makan 61 juta penduduk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang selalu dibangga-banggakan ternyata tidak mencerminkan realitas sebenarnya. Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse bahkan menyebutkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air. Sementara itu, 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduknya. (databoks.katadata).

Penjajahan Masih Nyata

Kondisi ini sejatinya merupakan dampak dominasi sistem sekuler kapitalisme neoliberal di tengah masyarakat kita. Sistem ini memberi ruang besar bagi kelompok oligarki untuk bersimaharajalela. Mereka menyetir semuanya, termasuk kebijakan negara yang membuat rakyat terus menderita.

Salah satu karya fenomenal rezim oligarki adalah pemberlakuan UU Cipta Kerja yang sangat pro pada kelompok si kaya. Dengannyalah karpet merah penjajahan digelar seluas-luasnya. Atas nama investasi dan pembangunan, asingisasi SDA dan tenaga kerja berjalan kian legal. Adapun yang tersisa bagi rakyat hanya remah-remahnya.

Sistem inilah yang membuat peran negara lumpuh dalam mengurus rakyatnya. Posisi penguasa tidak lebih dari pelayan kepentingan pengusaha, tidak terkecuali kepentingan negara adidaya sebagai kampiun kapitalisme global. Sementara itu, rakyat secara swadaya dipaksa mengurus dirinya. Bahkan tidak jarang harus membeli apa yang menjadi haknya.

Penguasa pun sering berdalih, keuangan negara memang sedang benar-benar payah. Utang menumpuk dan ribanya terus bertambah. Per 31 April 2023, tercatat posisi utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp7.848,8 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik (PDB) mencapai 38,15%. Dari utang sebesar itu, bunganya saja mencapai Rp441,4 triliun atau 2,10% dari PDB dengan tingkat pertumbuhan mencapai 14,25%. Mereka pun tidak sungkan-sungkan mencekik rakyatnya dengan kebijakan pajak yang terus merambah berbagai ranah.

Lantas apa maknanya merdeka jika hingga 78 tahun rakyat belum juga bahagia? Mereka layak diurus dan dijaga, bukan malah dirampas hak-haknya dan dikhianati oleh para penguasa.

Redefinisi Kata “Merdeka”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mer·de·ka /merdéka/ diartikan sebagai bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); berdiri sendiri: tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa. Dengan demikian, bangsa merdeka tidak semata-mata bebas secara fisik dan militeristik. Bangsa yang merdeka harus punya kemandirian dan kedaulatan dalam meraih cita-citanya, yakni kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki.

Hari ini bangsa Indonesia baru merasakan lepas dari penjajahan fisik dan militeristis. Namun, secara pemikiran dan aturan masih tunduk pada pemikiran dan aturan sekuler warisan penjajah. Tidak dimungkiri, sistem politik dan ekonomi kita masih disetir kekuatan kapitalisme global. Begitu pun dengan sistem-sistem lainnya, seperti sistem sosial, budaya, pendidikan, dan hukum, semuanya masih mengadopsi standar-standar yang lahir dari paham sekuler kapitalisme neoliberal.

Wajar jika posisi politik bangsa Indonesia tidak pernah berubah dari status pembebek dan pengekor. Sedangkan status “negara besar”, “Macan Asia”, dan semacamnya, hanya ada dalam pidato-pidato para pembesar. Ini karena pada kenyataannya negeri ini hanya jadi hidangan yang kerap diperebutkan kapitalis asing dan aseng.

Ironisnya, tidak sedikit rakyat yang masih terkecoh. Merasa sudah merdeka hanya karena tentara asing sudah hengkang dari tanah airnya, padahal kedaulatan dan harga diri bangsanya. Bahkan, masa depan peradabannya sedang tergadai oleh penjajahan kapitalisme global yang di antaranya mewujud dalam bentuk dominasi budaya, cengkeraman utang dan riba, serta kesepakatan-kesepakatan zalim gegara kerakusan para penguasa khianat yang berkolaborasi dengan kekuatan modal dunia.

Sungguh Islam mengajarkan bahwa merdeka hakiki adalah ketika seseorang atau sebuah bangsa bebas dari penghambaan pada sesamanya. Termasuk bebas dari kehendak manusia yang mewujud dalam aturan hidup yang dipaksakan penerapannya atas mereka.

Hanya saja kemerdekaan semacam ini hanya mungkin diraih jika manusia mengadopsi ideologi Islam sebagai tuntunan dan kepemimpinan berpikirnya. Ini karena Islam benar-benar akan membimbing manusia untuk hanya tunduk serta patuh pada aturan atau sistem hidup yang berasal dari Sang Maha Mencipta. Sekaligus pada saat yang sama, menolak ketundukan pada sistem buatan manusia.

Allah Swt. berfirman,

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah: 50).

Khatimah

Sejarah menunjukkan, ketika sistem Islam tegak, umat manusia bisa merasakan kemerdekaan sesungguhnya. Kezaliman dan penderitaan mampu dihapuskan. Keadilan bagi semua benar-benar mewujud dalam kehidupan. Saat itu, akal dan fitrah manusia tertuntun pada kebaikan, baik para penguasa maupun rakyatnya. Mereka bersama-sama saling berlomba meraih rida Tuhannya karena sama-sama paham bahwa di sanalah letak kebahagiaan sesungguhnya.

Walhasil, hal paling mendesak bagi kita adalah melakukan penyadaran di tengah umat tentang urgensi dan kewajiban menegakkan sistem kepemimpinan Islam. Agar kemerdekaan yang kita rayakan tiap tahun bukan sekadar momen hiburan tahunan di tengah derita, melainkan benar-benar terealisasi secara nyata. [MNews/SNA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *