[Editorial] Pengawasan Medsos, Antara Kepentingan Politik dan Problem Generasi

[Editorial] Pengawasan Medsos, Antara Kepentingan Politik dan Problem Generasi

Muslimah News, EDITORIAL — Netizen harus siap-siap aktivitasnya makin dibatasi, jika wacana pembentukan satgas pengawasan medsos benar-benar terealisasi. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sempat melontarkan gagasan tersebut saat dilantik menjadi Menkominfo baru pada 17 Juli 2023 lalu.

Selain mengomentari soal perkembangan Project S TikTok dan social commerce, ia saat itu menjawab pertanyaan soal urgensi pengawasan medsos yang kian hari kian meresahkan. Ia mengatakan, tidak mudah untuk mengatasi potensi permasalahan yang muncul dari kemajuan teknologi.

Alhasil, menurutnya, diperlukan cara berpikir baru untuk mencari solusinya. Termasuk dimungkinkan pada waktunya akan ada satgas yang akan melakukan pengawasan, serta berinovasi dan mengembangkan cara penanganan problem yang muncul agar menjadi lebih antisipatif.

Menkominfo Budi Arie juga menegaskan bahwa keberadaan lembaga pengawas ini tidak akan mengusik kebebasan berekspresi dan mencederai demokrasi. Namun, gagasan ini tetap saja menuai kritik. Sampai-sampai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenimfo Usman Kansong merasa perlu melakukan klarifikasi. Ia mengatakan gagasan tersebut terlontar secara spontan dan masih dalam tataran wacana. Belum ada langkah lebih lanjut karena belum ada instruksi apa pun soal itu.

Sarat Kepentingan

Jika menilik ke belakang, gagasan pembentukan satgas pengawasan medsos sebetulnya bukan merupakan hal baru. Sejak 2022, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sudah mewacanakan tentang pentingnya pembentukan satgas medsos terkait potensi polarisasi dan kegentingan yang makin besar jelang Pemilu 2024. Satgas tersebut diharapkan bisa melibatkan perwakilan dari Kemenkominfo sebagai pemilik alat, Bawaslu dan KPU sebagai pemilik aturan, serta Tim Cybercrime Polri sebagai pemilik aparat penegak hukum.

Tidak dimungkiri, situasi jelang pemilu turut berpengaruh terhadap situasi aktivitas di dunia maya. Selain menjadi ajang pencitraan dan promosi, medsos juga menjadi medan perang opini yang dilancarkan demi memenangkan kontestasi. Masalahnya, opini yang disampaikan tidak jarang berisi hoaks, bahkan fitnah keji, hingga pada ujungnya kerap menimbulkan kegentingan dan polarisasi.

Sebagian masyarakat yang tidak sepakat, menilai bahwa gagasan soal satgas hanya akan menambah permasalahan. Selain dipandang akan mengancam kebebasan berekspresi, juga bisa mencederai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Terlebih jika pendekatan yang dilakukan pemerintah sering kali menggunakan jalur punishment alias pendekatan punitif sebagaimana yang selama ini dijalankan.

Masalahnya, kita pun tidak bisa menutup mata, berbagai aturan dan perangkat terkait medsos yang ada nyatanya kental dengan kepentingan politik. Penerapan UU ITE dan keberadaan polisi siber, misalnya, ternyata lebih banyak berfungsi sebagai “alat gebuk” pemilik kekuasaan untuk membungkam bahkan menyeret orang-orang yang dianggap sebagai oposan. Apalagi tidak jarang pula penerapannya berujung pada pemenjaraan.

Wajar jika pertengahan 2022 lalu, Amnesty Internasional (AI) merilis sebuah laporan bertajuk “Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia”. Lembaga HAM ini menemukan bahwa selama tiga tahun terakhir, setidaknya ada 328 kasus serangan fisik dan digital dengan 834 korban. Adapun pelakunya adalah aktor negara yang didominasi oleh aparat, serta sedikit individu dan aktor nonnegara lainnya yang kerap menyerang pihak-pihak yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintahan.

Kasus-kasus pembungkaman semacam penghapusan mural, pemblokiran situs atau akun-akun medsos, bahkan persekusi pembuat konten pun terus bermunculan. Tidak heran jika banyak kalangan, terutama kalangan aktivis dan intelektual, merasa kehilangan hak untuk berpendapat di ruang publik, sekaligus merasa bahwa pintu kritisi yang sejatinya akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, kian hari kian tertutup rapat.

Salah Prioritas

Semestinya pemerintah bisa melihat ada yang jauh lebih urgen diperhatikan terkait peran media massa, termasuk medsos. Generasi hari ini faktanya sedang dibombardir oleh konten-konten negatif yang merusak akhlak, baik berbentuk pemikiran atau pemahaman, maupun budaya yang menjauhkan mereka dari adab. Konten kekerasan, pornografi pornoaksi, ide-ide sekuler liberal, aliran sesat, bahkan komunisme dan ateisme. dengan mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda yang hidup tanpa barier.

Dampak negatifnya tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Betapa banyak kasus kejahatan dan kerusakan moral yang dilakukan oleh generasi muda, bahkan anak-anak, dipicu oleh konten-konten rusak di medsos. Kehancuran keluarga dan generasi pun benar-benar ada di hadapan mata, dan semuanya tidak lepas dari peran medsos yang dibiarkan liar.

Sayangnya, pihak pemerintah justru lebih aware dengan konten-konten yang berpengaruh terhadap kelangsungan kekuasaan. Mereka bahkan cenderung alergi terhadap kritik dan gagasan-gagasan soal perubahan, terlebih jika arus itu “berbau Islam”. Pembahasan politik Islam dipandang sebagai ide radikal dan membahayakan. Narasi isu SARA, politik identitas, radikalisme Islam, dan sejenisnya, terus digaungkan sebagai penghalang bagi jalan kebangkitan Islam.

Mirisnya lagi, negara justru turut mengaruskan konten yang menjauhkan umat dari pemahaman Islam yang benar dan menyelamatkan. Gagasan moderasi Islam malah digencarkan di berbagai kanal. Alih-alih membuat generasi memiliki perisai penjaga dari kerusakan, mereka malah dijerumuskan ke dalam rimba dunia maya yang penuh jebakan tanpa pertahanan ideologi Islam.

Medsos, akhirnya menjadi “guru kehidupan” yang mengajarkan selaksa keburukan. Medsos benar-benar menjadi racun yang perlahan membunuh potensi generasi masa depan. Bisa bayangkan, berdasar penelitian generasi muda kita termasuk pengguna medsos terlama di dunia, yakni 190 menit per hari. Sebagian mereka sudah masuk dalam taraf kecanduan yang terkategori penyakit mental. Itu berarti waktu emas mereka kebanyakan diisi dengan kesia-siaan, bahkan mereka rela meracuni diri mereka dengan segala hal yang bertentangan dengan Islam.

Lantas bagaimana kita berharap bonus demografi yang terus dibangga-banggakan akan membawa umat ini pada kebaikan?

Pengaturan Islam

Situasi seperti ini memang niscaya dalam sistem hidup yang menerapkan sistem sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal. Negara dan penguasanya tidak punya standar halal haram, tidak peduli urusan moral. Posisi kepemimpinannya pun hanya didedikasikan demi mengabdi pada materi dan kepentingan para pemilik modal. Sedangkan hubungan yang dibangun dengan rakyatnya tidak lebih dari hubungan pembeli dan pedagang.

Berbeda halnya dengan Islam. Negara dan kekuasaan tegak berdasarkan asas akidah dan standar hukum-hukum syarak. Posisi kepemimpinan adalah penanggung jawab dunia akhirat bagi tiap-tiap individu rakyat. Alhasil, hubungan yang dibangun dengan rakyatnya adalah hubungan pengurusan dan penjagaan dengan jalan menerapkan seluruh hukum Islam.

Dalam hal ini, rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk taat. Namun, pada saat yang sama, rakyat punya hak dan kewajiban untuk menjalankan fungsi muhassabah lil hukkam (mengoreksi penguasa) dan amar makruf nahi mungkar dengan cara dan sarana yang disyariatkan.

Penerapan Islam kafah oleh negara inilah yang menjamin terwujudnya kemuliaan hidup, termasuk terjaganya generasi dari segala bentuk kerusakan. Hukum-hukum Islam, mengatur semua aspek kehidupan dan menyolusi semua problem yang muncul dengan pengaturan yang komprehensif dan solutif, mulai dari sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan hankam, sanksi, hingga media massa.

Khusus soal media massa, kedudukannya dalam negara Islam dipandang sebagai sesuatu yang sangat strategis. Media massa berfungsi melayani ideologi Islam, baik di dalam maupun luar negeri. Ke dalam sebagai sarana dakwah dan pendidikan, ke luar menjadi sarana propaganda menyampaikan dakwah Islam dan jihad fi sabilillah.

Oleh karenanya, Islam akan menetapkan rambu-rambu yang rigid soal media massa dan peran negara sangatlah sentral. Media massa, termasuk medsos, tidak boleh jadi alat propaganda keburukan, melainkan menjadi pengukuh keimanan dan ketaatan rakyat pada syariat Islam, menjaga kesatuan dan persatuan, sekaligus mengukuhkan kedaulatan negara di hadapan negara luar.

Semua ini tentu tidak lepas dari hukum-hukum Islam lainnya, termasuk sistem sanksi Islam yang tegas yang akan menjaga agar peran media massa dan penggunanya tetap ada dalam koridor Islam. [MNews/SNA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *