Muslimah News, EDITORIAL — Banyak yang pesimis Pemilu 2024 bisa bersih dari politik uang (money politics). Meski hampir semua parpol mengusung tagline “politik tanpa mahar”, pengalaman menunjukkan bahwa politik uang sudah seperti tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Nyaris di semua momen pemilihan kepemimpinan, mulai presiden hingga kepala desa, maupun caleg pusat hingga daerah, tidak pernah lepas dari praktik politik uang.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sendiri telah memasukkan isu politik uang sebagai salah satu isu strategis pemilu serentak 2024 nanti. Bahkan, mereka sedang menyusun indikator pemetaan kerawanan sebagai antisipasi kecurangan. Adapun tema isu strategis lainnya adalah politisasi SARA, kampanye media sosial, netralitas ASN, dan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.
Modus Beragam
Politik uang sendiri diartikan sebagai upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dengan demikian, politik uang termasuk salah satu praktik suap-menyuap yang bisa dilakukan seorang calon kontestan, baik kepada parpol maupun konstituen. Bisa juga langsung dilakukan oleh parpol kepada konstituen.
Meski faktanya diakui ada, praktik ini termasuk sulit dilacak dan dibuktikan. Oleh karenanya, kasus-kasus politik uang jarang yang bisa naik ke pengadilan. Terlebih era digitalisasi sekarang ini, modus operandinya makin beragam, termasuk menggunakan transaksi cashless yang penyelidikannya membutuhkan kejelian.
Bentuk umum politik uang antara lain berupa mahar politik. Seseorang yang berniat “nyalon” bisa membayar sejumlah uang tertentu kepada parpol atau koalisi parpol agar mendapat kendaraan untuk pencalonan. Dari sinilah muncul istilah “uang perahu” sebagai nama lain mahar politik karena dengannya sang calon kontestan punya peluang untuk berlayar di kancah pemilihan.
Dilihat dari praktiknya, mahar politik sejatinya sama dengan jual beli dukungan politik parpol. Besaran transaksinya pun tidak main-main. Untuk level kekuasaan pusat, jumlah mahar yang harus dibayar bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Sebagian mereka menolak menamainya sebagai mahar politik. Mereka menyebutnya sebagai biaya kampanye dan membayar para saksi yang dilazimkan.
Adapun bentuk lain politik uang adalah jual beli suara (vote buying). Modusnya antara lain, bagi-bagi amplop terutama saat serangan fajar, bagi-bagi kaos atau kerudung bersimbol partai, tebar paket sembako berstiker calon dan partai, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain-lain. Ada juga yang berupa tawaran beasiswa sekolah dan kuliah, ajakan berwisata gratis, dan sebagainya.
Sebagian modus politik uang ini, sekarang pun sudah mulai marak di berbagai tempat. Para calon kontestan bersama timnya, masif bergerilya menebar materi sogokan beserta janji manis demi beroleh dukungan. Sedangkan menurut aturan, jadwal masa kampanye semestinya baru dimulai pada November mendatang.
Induk Kerusakan
Maraknya politik uang sejatinya menunjukkan bahwa demokrasi adalah politik berbiaya mahal. Dalam pemilu sistem ini, basis dukungan calon memang bergantung pada iklan alias pencitraan, padahal biaya iklan tentunya sangat besar. Akhirnya, mereka yang tidak punya uang atau tidak didukung para pemilik modal, kecil kemungkinan untuk bisa menang.
Politik kotor seperti ini tentu sangat rentan melahirkan para pemimpin yang pragmatis, juga nirkapabilitas dan integritas. Bahkan, akan lahir para pemimpin korup karena ada beban target mengembalikan modal plus keuntungan. Terlebih dukungan para pemodal dibuat dengan paradigma menanam saham. Tidak heran jika kompensasinya, banyak kebijakan yang tampak pro kepentingan para pemilik modal.
Itulah sebabnya politik uang didaulat sebagai mother of corruption alias biang korupsi. Dukungan pemodal kepada kontestan disebut inventive corruption. Terbukti, maraknya kasus korupsi, baik berupa kasus suap-menyuap, gratifikasi, pencucian uang, jual beli jabatan di internal kelembagaan, bagi-bagi proyek pembangunan, proyek mangkrak, dan sebagainya, sering kali berujung pada praktik politik uang.
Banyaknya pejabat yang disukamiskinkan pun membuktikan betapa rusaknya politik uang. Situs resmi KPK menyebut, sejak 2004 hingga Januari 2022, tidak kurang dari 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK. Jumlah itu tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari kejaksaan dan kepolisian.
ICW juga mencatat, sepanjang 2010 hingga Juni 2018, tidak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Ini belum termasuk data anggota dewan yang terkena kasus tangkap tangan.
Masalahnya, korban terbesar praktik politik kotor ini adalah rakyat banyak. Alih-alih dididik agar cerdas politik, rakyat justru dibiarkan bodoh agar terus bisa dikorbankan. Masa depan mereka digadai hanya demi memuaskan ambisi berkuasa segelintir orang, juga parpol-parpol rakus yang mengusungnya. Mereka tetap menderita, meski katanya sudah bebas merdeka.
Gegara Demokrasi
Maraknya politik uang adalah sesuatu yang wajar dalam sistem politik demokrasi kapitalisme yang saat ini diterapkan. Paham kebebasan yang melatarinya, membuat kekuasaan tidak ubahnya komoditas yang diperebutkan. Terlebih, posisi kekuasaan bisa menjadi jalan untuk merealisasikan berbagai kepentingan, baik berupa materi, maupun kedudukan.
Ndilalah-nya, sistem ini memang menghilangkan peran Tuhan. Agama tidak boleh turut campur dalam mengatur kehidupan, termasuk perpolitikan. Alhasil, aturan dan praktik politik bergantung pada kemaslahatan yang diukur oleh akal. Kebijakan diperjualbelikan, kepentingan rakyat pun diabaikan.
Betul bahwa wacana mengeliminasi politik uang terus digaungkan. Terlebih di Indonesia sudah ada aturan yang melarang politik uang, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun presiden dan wakilnya. Misalnya pasal 47 UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta pasal 228 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.
Namun aturan tinggal aturan. Basisnya yang rapuh membuat hukum bisa dipermainkan. Lembaga antirasuah pun bak macan ompong yang menunggu kematian. Alih-alih bisa menindak kemungkaran, hari ini malah terus diterpa berbagai kasus yang melemahkan, mulai dari kasus korupsi hingga skandal moral yang menjijikkan.
Ada yang berpandangan bahwa demokrasi tidak bisa dipersalahkan, ini karena yang salah hanyalah orang. Namun pada faktanya, demokrasilah yang menuntut demikian. Prinsip kedaulatan rakyat, konsep perwakilan, dan asas kebebasan, membuat kekuasaan jadi ajang rebutan. Paradigma kepemimpinan pun kehilangan esensi, dari prinsip pengurusan dan penjagaan, jadi sekadar pengaturan.
Wajar jika keberadaan mereka bagi rakyat antara ada dan tiada. Saat rakyat berjibaku dengan segudang persoalan, para pejabat justru sibuk saling berebut kue kekuasaan. Bahkan sebagiannya asyik flexing mempertontonkan kepongahan. Sedangkan rakyat terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang tidak pernah bisa diselesaikan.
Sungguh sistem demokrasi kapitalisme neoliberal telah benar-benar memupus nurani dan kasih sayang. Pemimpin memandang rakyatnya tidak lebih dari sapi perahan. Sementara itu, rakyat memandang pemimpinnya sebatas penguasa yang selalu menyusahkan.
Sampai Kapan?
Berbeda halnya dengan Islam. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang sangat besar, bukan prestise, apalagi jadi jalan mengumpulkan kekayaan. Kepemimpinan sejatinya adalah amanah ri’ayah umat (pengurusan) yang dimensinya bukan hanya duniawi, melainkan juga ukhrawi.
Seorang penguasa dalam Islam akan mengambil amanah kepemimpinan dari rakyatnya atas nama Allah dan semata demi menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Alhasil, kepemimpinan mereka tidak lepas dari tujuan membumikan syariat Allah.
Mereka akan memimpin dengan rasa takut karena amanah yang mereka ambil akan menjadi sumber sesalan. Mereka paham, jika ada seorang rakyat yang menderita atau tidak terpenuhi haknya, mereka harus siap-siap diminta pertanggungjawaban sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Dia yang berkuasa atas lebih dari sepuluh orang akan membawa belenggu pada hari kiamat sampai keadilan melonggarkan rantainya atau tindakan tiraninya membawa ia kepada kehancuran.” (HR Tirmidzi).
Juga sabdanya, “Siapa pun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslim dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat.” (Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim).
Oleh sebab itu, bagaimana bisa lahir dalam sistem kepemimpinan Islam apa yang disebut sebagai politik uang? Terlebih dalam Islam ada berbagai lapis penjaga agar kepemimpinan berada dalam treknya. Selain takwa yang terhunjam dalam jiwa individu-individunya, masyarakat Islam adalah masyarakat yang kental dengan tradisi dakwah amar makruf nahi munkar. Termasuk muhasabah lil hukkam (mengontrol penguasa) yang pintunya terbuka lebar bagi rakyat atas para penguasanya.
Di luar itu, tegasnya sistem sanksi Islam berlaku bukan hanya pada rakyat jelata, tetapi juga berlaku pada para penguasa zalim yang menyengsarakan rakyatnya. Kekuasaan mereka siap-siap diturunkan oleh Mahkamah Mazhalim melalui pembuktian yang adil dan berdasar fakta.
Inilah rahasia kegemilangan peradaban Islam yang tegak selama belasan abad. Kesalihan para pemimpinnya berpadu dengan kehebatan sistem aturan Islam yang dijaga dengan baik oleh rakyatnya. Meski memungkinkan terjadi penyimpangan dalam penerapan Islam, tetapi tetap saja sejarah gemilang kepemimpinan Islam tidak pernah ada tandingan. [MNews/SNA]
