Muslimah News, EDITORIAL — Pupus sudah mimpi besar pemerintah menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai Bali Baru alias Bali ke-2. Alih-alih menjadi sumber tambahan bagi pemasukan uang negara dari sektor pariwisata, megaproyek ini justru menambah beban negara dengan jumlah utang yang luar biasa.
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini, holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney melaporkan bahwa proyek pembangunan KEK Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, mempunyai kewajiban berjalan atau utang sebanyak Rp4,6 triliun.
Utang tersebut konon digunakan untuk membiayai percepatan pembangunan KEK secara keseluruhan. Ini termasuk untuk pembangunan sirkuit bertaraf internasional sebagai destinasi wisata andalan KEK Mandalika yang kontroversial dan diisukan merugi hingga Rp150 milar. Buntutnya, InJourney melalui Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta penyertaan modal negara (PMN) baru sebesar Rp1,19 triliun.
Sesuai Dugaan
KEK Mandalika sendiri adalah salah satu di antara 20 KEK di Indonesia yang dibangun sejak 2015 berdasarkan PP No. 52/2014 untuk pengembangan sektor kepariwisataan. Megaproyek ini dibangun di NTB di lahan seluas lebih dari seribu hektare dengan konsep kawasan ekoturisme terintegrasi.
Pada perkembangan berikutnya, KEK Mandalika yang dikelola ITDC berbadan hukum BUMN ini disebut-sebut sebagai destinasi pariwisata super prioritas (DPSP). Maklum, potensi alam kawasan Mandalika yang meliputi lima desa ini sangat besar dan layak dikembangkan.
Sejak awal perencanaan, kontroversi di tengah masyarakat sudah bermunculan. Pihak pemerintah meyakinkan bahwa pembangunan KEK Mandalika ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat di kawasan sekitar yang juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Setidaknya, melalui proyek ini—yang awalnya ditarget beroperasi penuh pada 2017—diharapkan bisa membantu upaya penghapusan kemiskinan dan pengangguran, sekaligus membantu upaya pelestarian lingkungan, budaya, dan lain-lain.
Hanya saja, tidak sedikit pula pihak yang meragukan, mulai soal kemampuan merealisasikan proyek mengingat kondisi keuangan negara yang sedang kolaps, hingga soal seberapa besar manfaat yang akan diperoleh masyarakat banyak. Banyak pengamat, termasuk dari kalangan intelektual dan LSM, memberi kritik dan masukan atas proyek ambisius ini. Sayang semua ini terkalahkan oleh desakan pihak-pihak berkepentingan.
Faktanya, beberapa riset memang mengonfirmasi bahwa ketersediaan SDM lokal yang tidak memadai dari aspek kualitas membuat mereka hanya mendapat sedikit manfaat dari proyek tersebut. Yang menikmati keuntungan besar hanyalah segelintir pebisnis yang kuat modal. Sedangkan di pihak lain, tidak dimungkiri bahwa keberadaan proyek ini membawa dampak yang tidak bisa diabaikan, seperti perubahan lingkungan (eksploitasi), polusi, serta perubahan nilai dan budaya lokal.
Dalam proses pembangunannya, banyak pula problem sosial yang terjadi. Proses pembebasan lahan, misalnya, menyisakan konflik berkepanjangan, terutama antara warga dan pihak pengelola. Situs therace[dot]com bahkan pernah melansir kabar bahwa Dewan HAM PBB telah melaporkan adanya pelanggaran HAM saat pembangunan sirkuit yang menjadi proyek andalan bagi KEK Mandalika dengan biaya pembangunan sebesar Rp2,49 triliun.
Korban Propaganda
Selama ini para penguasa negara berkembang memang sudah berhasil dibuat percaya bahwa kemajuan sebuah negara ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pendapatan nasional. Konsep yang lahir dari sistem ekonomi kapitalisme ini juga menyebut bahwa salah satu penggeraknya adalah aktivitas investasi, baik investasi dari dalam maupun dari luar negeri (asing).
Lalu agar investasi ini berjalan lancar, pemerintah pun didorong untuk menciptakan iklim yang kondusif. Salah satu manifestasinya adalah menciptakan berbagai kawasan/zona ekonomi untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipandang punya daya saing global. Tentu saja dengan memberi dukungan berbagai kelengkapan, baik suprastruktur maupun infrastruktur, termasuk dukungan aturan-aturan khusus yang membuat biaya produksi menjadi rendah sehingga para pemodal tertarik menanamkan modal.
Dalam kerangka itulah, pemerintah merancang berbagai proyek strategis nasional (PSN), termasuk membangun berbagai kawasan KEK. Pada periode pemerintahan Jokowi, visi pembangunan seperti ini terkristal pada apa yang disebut sembilan agenda prioritas Nawacita.
Untuk periode kedua pemerintahannya, realisasi Nawacita difokuskan pada lima agenda, yakni mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, membuka investasi seluas-luasnya untuk menciptakan lapangan kerja, mereformasi birokrasi, dan menerapkan politik anggaran yang fokus dan tepat sasaran.
Itulah sebabnya, hari ini kita melihat pemerintah terus menggenjot pembangunan fisik secara jorjoran di tengah beban berat APBN akibat utang, serta fakta bahwa sebagian proyek berujung mangkrak.
Pemerintah juga menetapkan UU kontroversial Omnibus Law alias UU Investasi yang nyata-nyata memberi karpet merah bagi para investor, terutama asing dengan berbagai fasilitas menggiurkan, seperti penghapusan pajak, kemudahan perizinan, hak atas tanah, ketenagakerjaan, dan lain-lain.
Pemerintah pun memperluas alternatif bisnis yang bisa digarap oleh para investor, termasuk pada bidang yang sangat strategis dan semestinya dikelola negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat banyak. Wajar jika akhirnya para investor bukan hanya merangsek pada bidang bisnis biasa semacam pengolahan ekspor, logistik, industri barang dan jasa, maupun pariwisata, tetapi juga merangsek pada bidang energi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Adapun soal analisis dampak, baik terhadap lingkungan maupun sosial dan budaya, tidak lagi diatur secara rigid.
Walhasil, dari semua itu, muncul berbagai persoalan baru yang menambah panjang PR negara. Investor asing lebih berlomba-lomba menguasai sektor energi, pendidikan, dan kesehatan yang membuka pintu penjajahan. Multiplier effect yang dijanjikan nyatanya cuma omong kosong. Tenaga kerja asing justru merangsek masuk berikut dampak ikutannya seperti gap sosial dan budaya yang memicu berbagai konflik.
Yang lebih miris, proyek-proyek pembangunan fisik yang sedianya dilakukan demi memperlancar masuknya proyek-proyek investasi tersebut nyatanya hanya dirancang sebagai ajang bancakan para oligarki. Visi menyejahterakan rakyat, benar-benar terkubur oleh kepentingan memenuhi syahwat para pemilik modal yang berkelindan dengan kepentingan para pemburu kekuasaan.
Sementara itu, rakyat banyak tetap berkutat dengan problem kemiskinan, kesulitan mencari pekerjaan yang layak, kebodohan, kualitas kesehatan yang rendah, problem dekadensi moral, dan sebagainya.
Butuh Perubahan Mendasar
Problem KEK Mandalika hanya satu dari sederet fakta buruknya visi pembangunan dalam sistem kapitalisme neoliberal. Sistem ini menempatkan kekuasaan hanya sebagai pengakomodasi kepentingan para pemilik modal. Adapun rakyat banyak, harus siap menerima remah-remah kemanfaatan, serta siap-siap menerima dampak kegagalan pembangunan seperti yang kita lihat sekarang.
Asas sekularisme liberalisme yang melandasi pembangunan ala kapitalisme memang menihilkan nilai-nilai transedental (ruhiah), termasuk nilai insaniah dan nilai moral. Yang tersisa hanyalah nilai materi yang bebas dikejar tanpa boleh ada batasan, apalagi mengenal kata halal-haram. Wajar jika kezaliman dan ketakadilan bisa berjalan secara legal, bahkan pelakunya adalah para pemegang kekuasaan.
Hal ini tentu berbeda secara diametral dengan sistem kepemimpinan Islam (Khilafah). Akidah menjadi landasannya, sedangkan hukum syarak (halal-haram) menjadi standar amal perbuatannya. Islamlah yang menetapkan fungsi kepemimpinan sebagai pengurus dan penjaga umat, bukan sekadar regulator, apalagi fasilitator.
Pemimpin umat bertanggung jawab atas kesejahteraan orang per orang. Mereka tidak mungkin bisa mengelak dari kewajiban mengurus rakyat sehingga segala kebutuhan dasar terpenuhi dengan benar.
Dengan begitu, pembangunan ekonomi benar-benar berorientasi pemerataan, bukan pertumbuhan, apalagi sekadar memenuhi ambisi kekuasaan. Bahkan, rakyat pun mendapat kesempatan meraih taraf hidup melebihi standar minimal.
Pembangunan juga tidak boleh membawa kerusakan, apalagi membuka jalan penjajahan, termasuk melalui utang. Melainkan harus menambah nilai kebaikan demi mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Semuanya dilakukan dengan menerapkan syariat Islam kafah yang asasnya adalah dorongan takwa. Terlebih Islam menegaskan bahwa kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan pada waktu Keabadian kelak.
Itulah rahasia kedigdayaan peradaban Islam yang sepanjang belasan abad mampu mewujudkan kesejahteraan dan keberkahan tanpa ada bandingan. Sedangkan negaranya, tampil sebagai adidaya yang dihormati dan ditakuti para musuhnya, hingga selama belasan abad pula mampu menjadi mercusuar peradaban dunia. [MNews/SNA]
