Muslimah News, EDITORIAL — Bukan rahasia lagi bahwa modal menjadi pejabat publik, khususnya kepala daerah, anggota legislatif, bahkan kepala negara, sangatlah tinggi. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Fahri Hamzah baru-baru ini menyebut, untuk menjadi calon anggota DPR RI saja, setidaknya memerlukan modal di kisaran Rp5 miliar—Rp15 miliar. Sementara itu, untuk menjadi capres, setidaknya butuh dana Rp5 triliun.
Adapun untuk menjadi kepala daerah, modal yang dibutuhkan juga tidak kalah fantastis. KPK pernah melakukan survei yang hasilnya menunjukkan, untuk menjadi kepala daerah tingkat II (wali kota/bupati) para calon harus menyiapkan dana sebesar Rp20miliar—30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana sekira Rp100 miliar.
Semua itu belum mencakup dana yang harus digelontorkan negara untuk penyelenggaraan pesta pemilunya sendiri. Presiden Jokowi pernah menyampaikan, perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu 2024 nanti tidak kurang dari Rp110,4 triliun. Dana ini dibagi Rp76,6 triliun di KPU dan Rp33,8 triliun di Bawaslu, sisanya diberikan kepada kementerian dan lembaga.
Peran Cukong
Dalam masyarakat sekuler kapitalistik neoliberal, kepemimpinan dan kekuasaan memang jadi bahan incaran. Selain soal prestise, keduanya adalah alat untuk menarik sebesar-besar keuntungan materi alias modal bisnis jangka panjang.
Wajar jika ajang pemilu sering kali seolah jadi “ajang perjudian”. Para kapitalis siap mem-back up para calon yang dihitung akan menang. Tentu dengan kompensasi yang tidak ringan, yakni berupa proyek, kebijakan, atau undang-undang yang menguntungkan saat masa depan.
Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan RI Prof. Mahfud MD pernah mengatakan, hampir 92% calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh para cukong. Setelah terpilih, para kepala daerah tersebut akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong. Dengan demikian, transaksi politik dalam sistem demokrasi realitasnya adalah transaksi bisnis para elite parpol dengan para penguasa dan para elite ekonomi alias para pemilik modal.
Jika ditelaah, hal ini sangat terkait dengan sistem pemilu demokrasi yang diterapkan. Dalam hal ini, DPR telah menyepakati penerapan pemilu secara langsung dengan sistem proporsional terbuka. Sistem ini menerapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, bukan kelayakan dan kesiapan calon dalam memegang amanah kepemimpinan.
Konsekuensinya, kebutuhan akan dana kampanye menjadi sangat besar dan pengaturannya pun menjadi sangat kompleks. Alih-alih fokus pada peningkatan kualitas program dan ideologisasi kader, parpol—termasuk partai Islam—justru dituntut untuk merekrut calon-calon yang populer ataupun merekrut dan menggandeng orang-orang yang punya kemampuan finansial besar. Hal ini demi membiayai kebutuhan parpol, terutama biaya iklan dan pencitraan. Soal ideologi, no way!
Terlebih, persaingan antarcalon dalam satu partai tidak bisa dihindarkan. Walhasil, meski parpol tetap berperan, masing-masing calon pun akan lebih aktif berperan. Mereka akan berupaya memenangi persaingan di dalam dan luar parpol dengan mengerahkan segala kemampuan, termasuk finansial.
Ndilalah-nya, UU Pemilu memang tidak didesain untuk mengondisikan pemilu yang murah, terjangkau, dan transparan. Apalagi soal sumber dana kampanye, batasan jumlah sumbangan, pencatatan dan pelaporan dana, juga laporan audit dan pengumuman laporannya, tidak diatur dengan jelas.
Wajar jika soal dana kampanye ini menjadi sangat krusial. Potensi kecurangan yang berdampak pada biaya yang makin mahal sangat sulit diselesaikan. Begitu pun potensi korupsi dan penyalahgunaan jabatan pascakemenangan, demikian terbuka lebar. Tidak heran jika banyak pejabat yang akhirnya “disukamiskinkan”.
Salah Orang?
Sebagian kalangan masih ada yang percaya bahwa sistem politik demokrasi adalah sistem terbaik. Adapun yang terjadi saat ini hanyalah bentuk penyimpangan pelaksanaan karena buruknya orang, bukan karena buruknya sistem. Akhirnya mereka menyebut bahwa yang sedang terjadi hanyalah kemunduran kualitas demokrasi yang dengan berbagai cara harus segera diperbaiki, terutama dengan mengganti orang.
Namun, dilihat dari berbagai sisi, sistem demokrasi adalah sistem yang nyata rusak dan batil. Dari sisi asas, demokrasi tegak di atas paham yang salah, yakni paham sekuler yang menafikan peran agama dalam kehidupan, tidak ada Tuhan. Wajar jika aturannya tidak kenal halal-haram, yang ada adalah kemaslahatan subjektif orang per orang.
Bahkan, kredo “vox populi vox dei” yang ada pada demokrasi, menempatkan kehendak manusia sebagai kebenaran, padahal manusia tidak ada yang sempurna dan nyatanya penuh kelemahan. Wajar jika aturan-aturannya pun begitu sarat kepentingan dan mengandung banyak kecacatan. Alih-alih mampu menyolusi atas berbagai persoalan, yang terjadi justru menjadi biang permasalahan.
Ini adalah keniscayaan, mengingat yang disebut “kedaulatan rakyat” dalam kredo demokrasi sejatinya adalah kedaulatan uang. Penguasa dan para wakil rakyat nyatanya hanya merepresentasi kepentingan dan kekuatan para pemilik modal. Terbukti dari berbagai kebijakan dan undang-undang yang dilahirkan selalu pro kepentingan modal, sedangkan kepentingan rakyat banyak selalu dikorbankan.
Oleh karena itu, alih-alih lahir para pemimpin berdedikasi, sistem demokrasi justru akan terus melahirkan pemimpin yang tidak punya hati, memimpin demi gengsi, dan sekadar mengabdi pada kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri.
Kepemimpinan Islam
Islam memiliki paradigma tersendiri soal kepemimpinan dan kekuasaan yang disebut sebagai ‘Khilafah’. Keduanya tegak di atas asas akidah yang lurus, yakni keimanan kepada Allah Taala, Sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur, sekaligus Maha Membuat Perhitungan saat Hari Pembalasan. Alhasil, dalam paradigma Islam, kepemimpinan dan kekuasaan tidak lepas dari pertanggungjawaban, baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat.
Setiap muslim bahkan harus meyakini bahwa pertanggungjawaban di akhirat jauh lebih berat dan mengerikan. Dengan demikian, siapa pun yang beriman, tidak akan main-main soal kepemimpinan dan kekuasaan, apalagi menjadikannya sebagai jalan untuk melakukan kezaliman.
Begitu pula, para pemimpin atau penguasa (yakni khalifah) diangkat oleh umat semata untuk menjalankan hukum-hukum Allah secara keseluruhan, bukan untuk yang lainnya. Ini karena Islam menetapkan kedaulatan adalah milik Allah, bukan rakyat. Dialah yang berhak menetapkan hukum, bukan manusia.
Justru dengan hukum-hukum Allah itulah mereka akan mampu menjalankan fungsi hakiki kepemimpinan, yakni sebagai raa’in (pengurus) sekaligus junnah (pelindung) bagi umat. Ini karena hukum-hukum Allah (syariat Islam) adalah solusi bagi seluruh masalah kehidupan manusia dengan pemecahan yang sahih.
Pelaksanaan syariat Islam secara kafah adalah jaminan terwujudnya kesejahteraan dan keberkahan. Sebaliknya, pengabaian terhadap syariat Islam terancam kesempitan dan kehinaan.
Allah Swt. berfirman dalam QS Thaha: 124,
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ
“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.”
Walhasil, kepemimpinan dalam Islam tidak ada urusan semata soal kemaslahatan, apalagi uang. Pemimpin yang dipilih oleh umat dibaiat atas dasar ketaatan dan tentu saja kemampuan.
Ada syarat-syarat in’iqad yang wajib seseorang penuhi ketika mendapat amanah kepemimpinan. Selain harus muslim, balig, berakal, dan laki-laki, ia pun harus merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugas kepemimpinan sesuai kehendak Islam. Tidak boleh ada dalam tekanan, setiran, ataupun bayangan pihak lain.
Khatimah
Sejarah membuktikan bahwa sistem kepemimpinan Islam telah berhasil melahirkan peradaban cemerlang selama belasan abad. Umat dan pemimpinnya sama-sama berjalan di jalan taat. Wajar jika umat Islam pun tampil sebagai sebaik-baik umat.
Betul bahwa sepanjang tegak kepemimpinan Islam, ada para penguasa zalim yang memimpin umat. Namun, kezaliman mereka terbatas untuk diri mereka dan ini menunjukkan sisi kemanusiawian sistem kepemimpinan Islam. Adapun hukum-hukum yang ditegakkan, tetaplah hukum Islam.
Kerusakan yang ditimbulkan—apabila ada—juga sangat jauh jika dibandingkan dengan sistem sekuler yang diterapkan sekarang. Tujuan-tujuan syariat tetap bisa diwujudkan, hingga kemuliaan umat dan posisi politiknya atas dunia tetap bisa dipertahankan. Akal, jiwa, kehormatan, harta, agama, dan negara pun benar-benar terjaga dengan sebaik-baiknya.
Allah Swt. berfirman dalam QS Ali Imran: 110,
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah.” [MNews/SNA]
