[Editorial] ASEAN Summit, Hajatan Siapa?

[Editorial] ASEAN Summit, Hajatan Siapa?

Muslimah News, EDITORIAL — Labuan Bajo, NTT, akan menjadi tempat perhelatan puncak KTT ASEAN ke-42 pada 9-11 Mei 2023 yang akan datang. Untuk menyukseskan acara tersebut, pemerintah sudah melakukan berbagai persiapan sejak jauh-jauh hari, mulai soal penerbangan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan sebagainya.

Lebih dari 3.000 orang akan terlibat dalam acara ini, mulai dari delegasi 11 negara anggota, panitia hingga pendukung acara. Bahkan untuk keamanan, Polri siap menurunkan 2.627 personel gabungan dari Mabes Polri, Polda NTT, dan Polda NTB. Mereka akan hadir di tempat sejak sebelum acara hingga setelahnya, mengingat sebelum acara puncak akan diawali dengan berbagai pertemuan.

Selain mengerahkan ribuan personel keamanan, sistem keamanan pun akan diperkuat. Antara lain dengan upaya preventif dan kuratif melalui dukungan intelijen, memperkuat pengawalan, terutama tamu VVIP dan VIP, rekayasa lalu lintas jalan, antisipasi serangan siber, antisipasi bencana alam, dan lain-lain. Polri pun menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak melakukan aksi unjuk rasa saat KTT dan turut mendukung semua rangkaian acara KTT.

Demi Siapa?

Pemerintah sendiri menjanjikan penyelenggaraan KTT—yang penyiapan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas venue acaranya saja telah menghabiskan dana APBN sebanyak Rp481 miliar—ini bakal memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi. Khususnya untuk menggenjot sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang bermanfaat bagi penduduk setempat.

Oleh karena itu, pemerintah pun meminta agar masyarakat benar-benar memanfaatkan secara maksimal event tersebut dengan menawarkan produk-produk terbaik daerahnya. Terlebih untuk mendukung hal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian BUMN juga telah menginisiasi penyelenggaraan berbagai event. Antara lain Festival Rakyat yang mencakup berbagai showcase produk UMKM lokal, beach clean-up, dan pertunjukan budaya.

Tentu saja, ada beberapa pihak yang mengais untung besar pada momentum ini, antara lain pelaku bisnis perhotelan dan transportasi. Bahkan perusahaan otomotif listrik Cina yang berproduksi di Indonesia, yakni Wuling, berhasil mendapatkan kesempatan menjadi official car partner KTT. Didukung PT PLN yang menyiapkan 108 charging station atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai tempat.

Di luar itu, manfaat riil yang akan didapatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang, sejatinya masih ada dalam wacana. Dalam situs resmi presidenri[dot]go[dot]id disebutkan, perhelatan KTT ASEAN ke-42 yang mengangkat tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” ini akan mengangkat dokumen terkait upaya ASEAN untuk meningkatkan dan memperkuat diri sehingga mampu menghadapi tantangan ke depan (resiliensi). Disebutkan pula bahwa Indonesia sebagai ketua akan berusaha untuk membumikan ASEAN dalam bentuk berbagai kerja sama dan proyek-proyek yang bersifat konkret, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, dan lain-lain.

Dengan demikian, apakah KTT ini akan mencapai visinya atau tidak, memberi manfaat jangka panjang atau tidak, jawabannya wallaahualam bissawab. Yang pasti, banyak hal yang harus dikritisi terkait penyelenggaraan event semacam KTT ASEAN. Termasuk soal keberadaan institusinya sendiri dalam membangun kedaulatan dan kemandirian bangsa dan negara sebagaimana yang digembar-gemborkan.

Liberalisasi Kawasan

Menilik isu yang akan diangkat, tampak bahwa agenda utama KTT ASEAN sejatinya akan berujung pada upaya menyukseskan agenda liberalisasi kawasan yang sebelumnya sudah menjadi isu strategis dalam KTT G20. Dalam konteks Indonesia sendiri, ujung-ujungnya adalah melayakkan Indonesia sebagai objek bancakan negara-negara kapitalis, di bawah naungan investasi asing.

Sebagaimana Presidensi G20 Indonesia, KTT ASEAN 2023 disebut-sebut akan diarahkan untuk menyolusi berbagai isu global, seperti isu ketahanan pangan, arsitektur kesehatan, ketahanan energi dengan mendukung transisi energi fosil ke energi bersih dan terbarukan, kerja sama alias integrasi jasa keuangan, mengatasi gangguan rantai pasok global, mitigasi perubahan iklim, merespons ketidakstabilan di kawasan (misalnya masalah Myanmar), serta mempercepat Digital Economic Framework Agreement.

Semua isu ini sejatinya sedang menjadi perhatian sekaligus target ekspansi negara-negara kapitalis dunia. Mereka sedang intens berupaya memengaruhi dunia, termasuk mengintervensi lebih dalam melalui satu pintu kebijakan skala kawasan ASEAN. Melalui cara inilah negara-negara besar bisa mendiktekan target-target mereka, atas nama kepentingan menciptakan dunia yang aman, damai, dan sejahtera seraya menekankan kewajiban semua negara untuk mendukungnya.

Padahal jika ditilik lebih dalam, kerja sama yang dibangun dalam frame sistem sekuler kapitalisme neoliberal, baik dalam skala kawasan atau regional, maupun global, nyatanya hanya merupakan alat kendali negara yang kuat kepada negara yang lebih lemah. Mengingat prinsip sekuler kapitalisme neoliberal tidak mengenal nilai kemanusiaan, nilai moral, apalagi nilai ruhiyah. Semua melulu soal materi dan bagaimana memenangkan persaingan.

Dalam isu liberalisasi ekonomi, baik di bidang keuangan, kesehatan, ketenagakerjaan, industri, dan lainnya, negara yang lemah harus siap menjadi pihak alias objek yang dimanfaatkan. Bisa dibayangkan, kelak semua batasan arus orang, barang, dan jasa harus dihilangkan. Sementara itu, masing-masing negara memiliki persoalan dengan tingkat kesiapan untuk terjun dalam persaingan.

Selain itu, negara-negara kapitalis global sedang memaksa negara-negara berkembang semacam ASEAN untuk menanggung dampak buruk sistem yang mereka terapkan. Isu ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, energi baru terbarukan, konflik dan perang, atau problem moneter, adalah buah penerapan sistem kapitalisme yang diterapkan secara paksa. Namun, negara-negara berkembang ini harus turut menyelesaikan, padahal pada saat yang sama, mereka adalah korban penjajahan bergaya kekinian.

Khatimah

Semestinya, umat Islam di Indonesia dan ASEAN lainnya memahami hakekat di balik perjanjian-perjanjian atau event internasional semacam ini. Jangan sampai mereka dimanfaatkan untuk menyukseskan agenda mengukuhkan hegemoni sistem kapitalisme neoliberal yang berarti memperpanjang umur penjajahan negara-negara besar.

Yang mereka butuhkan bukan cuma gelar keketuaan atau pujian atas kesuksesan penyelenggaraan hajatan orang. Apalagi risikonya harus menghambur-hambur uang negara di tengah kesulitan yang mendera rakyatnya. Mereka butuh menghadirkan visi kepemimpinan yang tegak berdasarkan prinsip ideologi Islam. Yakni sebuah ideologi yang tegak di atas landasan ruhiyah, dan mengedepankan nilai-nilai kebaikan.

Kepemimpinan seperti inilah yang akan mampu membongkar segala makar dan memunculkan kedaulatan dan kemandirian. Karena ideologi Islam hadir sebagai solusi atas seluruh problem kehidupan. Ia pantang memberi kesempatan pada siapa pun untuk melakukan penjajahan. Bahkan ia hadir sebagai rahmat, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh alam. [MNews/SNA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *