Muslimah News, EDITORIAL — Meski saat ini masih dalam tahapan sosialisasi Pemilu dan tahapan kampanye baru terjadwal mulai 28 November 2023 nanti, tetapi situasi politik sudah cukup memanas. Momentum Ramadan dan lebaran ternyata tidak mampu menghentikan syahwat para kontestan untuk berburu kekuasaan, membangun citra, dan menggencarkan narasi tentang visi misinya dengan berbagai cara.
Padahal, sejak jauh hari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sudah mengingatkan, parpol tidak boleh melanggar aturan kampanye, termasuk memanfaatkan momen Ramadan. Tidak boleh ada kampanye terselubung, seperti berbuat kebaikan atas nama Ramadan, apalagi yang berpotensi politisasi identitas dan SARA yang menggunakan bulan suci Ramadan.
Namun, apa yang kita lihat? Safari Ramadan sambil bagi-bagi amplop terjadi di mana-mana dan dilakukan para aktivis berbagai parpol. Aturan yang ambigu, benar-benar mereka manfaatkan untuk melakukan aktivitas kampanye yang dikemas sebagai sosialisasi. Mereka memang tidak menjanjikan apa pun, tetapi momentum Ramadan mereka gunakan untuk menanam kebaikan demi suara pada masa yang akan datang.
Demi Siapa?
Pada tataran elite, Ramadan pun benar-benar dimanfaatkan untuk membangun kekuatan. Dengan dalih “silaturahmi”, buka bersama, tarawih keliling, open house, dan sejenisnya, para elite parpol saling berkomunikasi untuk melihat celah koalisi. Bahkan parpol penguasa, PDIP, sengaja menggunakan momentum akhir Ramadan kemarin untuk mengumumkan jagoannya sebagai ikhtiar pemenangan. Konon momen ini dipilih karena ketua umumnya digadang-gadang telah melakukan laku spiritual yang panjang dan digenapi dengan puasa 30 hari pada Ramadan.
Bagi kalangan elite parpol, menang tentu menjadi sebuah kemestian. Parpol penguasa akan berusaha agar kekuasaannya tetap ada di tangan. Sedangkan parpol lainnya benar-benar harus cermat berhitung, apakah akan tetap berada di pihak oposan, atau merapat pada parpol yang terbukti sudah menang. Semua risiko dan pengorbanan pun benar-benar harus mereka ukur agar kelak tetap mendapat kue kekuasaan.
Tidak heran jika hingga hari ini suasana politik dipenuhi berbagai atraksi dan manuver. Para elite politik tampak intens melakukan konsolidasi internal sekaligus menjalin komunikasi kepada pihak-pihak eksternal. Suasana pun seolah tampak begitu cair, meski sejatinya sarat dengan ketegangan dan persaingan.
Lalu bagaimana dengan nasib rakyat banyak? Faktanya, pada saat yang sama, mereka tetap saja harus bergulat dengan kesulitan hidup yang tidak pernah selesai. Lebih dari 57,6 juta keluarga masih ada dalam kondisi prasejahtera. Sebanyak 8,42 juta angkatan kerja menganggur dan yang bekerja pun mayoritas berpenghasilan rendah. Harga-harga kebutuhan pokok pun makin tidak terjangkau di tengah kebijakan impor yang jor-joran. Sementara itu, pada saat yang sama, arus masuk tenaga kerja asing diberi pintu selebar-lebarnya.
Generasi muda pun dalam kondisi terbajak potensinya. Sebagian mereka bahkan terjerumus dalam pergaulan rusak yang menggadaikan masa depan mereka. Kriminalitas merajalela, tanpa bisa dicegah dengan sistem hukum yang ada. Bahkan, mirisnya, kejahatan yang dilakukan elite berdasi makin lama makin marak saja.
Dengan demikian, kondisi rakyat benar-benar seperti tanpa pengurusan negara. Bahkan kebijakan penguasa selama ini banyak yang menyusahkan mereka. Layanan publik dikapitalisasi. Sektor-sektor strategis dan SDA makin dikuasai asing. Pembangunan seakan berjalan, tetapi tidak didedikasikan untuk rakyat, malah membuat negara makin tenggelam dalam utang berbunga.
Di tengah suasana itulah, berbagai mantra indah kembali dibacakan para elite. Mimpi kesejahteraan ditebar dengan berbagai cara. Rakyat benar-benar dibuat lupa bahwa janji-janji politik para politisi di pemilu-pemilu sebelumnya belum lunas dibayarkan. Bahkan mereka lupa bahwa mereka dalam posisi dimanfaatkan. Habis manis sepah dibuang.
Soal Paradigma
Realitas seperti ini bukan hal aneh dalam politik berparadigma sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal. Paradigma semacam ini memang mengagungkan paham kebebasan yang tidak mengenal pertanggungjawaban transedental. Semua amal politik melulu soal materi dan kenikmatan duniawi, tidak ada urusan dengan nilai-nilai akhirat, termasuk halal haram.
Dengan demikian, politik dalam paradigma sekuler demokrasi memang melulu bicara soal kekuasaan. Sementara itu, kekuasaan adalah soal kepentingan material bagi individu maupun golongan. Wajar jika parpol sebagai salah satu infrastruktur politik sekuler lazim menjadi kendaraan bagi para pemburu kekuasaan yang dengan kekuasaan tersebut mereka bisa mengambil sebesar-besar keuntungan.
Adapun kedudukan rakyat dalam sistem politik sekuler hanya keren di atas kertas. Mereka disebut-sebut sebagai pemilik kedaulatan yang termanifestasi dalam kesertaan pada pemilu lima tahunan hingga tegak kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan inilah yang secara konseptual siap menjalankan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat di parlemen. Atau mengeluarkan kebijakan turunan UU yang sekiranya akan membawa kemanfaatan.
Masalahnya, kemanfaatan bagi siapa? Sebagaimana diketahui, ongkos politik yang harus dipertaruhkan di ajang lima tahunan ini sangatlah besar. Bukan hanya biaya ekonomi untuk iklan atau kampanye saja, melainkan juga biaya sosial. Mau tidak mau, mereka yang terlibat harus berjuang mati-matian untuk menang. Setelah menang, mereka dipastikan akan balik modal, plus dengan keuntungan besar.
Wajar jika ada yang mengatakan, politik itu kotor. Para elite memang kerap berbicara kepentingan bangsa dan negara, tetapi realitasnya semua hanya berujung pada ikhtiar melanggengkan kepentingan partai, elite partai, serta kelompok pendukung dan para pemodal. Kedaulatan rakyat yang terus digadang-gadang, nyatanya hanya khayalan. Yang berdaulat nyatanya adalah para pemilik modal.
Politik Islam
Dalam Islam, kedudukan politik sangatlah mulia. Politik tidak sekadar dimaknai sebagai kekuasaan, melainkan jalan mewujudkan rahmat Islam di seluruh alam.
Hal ini sejalan dengan makna politik sebagaimana dikenal dalam khazanah pemikiran Islam. Politik (as-siyaasah) diartikan sebagai pengaturan urusan umat sehingga penekanannya ada pada pengaturan, pelayanan, dan pengurusan bagi kemaslahatan umat, bukan pada kekuasaan. Adapun kekuasaan hanyalah alat yang diperlukan semata untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.
Dalam keyakinan Islam, kemaslahatan hakiki hanya mungkin diwujudkan dengan menerapkan hukum-hukum Islam. Oleh karenanya, politik Islam dapat dimaknai sebagai pengaturan urusan umat (rakyat) dengan hukum-hukum Islam. Tentu saja penerapan hukum-hukum Islam ini membutuhkan kekuasaan sehingga dalam Islam, politik dan kekuasaan tidak mungkin dipisahkan.
Dari sisi mana pun, sistem politik Islam sangat bertentangan secara diametral dengan sistem politik sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal. Sistem politik Islam tegak di atas iman Islam, bukan kebebasan atau prinsip meniadakan peran Tuhan. Bahkan keimanan inilah yang memastikan bahwa Tuhan, yakni Allah Swt. adalah pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan demikian, hukum-hukum-Nya mutlak diterapkan dan wajib dijadikan sebagai standar amal dalam seluruh aspek kehidupan.
Saat umat hidup dalam naungan sistem politik Islam, kesejahteraan dan keadilan benar-benar mewujud dalam kenyataan. Negara konsisten menerapkan hukum Islam. Penguasa dan rakyat saling bekerja sama mengukuhkan ketaatan, dengan mekanisme muhasabah dan amar makruf nahi mungkar yang begitu dibuka lebar. Kehidupan benar-benar diliputi suasana takwa dan saling berlomba dalam kebaikan.
Benar bahwa kehidupan Islam bukan kehidupan tanpa cela. Namun, paradigma ruhiyah membuat kerusakan tidak bisa merajalela. Semua hal yang menjadi pangkal kerusakan tertutup dengan sendirinya oleh penerapan syariat Islam kafah.
Sistem ekonomi Islam benar-benar menjamin kesejahteraan orang per orang. Sistem pergaulan Islam menutup celah kemaksiatan. Layanan publik mudah diakses dengan harga murah atau cuma-cuma. Sistem sanksi Islam demikian tegas dan adil buat semua. Demikian juga dengan aturan-aturan Islam yang lainnya. Penerapannya oleh negara membuat seluruh problem kehidupan tersolusi dengan sempurna.
Khatimah
Berharap kebaikan pada sistem politik berparadigma sekuler, hanya membuang energi saja. Tidak ada jaminan yang pasti selain janji-janji manis politisi yang berulang kali dikhianati. Yang tampak di hadapan kita hari ini, hanya sebagian kecil keburukan yang ada pada sistem politik sekuler demokrasi. Bahkan, semua problem atau krisis yang terjadi pada hari ini, sejatinya berpangkal dari sistem rusak ini.
Sudah saatnya umat Islam kembali pada habitatnya sendiri, yakni sistem politik Islam yang mewujudkan ketaatan hakiki sekaligus menjamin kemuliaan sejati. [MNews/SNA]
