Muslimah News, EDITORIAL — Kasus Ditjen Pajak terkait Rafael Alun Trisambodo (RAT) menambah panjang daftar kebobrokan pejabat beserta sistem tata kelola keuangan negara yang berasaskan paham sekularisme liberalisme. Kekayaannya yang sangat fantastis, serta gaya hidup keluarganya yang hedonis, dinilai tidak sepadan dengan pendapatan yang diperolehnya sebagai pejabat pegawai pajak.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun mengakui, sejak 2012 telah menemukan kejanggalan dalam harta kekayaan milik RAT. Terdapat beberapa transaksi mencurigakan dalam jumlah sangat besar, termasuk transaksi yang menggunakan nominee atau pihak ketiga.
Namun anehnya, meskipun indikasi kecurangan RAT sudah terendus sejak 11 tahun yang lalu, pihak terkait tidak menindaklanjuti dengan penelitian intensif. Andai kasus penyiksaan yang dilakukan anak RAT terhadap anak petinggi GP Anshor tidak viral di media sosial, dan para netizen tidak mempertanyakan gaya hidup pelaku penyiksaan, dimungkinkan soal borok Ditjen Pajak ini masih terkubur rapat dipetieskan. Pertanyaannya, kok bisa?
Cuci Tangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani nampaknya cukup tertampar dengan munculnya kasus kriminal yang berimbas terbukanya borok kelembagaan. Tidak butuh waktu lama, ia pun segera mencopot RAT dari jabatannya seraya menginstruksikan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam.
Ia juga menyatakan sudah lama mencurigai kekayaan yang bersangkutan. Ia menyesalkan mengapa tidak ada tindakan konkret yang dilakukan pihak-pihak yang menerima laporan.
Namun alih-alih mendapat dukungan, sikap sang menteri malah mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Ia dituding hanya ingin cuci tangan dari kasus yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Bukankah sejak lama ia punya kuasa untuk membereskan semuanya?
Terlebih kasus serupa, bukan hanya satu dua. Banyak kasus terjadi dan modusnya begitu-begitu saja. Pelakunya pun, tidak mungkin hanya single fighter saja. Bisa jadi jika kasus ini serius dibongkar, akan banyak pihak yang terkena imbasnya.
Di tengah masyarakat, keberadaan mafia pajak memang sudah dimaklumi secara terbuka. Publik pun tidak akan pernah lupa dengan berbagai skandal yang dilakukan para pegawai pajak dan institusi lainnya, mulai level bawah hingga level pejabat.
Pada 2010—2011, misalnya, kasus Gayus Tambunan begitu fenomenal. Pegawai yang golongannya masih IIIA dan bergaji Rp12,1 juta per bulan, ternyata punya kekayaan lebih dari 100 milyar. Saat diputus hukuman 8 tahun, ia meminta banding. Lalu terbukti menyuap aparat penegak hukum dan memalsukan paspor hingga hukumannya diperberat menjadi 29 tahun.
Pada 2013, Denok Tapiveriana terbukti melakukan suap untuk memuluskan restitusi pajak sebesar Rp21 miliar dan pencucian uang. Lalu selain mereka, ada pula Tommy Hindratmo, Dadan Ramdani, Totok Hendriyatno, Angin Prayitno Aji, dan lain-lain yang skandalnya melibatkan cuan mencapai ratusan trilyun rupiah.
Bisa dibayangkan betapa muak perasaan masyarakat. Di satu sisi, mereka terus diburu dan dipalak dengan berbagai pungutan pajak. Di sisi lain, korupsi dan skandal mafia pajak terus bermunculan. Padahal sejauh ini, gaji dan tunjangan para pegawai pajak tergolong paling tinggi di antara pegawai negara lainnya.
Kebijakan Zalim
Dalam sistem sekuler kapitalisme neoliberal, pajak memang menjadi sumber terbesar bagi pemasukan keuangan negara. Ia bersifat memaksa, dan dipungut dari rakyatnya sebagai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
Pemerintah pun mengeklaim, pajak ini banyak fungsinya, antara lain (1) fungsi anggaran, yakni membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan; (2) fungsi regulasi terkait kebijakan fiskal seperti bea masuk untuk menekan impor; (3) fungsi stabilitas, seperti untuk mengendalikan gejolak harga; dan (4) Fungsi pemerataan untuk menebar keadilan.
Namun secara faktual, pajak lebih banyak memudaratkan kehidupan rakyat banyak. Semua fungsi yang disebutkan, tidak satu pun berbicara kepentingan rakyat. Ia semacam upeti yang pada masa lalu menjadi bukti ketundukan rakyat kepada rajanya. Saat penguasa berkehendak, maka tidak ada celah untuk mengelak.
Bagaimana rakyat tidak merasa muak? Di tengah berbagai kesempitan hidup yang mereka rasa, berbagai kewajiban pajak terus dibebankan. Nyaris tidak ada objek kekayaan milik rakyat yang tidak kena beban pajak. Mereka yang menolak, akan ditohok dengan slogan, “Apa kata dunia?” dan tentu saja, cap warga yang tidak taat pada negara.
Pemerintah beralasan, kas negara memang sudah tidak sepadan dengan beban. Semua ikhtiar menambah pendapatan, tidak juga membawa keberhasilan. Selain menambah utang, solusinya ya menarik berbagai macam pungutan. Sampai-sampai, cukai kresek pun tidak luput dari incaran.
Masalahnya, di tengah kehidupan sekuler liberal yang tidak mengenal Tuhan, mental para pejabat negara banyak yang diragukan. Pamer kemewahan seolah jadi tujuan. Korupsi jadi budaya, dan setiap melihat celah mendapatkan cuan, lupa diri tidak peduli halal haram.
Wajar jika kehidupan masyarakat jauh dari kesejahteraan. Bayang-bayang kezaliman terus mewarnai keseharian mereka. Hidup para penguasanya pun jauh dari keberkahan. Uang haram yang dimakan keluarga, menjauhkan mereka dari hidup tenteram dan damai. Ujungnya terhina dan anak-anak mereka pun tumbuh tanpa moral dan terjauh dari fitrah kebaikan.
Pandangan Islam
Sebagai din yang sempurna, Islam mengatur soal sumber-sumber keuangan negara. Sandarannya sendiri tidak lain adalah ketetapan syariat yang digali dari Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah saw.. Inilah yang menjamin pelaksanaannya akan membawa kebaikan dan manfaat bagi semua pihak, jauh dari kezaliman.
Sumber-sumber keuangan negara dalam Islam jumlahnya sangat banyak. Mulai dari pos anfal, fai, ganimah, kharaj, jizyah, dan harta kepemilikan umum, berupa kekayaan alam (tambang, perairan, hutan, dll). Ada juga harta kepemilikan negara (seperti gunung, pantai, bangunan-bangunan, instalasi, infrasruktur, bandara, pelabuhan, stasiun, dll). Juga usyur, rikaz, harta sitaan, harta orang murtad, khumus, dan sebagainya.
Dalam Islam, haram mengambil utang yang akan menggadai kedaulatan negara. Haram pula menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.
Pajak dalam Islam hanya akan dipungut negara saat sumber-sumber pemasukan tadi sama sekali tidak ada hingga menyebabkan kas negara kosong adanya. Itu pun tidak semua warga negara dipungut pajak. Yang dipungut hanya orang-orang kaya saja dan akan dihentikan jika kebutuhan negara sudah tercukupi.
Memungut pajak tanpa hak, bahkan dipandang sebagai keharaman. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” (HR Ahmad dan Abu Dawud)
Dengan demikian, sumber keuangan negara Islam tidak bergantung pada pajak dan utang. Melainkan pada sumber-sumber yang sangat memungkinkan negara Islam menjadi negara yang kaya raya dan mampu menyejahterakan rakyatnya.
Semua harta-harta tadi akan dikelola oleh lembaga keuangan negara yang disebut Baitulmal, lalu pengeluarannya pun diatur berdasar syariat. Tidak ada celah bagi penguasa, termasuk para pegawainya untuk melakukan tindakan curang karena sistem Islam memiliki tiga pilar yang menjamin tindakan curang tidak berkembang di tengah umat.
Pertama, adanya ketakwaan individu. Akidah yang ada pada setiap orang akan menjadi sistem pengawasan yang melekat pada internal. Kedua, adanya kontrol masyarakat, berupa budaya amar makruf nahi mungkar yang akan mencegah perilaku curang merajalela. Ketiga, penegakan Islam kafah oleh negara yang mengeliminasi berbagai kerusakan di tengah masyarakat.
Di antaranya, penerapan sistem pendidikan Islam yang melahirkan sosok individu berkepribadian Islam. Untuk mencegah korupsi, negara akan menetapkan sistem penggajian yang memadai, serta layanan publik dan birokrasi yang serba mudah, murah, bahkan gratis. Penerapan sistem sanksi Islam yang dikenal keras juga menjadi pencegah terjadinya berbagai pelanggaran, termasuk di antaranya, tindak pidana korupsi.
Pernah ada di masa baginda Rasulullah saw., seorang petugas pemungut zakat yang didapati telah berbuat kelalaian. Ia menyetorkan uang zakat yang terkumpul pada negara dan mengambil hadiah yang diberikan rakyat untuk dirinya. Rasulullah saw. saat itu bersabda dan dengan nada marah di hadapan para sahabat lainnya, “Kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur?” Bahkan, beliau bersabda, “Demi Allah, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, selain ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu. Aku tahu salah seorang diantara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik.” Na’uudzubillaah.
Adapun di masa kepemimpinan Umar, harta para pejabat dihitung sebelum dan setelah mereka menjabat. Jika ada keanehan, mereka diminta melakukan pembuktian terbalik. Jika tidak berhasil, harta mereka akan disita dan dimasukan dalam pos penerimaan negara.
Khatimah
Kisruh pajak sejatinya hanya satu dari daftar panjang problem yang lahir dari kepemimpinan sekuler kapitalis liberal. Kasus-kasus seperti ini akan terus bermunculan dan kian menjauhkan umat dari kehidupan yang sejahtera dan penuh keberkahan.
Hanya Islamlah satu-satunya harapan karena aturan-aturannya bersumber dari wahyu Allah, Sang Pemilik segala kesempurnaan. Allah SWT berfirman,
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS. Al-Anfal: 24). Wallahualam. [MNews/SNA]
