[Kabar] Insiden Penumpang Kapal Jatuh ke Laut, Negara Tidak Mempunyai Visi Riayah

Muslimah News, NASIONAL — Sebanyak 35 orang jatuh ke laut saat jembatan penghubung dermaga di pelabuhan penyeberangan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ambruk pada Kamis (15-12-2022).

Jembatan tersebut adalah jembatan yang menghubungkan dermaga utama dengan kapal (ponton speed boat). Para korban yang terjun bebas ke laut adalah penumpang yang menunggu antrean masuk ke kapal.

Kasi Humas Polres Klungkung Iptu Agus Widiono mengatakan, peristiwa itu terjadi diduga karena jembatan tersebut kelebihan muatan. Ia mengatakan dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa dan semua korban yang didominasi wisatawan asing berhasil diselamatkan.

Lalai

Pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati menyatakan, insiden ini adalah kelalaian negara yang tidak memiliki visi riayah.

“Ini adalah kelalaian negara akibat penerapan konsep good governance yang bersumber dari sistem kehidupan kapitalisme sekularisme yang batil. Konsep good governance melarang negara melayani/me-riayah rakyat. Lalu siapa yang melayani rakyat? Urusan pelayanan rakyat diserahkan negara kepada operator. Negara hanya menjadi regulator yang melayani korporasi sehingga tidak heran jika negara tidak memiliki visi riayah,” jelasnya kepada MNews, Rabu (21-12-2022).

Ia mengaku prihatin karena insiden semacam ini dan insiden lainnya yang berupa kecelakaan transportasi laut bukan yang pertama kali, melainkan sudah sering terjadi dan berulang. “Jelaslah hal ini membuktikan kelalaian negara dalam menjamin keselamatan publik pada transportasi laut,” ungkapnya.

Iin menyayangkan keselamatan publik tidak dijamin negara yang minus visi riayah ini. “Ketika ada insiden penumpang kapal jatuh ke laut, negara hanya diam tidak berbuat apa-apa, apalagi memberi solusi tuntas. Bahkan, para penumpang kapal selalu dihantui rasa ketakutan yang mengancam keselamatannya di perjalanan. Inilah perjudian nyawa di perjalanan yang akan terus berlanjut selama negara tidak meriayah rakyatnya,” kritiknya.

Menurutnya, alih-alih negara bertanggung jawab membangun infrastruktur yang kuat untuk kemaslahatan publik, yang terjadi justru menimbulkan dharar (bahaya).

“Padahal, jembatan penghubung dermaga di pelabuhan merupakan infrastruktur dalam transportasi laut seharusnya dibangun sesuai kebutuhan publik. Berapa perkiraan jumlah publik yang lalu lalang di dermaga, maka dermaga dibuat yang kekuatannya mampu menahan beban publik yang lalu lalang tersebut,” ujarnya

Tujuannya, ia melanjutkan, agar keselamatan publik bisa terealisir. “Namun, dalam negara yang minus visi riayah, hal ini tidak tercapai karena negara telah melepaskan tanggung jawabnya melayani publik dan menyerahkannya kepada korporasi. Korporasilah yang mengatur bagaimana infrastruktur dibangun agar bisa menguntungkan mereka, tanpa memikirkan keselamatan publik,” ulasnya.

Ia menegaskan, inilah konsekuensi buruk akibat penerapan konsep buruk good governance, yang membuat publik menjadi sengsara.

Sistem Sahih

Untuk itu, Iin mengingatkan, kesengsaraan yang menimpa publik harus segera dihilangkan dengan mengganti sistem kehidupan kapitalisme yang diberlakukan di tengah kehidupan saat ini dengan sistem sahih yang melayani rakyat, yaitu sistem Khilafah.

“Khilafah adalah negara yang memiliki visi riayah terhadap publik, ia adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan. Tidak dibenarkan Khilafah mengalihkan tanggung jawabnya kepada korporasi,” paparnya sembari menyampaikan sabda Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari,

اَلإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Pemerintah adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.”

Iin menerangkan, Khilafah akan membangun infrastruktur sesuai kemaslahatan publik. “Tidak boleh ada dharar (bahaya) akibat infrastruktur yang tidak aman sebagaimana hadis Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah dan Ahmad bahwa tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan,” tuturnya.

Ia memberikan salah satu bukti bahwa Khilafah merupakan negara yang memiliki visi riayah, yakni ketika Khalifah Umar bin Khaththab ra. berkata, “Seandainya seekor keledai terperosok di Kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah SWT, ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?’.”

Selain itu, imbuhnya, pembangunan infrasrtukruktur yang kuat, aman, serta menggunakan teknologi terkini tentu membutuhkan anggaran yang besar.

“Hal ini tidak mungkin dipenuhi oleh operator yang tujuannya hanya berorientasi memperoleh keuntungan. Hanya negaralah yang mampu memenuhi pembiayaan tersebut. Hal ini tidak menjadi kendala bagi Khilafah karena keuangan negara ditopang oleh banyak sumber pemasukan, antara lain dari kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan zakat. Dari kepemilikan umum meliputi semua sumber daya alam, baik di daratan, lautan, maupun kekayaan alam bawah tanah saja sudah lebih dari cukup untuk membiayai infrastruktur,” bebernya.

Alhasil, Iin menyatakan, keberhasilan sebuah negara membangun infrastruktur yang aman dan menjamin keselamatan publik dalam bertransportasi sangat tergantung pada konsepsi bernegara.

“Negara yang memiliki visi riayah pasti akan menjamin keselamatan publik dalam transportasi, khususnya transportasi laut. Hanya Khilafahlah yang memiliki visi riayah tersebut, visi yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang mukmin,” ujarnya sekaligus menutup dengan firman Allah Swt. dalam surah Al-Munafiqun ayat 8,

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ࣖ

“Padahal kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui.” [MNews/Ruh]