[Kabar] Relawan Parpol Tipu Bantuan Rumah Layak Huni, Pengamat: Miris!

Muslimah News, LENSA DAERAH—Diberitakan, polisi meringkus lima orang relawan PDI Perjuangan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, yang diduga terseret kasus penipuan bantuan rumah layak huni kepada 1.300 orang.

Kasat Reskrim Polres Sumba Barat Daya, Iptu Yohanes Balla, mengatakan, lima relawan PDI Perjuangan itu antara lain Margaretha Katoda, Simon Katoda, Agustinus Suru Lena, Dominukus Daka Dana dan Kornelia Kadi.

“Mereka diamankan oleh personel satuan reserse kriminal (Satreskrim) Polres Sumba Barat Daya sore tadi,” ujarnya dikutip dari Antara.

Merespons hal di atas pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati mengatakan, miris.

“Miris, rakyat miskin ingin memiliki rumah layak huni, malah ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terlepas dari siapa mereka yang tidak bertanggung jawab itu, yang jelas rakyat miskin sangat membutuhkan rumah layak huni. Bahkan, semua rakyat pun menginginkan tinggal di rumah layak huni. Bagi muslim tidak hanya layak huni, tetapi ditambah syar’i,” ungkapnya kepada MNews Senin (5/9/2022).

Menurut Iin, menginginkan tinggal di rumah layak huni adalah hal fitrah dan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sehingga setiap orang akan berupaya bisa tinggal di rumah layak huni.

“Namun, bagi rakyat miskin, hal ini amat berat. Biaya untuk membangun ataupun membeli rumah layak huni sangat mahal dan tidak terjangkau oleh mereka. Sebagai bukti, di Indonesia saja pada 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat masih ada 29,45 juta rumah yang tidak layak huni,” bebernya.

Tidak Bertanggung Jawab

Iin prihatin, dalam kondisi seperti ini, ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan dalam kesempitan, mereka membuat janji-janji manis akan membantu mendapatkan rumah layak huni, tetapi sebenarnya mereka melakukan penipuan kepada rakyat miskin yang sudah sangat membutuhkan rumah layak huni.

“Sejatinya tanggung jawab siapa menjamin rakyat bisa tinggal di rumah layak huni? Ini adalah tanggung jawab negara, tetapi negara yang menerapkan sistem kapitalisme neoliberalisme menjadikan urusan ini diserahkan kepada operator,” sesalnya.

Di sinilah, ujar Iin, negara lalai mengurusi urusan rakyatnya sehingga muncul orang-orang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan dari kelalaian negara ini. “Hal ini pun diizinkan oleh neoliberalisme. Walhasil rakyat miskinlah yang menjadi korban,” geram Iin.

Sungguh batil, kata Iin, apa yang diterapkan kapitalisme neoliberalisme karena lagi-lagi rakyat yang menjadi korban penerapan sistem ini.

Sistem Islam

Berbeda dengan sistem Islam, nilai Iin, menjamin rakyat bisa tinggal di rumah layak huni dan syar’i adalah tanggung jawab negara (Khilafah). “Khilafah tidak sekali-kali menyerahkan urusan ini kepada operator yang hanya berorientasi mencari laba karena negara adalah raa’in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung) dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Dengan penerapan sistem Islam, ucapnya, akan tercegah adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan terhadap rakyat untuk mendapatkan rumah layak huni.

“Hal itu karena negara telah mengurusi rakyat dan menjamin terpenuhinya rumah layak huni sesuai perintah syariat Islam,” terangnya. [MNews/IA]

Foto sampul: Republika