Penulis: Arum Harjanti
Muslimah News, FOKUS — “Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi warga Afganistan, khususnya perempuan dan anak perempuan, yang harapannya musnah ketika Taliban mengambil alih negara ini satu tahun lalu.”
Demikian petikan pernyataan Fawzia Koofi, aktivis dan politikus perempuan Afganistan yang juga mantan anggota parlemen dan Wakil Presiden Majelis Nasional Afganistan, dalam diskusi di CSIS, Washington DC, 15/08/2022 lalu, mengenang setahun berkuasanya Taliban.[1]
—
Setahun sudah Taliban berkuasa di Afganistan. Selama itu pula perempuan Afganistan menjadi sorotan dunia. Direktur Eksekutif UN Women menyatakan bahwa sejak pengambilalihan Taliban atas Afganistan setahun lampau, situasi perempuan dan anak perempuan Afganistan terus-menerus memburuk pada setiap aspek hak asasi mereka, dari standar hidup hingga status sosial dan politik.[2]
Apa sesungguhnya yang terjadi dengan perempuan dan anak perempuan di Afganistan? Mengapa Barat memberikan perhatian besar dan penilaian yang sangat buruk?
Sorotan atas Kebijakan Taliban terhadap Perempuan
Pada 15/08/2022, Sima Bahous (Wakil Sekjen PBB dan Direktur Eksekutif UN Women), menyatakan bahwa kebijakan ketaksetaraan Taliban yang dibangun dengan cermat, telah membuat Afganistan berbeda.
Menurutnya, Afganistan adalah satu-satunya negara di dunia yang melarang anak-anak perempuan pergi ke sekolah menengah. Tidak ada perempuan di kabinet Taliban, tidak ada pula kementerian urusan perempuan.
Sebagian besar perempuan dilarang bekerja di luar rumah, diwajibkan untuk menutupi wajah mereka di depan umum, dan harus memiliki pendamping lelaki saat mereka bepergian. Selain itu, mereka terus menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan berbasis gender.
Kebijakan pemerintahan Taliban ini bahkan disebut sebagai tindakan sabotase diri yang mengerikan bagi negara yang mengalami tantangan besar, termasuk dari bencana terkait iklim dan alam, hingga paparan terhadap hambatan ekonomi global yang saat ini ada 25 juta orang Afganistan berada dalam bahaya kemiskinan dan kelaparan.
Bahous juga menegaskan, tanpa partisipasi penuh perempuan dan anak perempuan dalam semua aspek kehidupan publik, kecil kemungkinannya untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan pembangunan ekonomi yang langgeng.[3]
UN Women menemukan bahwa Taliban tidak secara substansial mengubah pandangannya tentang hak-hak perempuan dalam masa setahun pemerintahannya. Perempuan secara sistematis dikucilkan dari kehidupan publik dan akses politik dan dibatasi dalam berbagai hal.
Anak perempuan Afganistan mengalami nasib yang lebih buruk dibandingkan anak lelaki. Misalnya, anak perempuan dua kali lebih mungkin tidur dalam keadaan lapar, lebih banyak yang tidak bersekolah, menunjukkan tanda-tanda depresi atau kecemasan, juga menjalani pernikahan dini. Kaum perempuan Afganistan kehilangan hak untuk melakukan protes secara damai, pergerakannya pun dibatasi jika tanpa didampingi wali lelaki (mahram).[4]
Sementara itu, pimpinan UN Population Fund (UNFPA) Dr. Natalia Kanem menyatakan bahwa dalam setahun ini, Afganistan masih berada dalam krisis ekonomi dan kemanusiaan yang dalam.
UN Women bahkan menyatakan bahwa yang terjadi di Afganistan adalah alarm bagi dunia karena menunjukkan betapa “kemajuan” puluhan tahun dalam kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dapat dihapus dalam beberapa bulan.[6]
UNICEF sendiri menyatakan bahwa pembatasan sekolah akan membuat negara kehilangan 2,5% produk domestik bruto (PDB) tahunan. Sebaliknya, ekonomi Afganistan akan memperoleh setidaknya $5,4 miliar jika tiga juta anak perempuan menyelesaikan sekolah menengah dan bergabung dengan angkatan kerja.[5]
Standar Ganda Barat
Sejatinya, Taliban sudah menyatakan akan menjalankan pemerintahan berdasarkan Islam (sesuai tafsir mereka). Namun, Barat mengecam “model pemerintahan” Taliban karena dianggap tidak demokratis.
Barat juga menuntut Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan sesuai kacamata Barat, bahkan menjadikannya sebagai syarat pengakuan atas pemerintahan Taliban di Afganistan. Wajar jika hingga saat ini, belum ada satu negara pun di dunia yang mengakui pemerintahan Taliban karena dunia menggunakan standar Barat. Sayangnya, negeri-negeri muslim turut membebek Barat dalam menilai Afganistan.
Tuntutan Barat dan kebijakan Taliban tentu saja sangat berseberangan. Dengan asas yang tidak sama, tentu terdapat perbedaan yang sangat mendasar yang tidak mungkin ada titik temu.
Dalam sebuah wawancara dengan Fox News Digital, ketika ditanya soal hak-hak perempuan dan berbagai isu lainnya, juru bicara Taliban Suhail Shaheen menyampaikan, “Kami adalah masyarakat yang berbeda, masyarakat Islam, jadi kami tidak dapat disamakan dengan masyarakat Eropa.”
Ia melanjutkan, “Kami membutuhkan waktu untuk membangun segalanya, untuk menyelaraskan dengan hukum Islam kami, norma-norma masyarakat ini, dan kami berharap dengan berlalunya waktu untuk menyelesaikan semua masalah.”[7]
Oleh karenanya, tuntutan agar Taliban mengikuti arahan Barat sejatinya adalah bentuk intervensi Barat terhadap Taliban. Demikian halnya tuntutan Barat agar Taliban menerapkan kesetaraan gender sebagai kebijakan dalam mengatur perempuan, juga merupakan bentuk pemaksaan.
Tindakan Barat ini sesungguhnya merupakan gambaran kebencian terhadap Islam (islamofobia). Padahal, PBB sudah meluncurkan Hari Anti-Islamofobia pada 15/03/2022 lalu dan menyeru dunia untuk menghentikan islamofobia. Akan tetapi, faktanya, seruan tersebut tidak bersambut. Hingga hari ini, kita masih menyaksikan secara nyata permusuhan terhadap Islam.
Di sisi lain, hak memilih model pengaturan rakyat—termasuk perempuan—sejatinya adalah hak masing-masing negara. Hal ini diakui dalam sistem demokrasi yang mengakui adanya perbedaan pendapat. Namun, nyatanya, hal itu tidak berlaku untuk Islam. Walhasil, kecaman terhadap Taliban yang mengatur perempuan Afganistan sesuai dengan Islam adalah bentuk standar ganda Barat atas prinsipnya sendiri.
Demikian halnya terkait krisis ekonomi dan kemanusiaan di Afganistan, Barat selalu menyalahkan Taliban. Pada faktanya, aset pemerintah Afganistan yang berada di luar negeri senilai miliaran dolar AS, dibekukan setelah Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus tahun lalu. Diketahui, Afganistan memiliki cadangan lebih dari 9 miliar dolar AS, termasuk lebih dari 7 miliar dolar AS yang disimpan di AS. Sisanya, sebagian besar di Jerman, Uni Emirat Arab, dan Swiss.[8]
Wajah Asli Kapitalisme
Ini jelas satu bentuk kezaliman. Kezaliman dunia makin nyata ketika dunia seakan “membiarkan” kemiskinan hingga krisis pangan menimpa jutaan rakyat Afganistan, termasuk perempuan dan anak.
Memang benar, Bank Dunia telah menyalurkan bantuan dana melalui organisasi internasional. Namun, bantuan tersebut tidaklah memadai untuk menyelesaikan krisis yang makin parah di Afganistan. Inilah wajah kepedulian yang tersandera kepentingan politik.
Sungguh miris menyaksikan wajah dunia yang terbelah, sebagian menikmati kemewahan berlebihan, di sisi lain, rakyat Afganistan—juga di beberapa belahan dunia lain—mengalami krisis pangan berkepanjangan. Sampai-sampai ada yang terpaksa menjual organ, menjual anak, bahkan menjual dirinya.
Beginilah wajah asli peradaban kapitalisme yang menjadikan manfaat sebagai tujuan sehingga rasa kemanusiaan pun terkoyak.
Serangan terhadap Syariat Islam
Kecaman terhadap aturan Taliban atas warga negara perempuannya (berupa mengenakan burka, adanya mahram yang menemani perempuan saat dalam perjalanan, pemisahan lelaki dan perempuan di sarana pendidikan, hingga aturan perempuan berada di rumah) sejatinya adalah bentuk serangan Barat terhadap syariat Islam.
Semua aturan yang diterapkan Taliban atas perempuan Afganistan yang disebut sebagai ‘dalam batas-batas Islam’ jelas dianggap Barat sebagai aturan yang mendiskriminasikan perempuan.
Barat menilai Taliban radikal karena kebijakannya bertentangan dengan Islam moderat yang dikampanyekan Barat. RAND Corporation merekomendasikan membangun jaringan Islam moderat untuk memerangi radikalisme Islam. Kesetaraan gender pun ditetapkan sebagai salah satu ciri untuk membangun muslim moderat.
RAND Corporation menilai perempuan adalah pihak yang paling dikalahkan oleh fundamentalis Islam dan paling tidak diuntungkan dalam penerapan syariat Islam yang kaku di berbagai tempat di dunia Islam.
Oleh karenanya, promosi kesetaraan gender merupakan komponen penting untuk membentuk muslim moderat di setiap tempat, termasuk di Afganistan. Apalagi diyakini ada korelasi yang jelas antara status dan partisipasi perempuan, dengan tingkat demokrasi dan stabilitas politik dalam suatu masyarakat.[9]
Inilah alasan Barat senantiasa menyorot perempuan Afganistan di bawah pemerintahan Taliban. Barat tidak akan pernah berhenti menilai buruk atas semua kebijakan Taliban yang berdasarkan Islam, hingga Taliban tunduk pada tuntutan Barat.
Kemuliaan Perempuan Hanya dalam Naungan Khilafah
Sungguh, serangan Barat tidak akan ada habisnya terhadap Taliban. Barat akan terus menyerang kaum muslim di belahan bumi mana pun yang ingin menerapkan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan.
Allah Taala juga sudah mengingatkan dalam QS Al-Baqarah: 120 bahwa musuh Islam akan senantiasa berusaha untuk mengalahkan Islam hingga kaum muslim mengadopsi peradaban Barat dan meninggalkan Islam.
Dengan demikian, kaum muslim harus berjuang agar Khilafah tegak di seluruh muka bumi ini, bukan hanya di wilayah tertentu sebagaimana dilakukan Taliban dengan bentuk Imarah Islam Afganistan (Islamic Emirate of Afghanistan).
Hanya Khilafah yang akan menjadi perisai kaum muslim dalam menjalankan semua aturan Allah secara kafah dengan aman dan nyaman. Sungguh, Islam memiliki aturan yang memuliakan dan melindungi perempuan.
Jaminan perlindungan Islam terhadap perempuan telah diakui oleh banyak sejarawan Barat. Lothrop Stoddard, seorang sejarawan, jurnalis, dan ilmuwan politik AS, dalam buku The New World of Islam (2008) menjelaskan bahwa Islam datang dengan ajaran yang memberi perlindungan terhadap perempuan dan semua umat di dunia.
William Durrant, sejarawan AS, penulis The Story of Civilization, bahkan menuliskan, “Islam mengangkat kedudukan perempuan di dunia Arab; memberantas kebiasaan membunuh anak perempuan; menyetarakan antara lelaki dan perempuan dalam perkara hukum dan kepemilikan harta; memberikan kebebasan bagi perempuan untuk melakukan segala pekerjaan yang halal, menjaga harta miliknya, berhak mendapatkan harta warisan, dan memanfaatkan hartanya sesuai keinginannya; memberantas kebiasaan Arab pada masa jahiliah yang mewariskan perempuan dari ayah kepada anak sebagaimana harta; memberi bagian untuk perempuan dalam harta warisan setengah dari bagian lelaki; dan melarang menikahkannya tanpa kehendaknya.”
Jelaslah, penerapan Islam kafah akan menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan, jaminan yang tidak mungkin diberikan oleh peradaban Barat yang justru mengeksploitasi perempuan atas nama kesetaraan gender.
Hanya Khilafah yang layak menjadi harapan semua perempuan, baik di Afganistan maupun negeri muslim lainnya. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
Foto sampul: Unsplash/Wanman Uthmaniyyah
[1] https://www.voaindonesia.com/a/setahun-taliban-berkuasa-barat-diminta-tak-biarkan-rakyat-afghanistan-berjuang-sendiri/6703105.html
[2] https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2022/08/statement-meticulously-constructed-policies-of-inequality-afghanistan-one-year-on
[3] https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2022/08/statement-meticulously-constructed-policies-of-inequality-afghanistan-one-year-on
[4] https://www.globalcitizen.org/en/content/afghanistan-womens-rights-1-year-taliban-rule/
[5] https://news.un.org/en/story/2022/08/1124662
[6] https://twitter.com/UN_Women/status/
[7] https://international.sindonews.com/read/867833/40/taliban-soal-hak-perempuan-kami-islam-tak-bisa-disamakan-dengan-eropa-1661533729
[8] https://www.republika.co.id/berita/r76yxa383/joe-biden-cairkan-miliaran-dana-afghanistan-yang-dibekukan-untuk-bantu-korban-911
[9] Building Moderate Muslim Network, RAND Corporation, 2007
