Muslimah News, FOKUS —Harvard University bersama Baylor University dan Gallup merilis laporan Global Flourishing Study (GSF) 2025 yang menobatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan (flourishing) menyeluruh tertinggi di dunia, mengungguli negara-negara maju lainnya. Penelitian dilakukan dengan mengamati subjek yang sama secara berulang dalam jangka waktu panjang (longitudinal) melalui tatap muka, telepon, dan web.
Survei ini dilakukan antara 21 Maret hingga 12 April 2024, dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil menunjukkan skor tertinggi ditempati Indonesia (8,47), Meksiko (8,19), dan Filipina (8,11), sedangkan tingkat tumbuh dan bermakna terendah ditemukan di Jepang (5,93), Turki (6,59), dan Inggris (6,88). Hasil ini merupakan survei pada lima dimensi inti yakni kebahagiaan dan kepuasan hidup, kesehatan mental dan fisik, makna dan tujuan hidup, karakter dan kebajikan, serta hubungan sosial yang dekat.
Fakta di atas kontras dengan laporan World Happiness Report 2025. Dalam laporan tersebut Indonesia justru berada di peringkat ke-83 dari sekitar 147 negara yang disurvei. Survei ini meminta setiap peserta untuk menilai kehidupan mereka secara keseluruhan dan peringkat didasarkan pada evaluasi kehidupan. Laporan tersebut kemudian melihat enam variabel utama untuk membantu menjelaskan evaluasi kehidupan meliputi PDB per kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan, kemurahan hati, dan persepsi korupsi.
Rakhmat Hidayat, sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menilai, survei GFS yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling bahagia sangat dipengaruhi “nilai-nilai solidaritas dan sosial”. Nilai yang termanifestasi lewat “gotong royong” membuat hidup orang Indonesia lebih bermakna, dan hal ini sudah diakui komunitas internasional dibandingkan negara-negara lain. Nilai ini terus diproduksi oleh masyarakat, sekaligus direproduksi, dipertahankan, dan diwariskan ke generasi.
Parameter Sosial yang Kompleks
Pertanyaan yang kerap mengiringi hasil survei adalah bagaimana irisannya dengan fakta sosial lainnya? Tentu saja, membedah realitas sosial masyarakat yang kompleks akan menghasilkan temuan yang berbeda-beda tergantung tujuan peneliti maupun lembaga survei. Oleh karena itu, wajar jika hasil survei di atas mendapat tanggapan beragam di tengah masyarakat.
Di sisi lain, bisa jadi hasil survei menjadi obat penenang. Terlebih menanggapi antusiasnya Sang Presiden yang bangga dan terharu dengan temuan tersebut. Di tengah pertarungan opini yang mudah digiring dan manipulatif, bisa saja masyarakat merasa bahwa mereka benar-benar bahagia. Rasa ini seakan-akan mendapat validasi jika bertemu dengan kalimat yang terdengar positif padahal apatis, seperti “kebahagiaan itu kita yang menciptakan, tidak perlu menunggu hadirnya negara” atau kalimat sejenis. Padahal, merasa bahagia di tengah sistem yang karut-marut tentu satu hal yang paradoks, bukan?
Fakta sosial di lapangan tentu berhadapan dengan fakta lain yang lebih kompleks. Masalah kebahagiaan ini adalah salah satu contohnya. Dalam sistem sosial Indonesia yang cenderung kolektif, kondisi ini bisa menjadi parameter kebahagiaan tersendiri. Kita tentu sering mendengar pengakuan jujur para wisatawan mancanegara yang menyebut Indonesia sebagai negara paling ramah. Ini tidak lepas dari sistem sosial masyarakat dan kebiasaan yang sudah lekat di tengah keseharian masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat Barat yang cenderung individualis, sikap masyarakat Indonesia yang ramah ini adalah sebuah kemewahan.
Meski demikian, harus dipahami bahwa sistem sosial sifatnya kompleks dan tidak dapat dipisahkan dengan sistem politik, ekonomi, dan aspek lainnya di masyarakat. Oleh karena itu, mengkaji makna bahagia dan standar kesejahteraan melibatkan banyak variabel. Dalam skala sistem, tentu saja kebahagiaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan asasi semata.
Indonesia sendiri menyimpan banyak problem dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan, ciri masyarakat sakit dan negara gagal tampak dalam beberapa aspek. Misal, angka bunuh diri yang kian meningkat, angka penderita gangguan mental tinggi, serta sistem sosial yang jauh dari rasa aman karena tingginya tingkat kriminalitas, dst.
Dari aspek ekonomi masalah masyarakat tampak dari biaya hidup yang merangkak naik, sedangkan lapangan kerja berkurang. Bahkan, untuk membantu roda ekonomi keluarga, begitu banyak ibu yang mengambil peran ganda. Di satu sisi, ia harus berperan sebagai ibu rumah tangga, namun di sisi lainnya harus menjadi tulang punggung keluarga. Sungguh miris!
Jadi kurang elok rasanya jika bahagia dan sejahtera itu hanya diukur sebatas ekspresi alami sebatas senyuman. Apalagi, senyum adalah ekspresi khas masyarakat Indonesia. Satu hal yang patut disyukuri tentunya. Belum lagi kultur masyarakat Indonesia yang hidup secara komunal dan kolektif membuat kehidupan sosial kental dengan nilai gotong-royong, saling membantu, dan bekerja sama. Singkatnya, human capital masyarakat Indonesia sangat terasa, hal yang mungkin kontras dengan sistem sosial masyarakat Barat.
Walhasil, ekspresi lahiriah ini akan terasa artifisial jika pada keseharian masyarakat masih berjibaku dengan kehidupan yang serba sulit. Kebahagiaan terasa janggal dan tidak utuh. Oleh karena itu, membahas masalah bahagia tidak tepat hanya bersandar pada parameter-parameter personal yang mengeksplorasi perasaan. Hal yang tidak kalah penting adalah keberadaan tatanan hidup yang diterapkan agar bisa menciptakan atmosfer kebahagian holistik yang menenteramkan akal dan jiwa.
Makna Kebahagiaan Sebatas Personal?
Tatanan hidup kapitalisme telah mendudukkan makna kebahagiaan sebatas pada aspek artifisial. Hal ini karena sistem kapitalisme menyandarkan kebahagiaan pada ukuran-ukuran materi sehingga sumber kebahagiaan seolah-olah terletak pada nominal harta serta pengakuan manusia dan derajat seseorang di tengah pergaulan sosial.
Tidak kalah miris, kemerosotan berpikir kerap menjerumuskan manusia pada sikap apatis. Sebagai contohnya, saat menganggap kemiskinan sebagai warisan, sedangkan penderitaan adalah bagian dari nasib. Tidak sedikit pula orang yang sesumbar bahwa kemiskinan yang dialami akibat rasa malas dan enggan mencari kerja. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan hal lain. Masyarakat produktif, tetapi pendapatan tetap seuprit. Ini akan membawa kita pada pembahasan sebab-akibat yang sangat kompleks.
Ketakmampuan masyarakat meningkatkan status ekonomi berkaitan erat dengan aspek pendidikan. Pendidikan rendah tentu mempersempit ruang untuk mencari pekerjaan layak. Demikianlah, efek domino ini saling berkaitan satu sama lain. Ini dari satu sisi.
Di sisi lain, kita memahami bahwa dalam tatanan kapitalisme sekuler peran negara direduksi sebatas regulator kebijakan. Negara tidak seutuhnya hadir untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, individu per individu. Prinsip kapitalisme menganggap bahwa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tergantung pada kemampuan personal rakyat semata.
Negara ada sebatas mengatur dan mengawasi keseimbangan interaksi saja. Lantas, di mana kaitannya dengan pembahasan kebahagiaan? Jelas, ini beririsan dengan jaminan kesejahteraan yang diberikan. Tatkala negara abai, pemenuhan kebutuhan dan jaminan kecukupan hanya menjadi tanggung jawab personal.
Tatkala angka kemiskinan naik, menelisik akar masalahnya pun akan bersifat personal. Padahal, individu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tata aturan yang bersifat sistemis. Dengan demikian, sudah selayaknya kebahagiaan dan kesejahteraan diukur dengan parameter-parameter sistemis, bukan personal semata.
Kebahagiaan Hakiki Menurut Islam
Di tengah banyaknya parameter kebahagiaan, penting kiranya untuk mengembalikan makna hakiki kebahagiaan agar tidak bersifat artifisial semata-mata. Bahagia (al-sa’adah) dalam perspektif Islam erat kaitannya dengan ekspresi keimanan, yakni rasa yang hadir ketika seorang hamba senantiasa menautkan aktivitas dalam kerangka ketaatan.
Sejatinya, kebahagiaan hakiki lekat dengan ketenangan dan kepuasan jiwa (nafs al–muthma’innah). Ketenteraman itu muncul ketika Allah rida dengan perbuatan hamba-Nya tersebut. Kebahagiaan yang demikian ini berbeda dengan yang lahir dari sistem sekuler yang meletakkan kebahagiaan menurut standar materi.
Sebagai contohnya, ada orang yang bahagia setelah meninggalkan jabatan mentereng karena gelisah dengan status pekerjaannya dalam timbangan syariat. Ada pula orang yang memilih memulai bisnis dari nol setelah memahami pendapatan yang diperoleh dari profesi sebelumnya ternyata bersentuhan dengan aktivitas ribawi. Banyak contoh kasus serupa yang jika diukur dalam kaca mata sekuler, rasanya merugi. Namun, menurut kacamata orang beriman, kebahagiaanlah yang ia peroleh dalam kondisi tersebut.
Itulah manisnya iman yang membahagiakan. Dengan keimanannya Ia merasa lapang, dan merasa cukup (qana’ah) dengan ketetapan Sang Khalik. Inilah kebahagiaan hakiki yang membuahkan ketenangan dan kepuasan jiwa.
Uniknya, Islam tidak membatasi pembahasan ini pada aspek personal. Ini karena Islam menganggap bahwa masyarakat bukanlah sebatas kumpulan individu semata. Lebih dari itu, masyarakat adalah kumpulan individu yang diikat oleh pemikiran, perasaan, dan aturan yang sama. Sistem sosial masyarakat Islam diliputi atmosfer keimanan karena adanya kultur amar makruf nahi mungkar.
Selain itu, ukhuwah atau rasa persaudaraan merupakan nilai yang mewarnai kehidupan masyarakat Islam. Banyak dalil yang menggambarkan bahwa sesama muslim memiliki hak dan kewajiban atas muslim lainnya. Rasululah saw. bersabda, “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya; ia tidak menzalimi, tidak membiarkan, dan tidak mengabaikan saudaranya.” (HR Muslim). Allah Taala berfirman, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al-Maidah [5]: 2).
Demikianlah, masyarakat yang diliputi suasana ukhuwah adalah modal sosial untuk menggapai kebahagiaan hakiki. Uniknya, kebahagiaan ini bersifat kolektif, bukan personal. Lantas, di mana peran negara dalam menyempurnakan kebahagiaan masyarakat?
Peran Negara
Masyarakat yang menyadari bahwa kebaikan harus dibumikan, tidak hanya berhenti pada aktivitas amar makruf nahi mungkar pada tataran individu saja. Aktivitas ini juga dilaksanakan hingga tataran pemerintahan. Masyarakat memahami bahwa negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan kebahagiaan hakiki.
Peran negara ini mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar baik berupa sandang, pangan dan papan. Ketiganya adalah kebutuhan asasi (primer) yang jika tidak dipenuhi dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia (hajatul udhwiyah). Oleh karena itu,negara wajib memastikan setiap individu rakyat mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
Jika individu tidak mampu bekerja, negara wajib memenuhi kebutuhan rakyatnya melalui pengeluaran harta dari baitulmal. Mekanisme pemenuhan kebutuhan rakyat ini dilakukan secara berjenjang mulai dari penafkahan yang wajib dijalankan oleh para wali. Negaralah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat dengan membuka lapangan kerja utamanya bagi para wali, sehingga kaum perempuan tidak harus menanggung beban ganda karena alasan ekonomi.
Di samping itu, negara juga wajib menjamin kebutuhan dasar kolektif seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dll. Jaminan kebutuhan diselenggarakan secara gratis atau berbiaya terjangkau secara merata bagi seluruh rakyat. Tanggung jawab negara ini dilaksanakan atas pemahaman bahwa kekuasaan adalah amanah yang kelak akan Allah minta pertanggungjawabannya.
Walhasil, peran negara ini menjadi penyempurna kebahagiaan hakiki karena seluruh elemen sosial bahu-membahu mewujudkan sistem kehidupan dalam ketaatan terhadap syariat, bukan didasarkan tuntutan sosial. Inilah variabel personal, sosial, dan sistemis yang layak menjadi parameter dalam mewujudkan kebahagiaan hakiki dalam rida Allah Swt. Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
