Muslimah News, FOKUS — Pascapelantikan, sejumlah Anggota DPRD di Jawa Timur ramai-ramai menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka ke bank. Fenomena ini tentu bukan tanpa alasan. Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Prof Anang Sujoko menilai hal ini sebagai fenomena yang memprihatinkan.
Beban berat anggota DPRD terpilih itu muncul akibat mahalnya biaya proses demokrasi. Anang pun mengungkapkan, fenomena ini menunjukkan bahwa pemilu legislatif membutuhkan modal yang cukup besar. Para caleg harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, bukan hanya ratusan juta bahkan bisa melebihi angka Rp 1 miliar. Realitas seperti ini nyaris merata di seluruh negeri, tidak hanya pileg, tetapi juga pilpres maupun pilkada.
Berbiaya Mahal
Kritik atas mahalnya biaya demokrasi semestinya tampak pada setiap tahap pelaksanaan. Untuk menjadi seorang caleg, setiap kontestan sudah harus menyediakan mahar untuk mendapat kursi pada salah satu parpol. Adapun untuk melakukan kampanye, sang caleg membutuhkan tim sukses yang bersedia untuk bekerja meloloskannya.
Belum lagi praktik jual beli suara. Masyarakat yang kadung apolitis, hanya mencukupkan diri sebagai konstituen yang siap menunggu “serangan fajar”. Praktik kotor khas money politic dalam sistem demokrasi telah menguras biaya yang tidak sedikit.
Atas dasar itu, menggadaikan SK adalah langkah tercepat untuk memulihkan modal. Jelas, “tradisi” ini erat kaitannya dengan mahalnya biaya politik dalam demokrasi.
Gaya Hedon Wakil Rakyat
Masyarakat yang hari ini hidup dalam lingkup sistem sekuler tidak lepas dari gaya hidup konsumtif. Demikian pula para wakil rakyat. Ada sekian banyak fakta yang menggambarkan betapa konsumerisme telah menjadi keseharian para pejabat.
Hidup dalam lingkungan tata sosial yang menempatkan kemewahan sebagai standar kebahagiaan, menyebabkan para pejabat memanfaatkan kekuasaan. Mereka tidak segan hidup berfoya-foya dari hasil bancakan berbagai proyek. Menggadaikan SK berikut gaji fantastis ternyata masih kurang untuk menopang gaya hidup mewah para wakil rakyat itu.
Miris, tren pamer harta di tengah-tengah masyarakat justru lekat dengan perilaku para pejabat ataupun keluarganya. Media berulang kali menyoroti hal ini sampai-sampai masyarakat terbiasa dengan suguhan gaya hedon para wakil rakyat. Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa sistem politik hari ini menjadi ajang bisnis yang menggiurkan.
Tidak heran, Nanjala Nyabola –analis politik dan penulis buku Digital Democracy, Analogue Politics— menyatakan bahwa Pemilu dalam sistem demokrasi tidak lebih dari sebuah bisnis besar.
Bekerja untuk Rakyat?
Dengan segala kemewahan dan prestise sosial yang mereka peroleh, apakah benar wakil rakyat menjadi perpanjangan suara rakyat? Sayangnya tidak! Alih-alih bekerja untuk rakyat, para wakil rakyat ini justru bekerja untuk oligarki yang ada di lingkaran kekuasaan. Ini sangat beralasan, karena saat mereka hendak maju menjadi kontestan politik, ada para pemodal yang menopang modal awal untuk bursa kontestasi. Begitu kursi kekuasaan mereka peroleh, bagi-bagi jatah kekuasaan pun terjadi.
Rakyat bisa melihat kalangan pengusaha dan penguasa berangkulan dalam sistem demokrasi ini. Itulah alasannya banyak regulasi pemerintah yang justru menguntungkan para korporat. UU Ciptakerja, UU Penanaman modal, kebijakan reklamasi, serta akuisisi lahan masyarakat seperti yang terjadi di Rempang, hanyalah segelintir kisah pilu pengkhianatan para pejabat.
Para korporat yang kerap menganggap rakyat sebagai sandungan bagi berbagai kepentingannya, menggunakan pemerintah sebagai tameng. Demikian halnya pemerintah, yang seharusnya bekerja untuk rakyat, malah kerap berada di pihak yang berlawanan dengan kepentingan rakyat. Bahkan, bukan rahasia umum jika para pejabat kerap mendapat “upeti” dari korporasi.
Dengan begitu, tidak heran jika kepercayaan rakyat terus merosot pada para anggota dewan. Ini juga berimplikasi pada menurunnya partisipasi rakyat di setiap pesta demokrasi. Itu semua tidak lain karena para penguasa yang ada hari ini tidak bekerja untuk rakyat, tetapi untuk memuluskan kepentingan para korporat.
Kekuasaan adalah Amanah
Dalam Islam dikenal istilah Majelis Umat yang menjadi wadah untuk menampung aspirasi rakyat. Majelis Umat ini berbeda dengan DPR yang ada dalam sistem demokrasi, yakni sebagai lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, Majelis Umat tegak atas landasan amar makruf nahi mungkar, yaitu dalam rangka melakukan muhasabah (koreksi) kepada penguasa.
Keimanan adalah motivasi dalam melaksanakan tugas di Majelis Umat. Dengan sendirinya, aspek ruhiah ini menutup celah praktik bisnis dan kepentingan bagi segelintir pihak. Islam benar-benar menanamkan pemahaman kepada siapa pun yang memiliki kedudukan untuk menjalankan perintah Allah Taala, bukan yang lain.
Allah Swt. berfirman, “Katakanlah, ’Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.’” (QS Al-Isra’ [17]: 80).
Imam Ibnu Katsir mengutip Qatadah, saat menjelaskan frase “kekuasaan yang menolong”, dengan mengatakan, “… untuk membela Kitabullah, menerapkan hukum-hukum Allah, melaksanakan hal-hal yang difardukan (diwajibkan) Allah dan untuk menegakkan agama Allah.”
Teladan dalam Islam
Umar bin Khaththab ra. yang kerap menjadi role model pemimpin masa kini adalah pemimpin yang padanya menghujam rasa takut kepada Sang Khalik. Motivasi keimananlah yang membuatnya takut menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Cicit beliau, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga seorang pemimpin yang dermawan dan sederhana. Pada masa pemerintahan beliau terwujud masyarakat sejahtera hingga ketika para amil zakat kesulitan mencari orang-orang penerima zakat, karena kehidupan rakyat saat itu sangat sejahtera.
Namun tentunya, sosok-sosok pemimpin yang demikian tidak lahir dalam sistem sekuler seperti saat ini. Jika prestise para pejabat sistem demokrasi kapitalisme ada pada harta dan kemewahan dunia, Islam justru sebaliknya. Arah pandang pemimpin Islam yang khas tentang kehidupan telah membentuk persepsi mereka dalam mendudukkan kekuasaan.
Paradigma sekuler kapitalisme yang ada hari ini telah membuat para pejabat memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri. Hal ini pula yang membuat praktik politik dalam sistem ini tidak lebih dari sekadar perputaran cuan para konglomerat. Paradigma kapitalistik di kalangan para pejabat dan penguasa inilah yang harus diganti.
Sudah saatnya, Islam dengan konsep khasnya hadir dalam diskursus kepemimpinan hari ini. Di tengah maraknya pejabat yang berkhianat pada rakyat, Islam adalah satu-satunya sistem sahih yang akan melahirkan para pejabat yang amanah dan besar ketakutannya pada Sang Khalik. Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
