[Tapak Tilas] Istana Siak Sri Inderapura, Jejak Kekuasaan Politik Islam di Provinsi Riau

Penulis: Siti Nafidah Anshory, M.Ag.

Muslimah News, TAPAK TILAS — Istana Siak Sri Inderapura merupakan salah satu situs sejarah yang ada di daerah Sri Indrapura, Kampung Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Istana ini dibangun pada 1889 dan dikenal juga dengan sebutan Istana Asserayyah Hasyimiah atau Istana Matahari Timur.

Istana ini sempat menjadi representasi kekuatan politik Kesultanan Siak Sri Inderapura. Istana ini dibangun pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada 1889—1908. Konon pada masa pemerintahannya, Kesultanan Siak disebut-sebut sedang mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Bahkan pada masa itu sultan berkesempatan melawat ke Eropa, yaitu Jerman dan Belanda.

Asas Kekuasaan

Kesultanan Siak Sri Inderapura sendiri telah berdiri sejak 1723, di tengah kisruh perebutan takhta Kesultanan Johor atau Johor-Lingga. Pendirinya adalah Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah I.

Sebelumnya ia adalah pewaris sah Kesultanan Johor. Ia berkuasa pada 1717 setelah ayahnya yakni Sultan Mahmud Syah terbunuh dalam sebuah upaya kudeta kekuasaan. Namun, tampuk kekuasaan Raja Kecil ini berhasil dikudeta oleh Tengku Sulaiman, anak Bendahara Johor, hingga ia pun meninggalkan Johor dan pindah ke Siak. Di Siak inilah ia mendirikan kekuasaan politik yang terlepas dari Kesultanan Johor. Kesultanan baru ini kemudian dikenal sebagai Kesultanan Siak Sri Inderapura.

Pada masa kepemimpinannya, berbagai penaklukan dilakukan. Raja Kecil yang mengeklaim diri sebagai pewaris Malaka ini dikenal cakap dalam menyusun strategi perang. Bahkan ia berhasil memobilisasi pertahanan armada laut di Bintan hingga pada masa kekuasaannya wilayah Kepulauan Riau dan Rokan mampu ditundukkan.

Hanya saja, kekuasaannya di Kepulauan Riau tidak berlangsung lama. Raja Sulaiman berhasil merebut Kepulauan Riau dari Raja Kecil melalui sekutunya dari kalangan orang-orang Bugis. Itulah penyebab Raja Kecil mulai membangun kekuatan baru di kawasan sepanjang pesisir Timur Sumatra. Hingga sekira tahun 1740-1745 kekuasaannya kembali berjaya, termasuk berhasil menguasai Kedah di Semenanjung Malaya.

Pengaruh Belanda

Rupa-rupanya kebangkitan Siak dipandang sebagai ancaman besar oleh Raja Sulaiman dari Kesultanan Johor. Sampai-sampai ia rela bersekutu dengan Belanda yang ada di Malaka. Pada 1746 terjadilah perjanjian antara Johor dan Belanda. Johor menjanjikan akan memberikan Bengkalis kepada Belanda yang segera direspons oleh VOC dengan segera mendirikan gudang di kawasan tersebut.

Belanda sungguh pandai memanfaatkan situasi yang ada untuk menancapkan kuku-kukunya. Ia bahkan mampu bermain di atas dua kaki. Terbukti pada 1761, tepatnya saat kesultanan Siak dipimpin Sultan Mahmud, Belanda berhasil menyeret kesultanan dalam sebuah perjanjian eksklusif untuk urusan dagang, serta untuk pengakuan atas kedaulatan wilayah, dan bantuan dalam bidang persenjataan.

Pada periode selanjutnya, Belanda bahkan berhasil memecahbelah kekuatan politik kesultanan dengan memunculkan dualisme kepemimpinan. Belanda mendukung Sultan Muhammad Ali sebagai sultan Siak, dan menyingkirkan Sultan Ismail sehingga mendorongnya untuk membangun kekuatan baru di perairan Timur Sumatra, hingga Laut Cina Selatan.

Kelak kekuasaan Sultan Ismail ini akan menyamai kekuasaan Raja Kecil. Ia berhasil mendapat dukungan dari masyarakat laut dan mampu meluaskan kekuasaannya hingga ke pulau Bangka yang kaya akan timah, serta berhasil menyatukan kawasan Mempawah di Kalimantan Barat. Bahkan ia turut membantu Kesultanan Trengganu untuk menaklukkan Kelantan.

Pada abad ke-18, kemajuan yang dialami Siak cukup signifikan. Kekuatan politik Siak yang menguat dengan pernikahan Sultan Ismail dengan saudara perempuan Sultan Trengganu membuat pengaruhnya meluas hingga ke Jambi dan Palembang. Bahkan disebut-sebut Sultan Ismail mengontrol jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka yang mendatangkan kekayaan luar biasa bagi Kesultanan Siak. Sampai-sampai Siak disebut sebagai kawasan segitiga perdagangan antara Belanda di Malaka dan Inggris di Pulau Pinang.

Terlebih Sungai Siak sudah dikenal sebagai area pengumpulan berbagai produk perdagangan, mulai dari kapur barus, benzoar, timah, dan emas. Juga menjadi pintu masuk jalur impor ekspor beras dan garam ke pulau Jawa. Bahkan Siak juga dikenal sebagai sentra industri kayu terbaik untuk pembuatan kapal dan bangunan. Semua komoditas inilah yang menarik perhatian penjajah Belanda untuk mengendalikan kekuasaan politik Siak.

Cara yang dilakukan Belanda adalah mengintervensi pengaruh politik lebih dalam lagi. Hal ini diperparah dengan sepak terjang Inggeris pada wilayah lain yang beririsan dengan Siak. Alhasil politik Siak turut terseret dalam arus persaingan antara Inggris dan Belanda dalam menguasai Selat Malaka. Bahkan pada puncaknya, kekuasaan politik Siak makin surut. Belanda akhirnya menjadikan Siak sebagai bagian dari pemerintahan Belanda yang berpusat di Tanjung Pinang.

Pada 1 Februari 1858 Siak dipaksa menandatangani perjanjian yang benar-benar menghilangkan kedaulatannya. Setiap Sultan yang diangkat, harus mendapat persetujuan dari Belanda. Sultan Siak juga dilarang membuat perjanjian dengan pihak asing tanpa persetujuan pemerintahan Hindia Belanda. Untuk mengawasi wilayahnya, Belanda pun mendirikan pos militer di Bengkalis.

Demikianlah hal tersebut berlanjut hingga penjajahan Belanda berakhir di Nusantara. Kesultanan Siak pada era Sultan Syarif Kasim II akhirnya menyatakan diri bergabung dengan Indonesia. Konon saat itu Kesultanan Siak rela menyumbangkan harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk Pemerintah Republik Indonesia. Sayangnya, setelah itu Kesultanan Siak kian kehilangan pamornya. Nama Kesultanan Siak pun tinggal sejarah, dan istananya hanya menjadi situs sejarah.

Adapun gelar sultan masih terus diperebutkan hingga sekarang, padahal itu pun hanya sebatas nama. Sempat pada 2022, terjadi kisruh dalam pengangkatan Sultan. Sekelompok orang menobatkan Tengku Nazir bin Tengku Zainurasyid bin Tengku Daud bin Tengku Bagus bin Sultan Syarif Hasim I sebagai Sultan Siak XIII. Ia mengaku sebagai pewaris sah takhta Kesultanan Siak. Kisruh terjadi dikarenakan Sultan Syarif Kasim II wafat dalam keadaan tidak memiliki keturunan. Sementara saudara-saudara yang menjadi ahli warisnya konon berjumlah 33 orang.

Begitu pun dengan istananya, terutama istana peraduan yang sebelumnya menjadi tempat tinggal keluarga sultan. Pada 2017 sempat menjadi sengketa antara pihak keluarga dengan Pemkab Siak yang akhirnya dimenangkan pihak Pemkab. Mahkamah Agung memutuskan semua kompleks istana seluas 20.030 meter persegi tersebut menjadi cagar budaya yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemkab.

Khatimah

Tentu banyak hikmah yang bisa diambil dari sejarah Kesultanan Siak Sri Inderapura. Terutama tentang urgensi membangun kepemimpinan berbasis akidah dan pemahaman ideologi Islam. Tanpa keduanya, kekuasaan hanya akan menjadi alat pemuas naluri eksistensi diri, kebanggaan, dan sekadar prestise. Ia akan mudah diintervensi, bahkan dilemahkan oleh kekuatan yang lebih besar.

Islam menetapkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar nama dan simbol. Kepemimpinan berfungsi sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung) umat. Juga pemersatu umat yang bisa memobilisasi kekuatan mereka dalam rangka menjaga kemuliaan Islam dan umatnya. Sekaligus menjaga wilayah dan memimpin penyebaran Islam hingga menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Kepemimpinan Islam telah tegak selama belasan abad dan membuktikan kedigdayaannya dalam kancah politik internasional. Bahkan di bawah naungan kepemimpinan Islam, umat manusia hidup makmur dan sejahtera hingga peradabannya menjadi mercusuar bagi peradaban dunia. [MNews/Rgl]

*) Dinarasikan ulang dari berbagai sumber bacaan.