Potret Kegagalan Kapitalisme Global

Penulis: Fajar Kurniawan*

Muslimah News, ANALISIS — Hampir seluruh ekonomi dunia mengadopsi ideologi kapitalisme dengan fondasi sekulernya sebagai sistem ekonomi. Dengan dominasi atas ekonomi global, kemiskinan dan ketaksetaraan telah meningkat ke titik saat sekarang: tiga perempat semua kekayaan berada di tangan hanya sepersepuluh dari populasi dunia.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan berbagai fakta kegagalan dan “dosa” kapitalisme global bagi peradaban manusia.

—

1) Ketimpangan Ekonomi Masyarakat

Lembaga riset Oxfam dalam laporan riset bertajuk The Inequality Virus: Bringing Together a World Torn Apart by Coronavirus Through a Fair, Just and Sustainable Economy,[1] mencatat kekayaan 1.000 miliuner dunia sempat turun dari 9.150 miliar dolar AS pada Februari 2020 ke 6.432 miliar dolar AS pada Maret 2020. Akan tetapi, hanya dalam waktu sembilan bulan atau per November 2020, kekayaan para miliuner sudah kembali ke level 9.139 miliar dolar AS.

Dengan kata lain, selama periode kurang dari setahun, miliuner dunia berhasil menambah kekayaan sebesar 2.707 miliar dolar AS. Hal itu terjadi saat ekonomi dan bisnis lesu dilanda pandemi.

Jika kekayaan itu didistribusikan secara merata, jumlahnya lebih dari cukup untuk mencegah terjadinya penambahan kemiskinan sebagai dampak pandemi. Oxfam memperkirakan biaya untuk mencegah 226 juta orang jatuh di bawah garis kemiskinan (5,5 dolar AS per hari)—sesuai prediksi Bank Dunia—hanya memerlukan anggaran sekitar 88 miliar dolar AS.

Pemerintah di berbagai belahan dunia harus bekerja keras mencegah terjadinya ketimpangan yang makin memburuk akibat Covid-19. Diprediksikan jika indeks gini ratio sebagai alat ukur ketimpangan memburuk 2%, ada potensi tambahan 501 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sebagai dampaknya, dibutuhkan lebih dari 10 tahun agar angka kemiskinan bisa kembali ke level sebelum pandemi. Tanpa intervensi memadai, pada 2030, jumlah orang miskin dunia akan mencapai 3,4 miliar orang. Angka tersebut lebih tinggi daripada pada 2019, yaitu 3,2 miliar orang.

2) Melanggengkan Eksploitasi Negara Maju atas Negara Miskin

Pada 9/1/2022, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Kolombo. Dalam pertemuan tersebut, Gotabaya meminta keringanan pembayaran utang ke Cina yang berbasis bunga.

Dalam satu dekade terakhir, Cina telah meminjamkan lebih dari lima miliar dolar AS kepada Sri Lanka yang digunakan untuk pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik tenaga batu bara sebagai bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt & Road Initiative/BRI) yang digagas Cina. Namun saat ini, negara kepulauan tersebut tengah dilanda krisis devisa sehingga berada di ambang kebangkrutan.

Situasi di Pakistan tidak jauh berbeda dengan Sri Lanka. Menurut dokumen Kementerian Keuangan Pakistan, utang luar negeri Pakistan pada Juni 2013 mencapai 44,35 miliar dolar AS. Pada April 2021, utang luar negeri tersebut melonjak menjadi 90,12 miliar dolar AS. Sejumlah 24,7 miliar dolar AS atau 27,4% di antaranya merupakan utang luar negeri dari  Cina. Akibatnya, sebagian besar pendapatan pajak Pakistan saat ini harus dihabiskan untuk membayar bunga utang.

Prof. Noreena Herzt (2005) dalam bukunya, The Silent Take Over,[2] menyatakan bahwa hegemoni kapitalisme global telah merampas independensi suatu negara secara politik dan ekonomi. Hegemoni kapitalisme makin menguat di era demokratisasi.

Isu-isu demokratisasi yang dikampanyekan oleh sejumlah negara kapitalis sesungguhnya hanyalah instrumen akal bulus untuk menyandera suatu negara. Pasalnya, dalam benak negara-negara kapitalis, utamanya adalah bagaimana bisa menguasai suatu negara dan kemudian bebas mengambil kekayaan sumber daya alamnya, serta menjadikannya sebagai tujuan pasar bagi produk-produknya.

Utang ribawi adalah jebakan sempurna untuk menguasai sebuah negara. Bahkan, jika diperlukan, negara kapitalis akan memberikan pinjaman utang sampai negara tidak lagi mampu membayar utang-utangnya.

—

3) Sumber Keguncangan Sistem Moneter dan Maraknya Perdagangan Spekulatif

Keguncangan sistem moneter dimulai sejak terjadinya penghapusan emas sebagai cadangan mata uang dan dimasukkannya dolar AS sebagai pendamping mata uang—sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Bretton Woods.

Selanjutnya, justru dolar AS menjadi substitusi mata uang emas dan perak pada awal dekade 70-an. Hal ini yang menyebabkan dolar AS mendominasi perekonomian global. Namun, dampak negatifnya, guncangan ekonomi sekecil apa pun di AS pasti akan menjadi pukulan telak bagi perekonomian negara-negara lain.

Dalam tatanan kapitalisme juga dikenal dengan adanya bursa saham dan pasar modal. Fakta yang terjadi di bursa saham dan pasar modal (jual beli saham, obligasi, dan komoditas tanpa adanya syarat serah terima komoditas yang diperjualbelikan, bahkan bisa diperjualbelikan berkali-kali tanpa harus mengalihkan komoditas tersebut dari tangan pemiliknya yang asli) adalah sistem yang jelas menimbulkan masalah, bukan sistem yang bisa menyelesaikan masalah.

Pasalnya, naik dan turunnya transaksi terjadi tanpa proses serah terima dan tanpa dasar yang riil, bahkan tanpa adanya keberadaan komoditas yang sedang diperjualbelikan. Hal itu akan memicu terjadinya spekulasi dan guncangan di pasar.

Begitulah. Berbagai kerugian dan keuntungan terus terjadi melalui berbagai cara penipuan dan manipulasi.

Kapitalisme juga menyuburkan adanya berbagai transaksi spekulatif, sebagaimana dapat dijumpai pada cryptocurrency atau mata uang kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, maupun Litecoin—lima mata uang kripto yang paling populer.

Bitcoin dan mata uang kripto lainnya adalah sarana untuk berinvestasi yang mengandung spekulasi tinggi. Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, Bitcoin sebagai mata uang kripto merupakan investasi yang murni spekulasi. Bahkan, risiko berinvestasi di Bitcoin jauh lebih tinggi dibandingkan di pasar saham karena tidak ada dasar perhitungan fundamental. (Tribun News, 17/2/2021).

—

4) Melestarikan Krisis Keuangan dan Ekonomi

Penerapan sistem kapitalisme juga telah memicu terjadinya krisis-krisis ekonomi maupun keuangan yang berulang dengan dampak yang makin parah. Krisis demi krisis, seperti krisis di Asia, AS, Eropa, maupun berbagai belahan dunia lainnya, terjadi karena dipicu pertumbuhan sektor nonriil yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor riil.

Pada akhirnya, semua itu akan memunculkan fenomena economic bubble (gelembung ekonomi), yaitu suatu perdagangan dalam volume besar yang harga barang atau benda itu terjadi perbedaan antara nilai nominal dan nilai intrinsiknya.

Gelembung ekonomi terjadi terutama di sektor ekonomi nonriil maupun riil yang berhubungan erat dengan sektor nonriil.

Sistem ekonomi nonriil yang muncul dalam sistem ekonomi kapitalisme inilah penyebab utama terjadinya gelembung ekonomi, yaitu menjadikan uang sebagai komoditas, seperti transaksi di pasar modal dan lembaga keuangan ribawi.

Gelembung ekonomi juga bisa dipicu sektor riil, terutama saat harga aset dan properti meningkat tajam sehingga harganya sangat fantastis dan tidak rasional.

Gelombang ekonomi tersebut bisa menimpa semua negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Yang paling merasakan dampaknya adalah negara yang paling dominan ekonomi nonriilnya dibandingkan dengan ekonomi riilnya.

Meletusnya gelembung ekonomi berupa Depresi Besar (The Great Depression) pada 1929—1939, gelembung Dotcom (Dotcom Bubble) pada 1998—2000, maupun krisis keuangan akibat ambruknya perusahaan peminjaman utang pembelian rumah (subprime mortage) pada 2007—2009 lalu, menunjukkan bahwa kapitalisme merupakan sistem yang rentan dengan krisis.

—

Kapitalisme Jelas Telah Gagal dari Semua Sisinya

Dari penjelasan di atas, jelas dapat dibuktikan bahwa kapitalisme telah gagal dalam mendistribusikan kekayaan di antara manusia dengan cara yang adil. Bahkan, di tempat kelahiran kapitalisme dan pusatnya saat ini, yaitu Eropa dan AS, distribusi kekayaan tetap merupakan kegagalan besar.

Kapitalisme tidak memiliki solusi untuk distribusi kekayaan yang berkeadilan, pertumbuhan ekonomi yang merata, perubahan rezim pajak, mencegah krisis ekonomi dan keuangan, menjaga stabilitas sistem moneter, maupun mencegah terjadinya perdagangan yang spekulatif. Hal tersebut merupakan masalah sistemis yang penyelesaiannya pun tidak mudah. Reformasi kapitalisme hanya akan melanggengkan masalah.

—

Dunia Membutuhkan Tatanan Ekonomi Global Baru

Untuk itu, dunia membutuhkan tatanan ekonomi global baru yang hanya bisa disediakan oleh Islam dan hanya dapat dilakukan oleh sebuah Negara Islam, yaitu Khilafah.

Tatanan ekonomi dunia Islam akan mengutamakan pemerataan ekonomi dan menghilangkan kesenjangan, menolak pinjaman berbunga, menggunakan emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai mata uang, menggunakan mata uang sendiri dalam perdagangan internasional dan transaksi bersama, serta mencegah adanya praktik perdagangan yang spekulatif.

Khilafahlah yang akan mengakhiri dominasi dolar, menolak institusi kolonialis seperti IMF dan Bank Dunia; dan menyatakan minyak, gas, dan pembangkit listrik sebagai milik publik. Khilafah akan menegakkan tatanan ekonomi revolusioner ini di dunia.

Allah Swt. telah menganugerahkan wilayah kaum muslim dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan beraneka ragam. Jalur laut, darat, dan udara utama untuk perdagangan internasional melewati wilayah negeri-negeri Islam.

Di atas segalanya, umat Islam memiliki harta berupa iman. Dengan iman itulah umat Islam dapat meruntuhkan tatanan ekonomi kapitalisme yang eksploitatif saat ini.

Oleh karena itu, umat Islam harus berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mencabut tatanan ekonomi kapitalisme yang menindas, eksploitatif, dan tidak adil ini, seraya memastikan penerapan satu-satunya agama yang hak di hadapan Allah Swt..

Itulah Islam. Tentu dengan menegakkan kembali Khilafah yang berjalan kukuh di atas metode kenabian. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

*Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data/PKAD

—

Catatan kaki:

1        Berkhout, E., et.al. 2021. The Inequality Virus: Bringing together a world torn apart by coronavirus through a fair, just and sustainable economy. Oxfam. London, UK.

2        Herzt, Noreena. 2005. The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy. Harper Collins Publisher, USA.

—

Sumber artikel: al-waie.id
Foto sampul: Unsplash/Marcel Strauß