Penulis: Ati Solihati, S.T.P.
Muslimah News, FOKUS — Seorang anak penyandang disabilitas down syndrome di Rungkut, Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia usai dianiaya dua tetangganya yang masih anak-anak. Korban berinisial Z yang berusia 10 tahun itu dianiaya pada Sabtu (12-10-2026) pagi saat duduk di kursi roda di teras rumahnya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong. Dari rekaman CCTV terlihat pelakunya adalah dua anak tetangga berinisial F (8) dan K (11) yang mencekik korban dengan tali sepatu. (BBC, 23-10-2026). Sebelumnya, ramai juga media mengangkat peristiwa terkait kriminalitas anak, yang mana siswa kelas 2 SDN 01 Kebondalem, Pemalang meninggal dunia usai diduga dirundung dua kakak kelasnya. (Antara, 2-10-2026).
Indonesia kini berada dalam kondisi darurat kriminalitas dengan pelaku anak-anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Polri menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dalam kurun 2020—2024, KPAI menerima lebih dari 2.000 laporan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku per tahun. Jenis kejahatan didominasi pencurian, pengeroyokan, perundungan yang mengakibatkan luka berat, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkotika. Diduga kuat faktor penyebabnya adalah lemahnya pengawasan keluarga, putus sekolah, pengaruh lingkungan, dan mudahnya akses konten kekerasan dan pornografi. (repository.unja.ac.id).
Data tersebut menunjukkan bahwa kejahatan yang pelakunya anak di bawah umur atau juvenile delinquency makin meningkat dan meresahkan. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang, justru terancam berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Persoalan ini menimbulkan dilema, di satu sisi masyarakat menuntut keadilan bagi korban, di sisi lain anak sebagai pelaku juga harus dilindungi hak tumbuh kembangnya.
Bagaimana agar kasus serupa tidak terulang? Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah berupaya melakukan pencegahan. Wamen PPPA Veronica Tan menyebutkan bahwa pelaku anak bisa diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, proses hukum pelaku anak harus mematuhi UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta PP 65/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. (Detik News, 8-10-2026).
Ketetapan Sanksi atas Anak sebagai Pelaku Pidana dalam Konstitusi di Indonesia
Menurut UU 35/2014 Pasal 1 Ayat 1 serta Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia melalui Keppres 36/1990, “Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Definisi ini dipakai untuk kepentingan perlindungan secara umum.
Terkait kriminalitas yang dilakukan anak, karena mereka tidak dapat dikenakan sanksi pidana umum, Indonesia memiliki sistem khusus bagi mereka, yang berbeda dengan pidana/peradilan orang dewasa. Aturan hukum utama yang mengatur seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
– Subjek hukum: mengatur anak berusia 12 tahun hingga belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
– Anak di bawah 12 tahun: tidak dapat dipidana, melainkan hanya dikenai tindakan (seperti dikembalikan kepada orang tua atau mengikuti program pembinaan).
– Keadilan restoratif dan diversi: wajib diupayakan penyelesaian di luar jalur peradilan (diversi), terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). (bphn[dot]go[dot]id).
Konstitusi khusus ini efektif berlaku sejak 2012. Namun ironisnya, kriminalitas pelaku anak malah makin meningkat. Artinya, solusi terhadap permasalahan kriminalitas anak dengan semata-mata memberikan sanksi khusus adalah tidak tepat. Bagaimana pandangan sistem Islam dalam menghadapi dilema ini?
Ketetapan Sanksi atas Anak sebagai Pelaku Pidana dalam Islam
Para ulama menggolongkan anak-anak ke dalam dua kelompok, yaitu ghairu mumayiz dan mumayiz. Ghairu mumayiz adalah anak yang belum dapat membedakan yang baik dan buruk, sedangkan mumayiz adalah seorang anak yang secara umum telah kelihatan peran akalnya sehingga ia mampu secara sederhana membedakan antara tindakan baik dan buruk. Namun, kemampuannya belum sempurna karena belum mempunyai pandangan yang jauh. Masa mumayiz bagi seorang anak itu kurang lebih dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa balig. (Al-Mu’jam Al-Wasith, Juz I).
Pada masa ini anak-anak belum terkena taklif hukum sehingga amal perbuatannya belum terkena pahala dan dosa, mereka belum terkategori mukalaf. Rasulullah ﷺ bersabda,
رُفِعَ الْقَلمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النائِمِ حَتى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصبِيِّ حَتى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُوْنِ حَتى يَعْقِلَ
”Telah diangkat pena bagi tiga golongan, yaitu dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia balig, dan dari orang gila hingga ia berakal (waras).” (HR Abu Dawud, no. 4403).
Yang dimaksud “diangkat pena” (rufi’a al-qalamu) dalam hadis ini adalah diangkat taklif (beban hukum), yakni tiga golongan itu bukan mukalaf. (Taqiyuddin Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah III/36, Muqaddimah ad-Dustur I/188).
Seorang anak dikategorikan mukalaf di antaranya jika mereka telah balig. Allah Taala berfirman,
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
“Dan apabila anak-anakmu telah mencapai usia balig.” (QS An-Nur: 59).
Seorang anak dikatakan telah balig jika sudah terdapat satu atau lebih di antara tanda-tanda balig (‘alamat al-bulugh) yang ditetapkan syariat, dan pada saat itu berarti ia sudah dianggap mukalaf dan dapat dijatuhi sanksi jika melakukan perbuatan kriminal. (Abdurrahman al-Maliki, Nizham al-‘Uqubat, hlm. 108).
Tanda-tanda balig adalah salah satu dari empat tanda berikut: pertama, ihtilam, yaitu keluarnya mani dari laki-laki atau perempuan baik dalam keadaan tidur (mimpi basah/mimpi berhubungan badan) maupun dalam keadaan sadar (misalnya onani); kedua, tumbuhnya rambut kemaluan baik pada laki-laki atau perempuan; ketiga, sudah haid atau melahirkan, khusus bagi perempuan; keempat, sudah mencapai umur balig, baik pada laki-laki atau perempuan, yaitu 15 tahun menurut pendapat jumhur ulama, dihitung menurut kalender kamariah, bukan kalender syamsiah. (Imam Syaukani, Nailul Authar, 7/55—60).
Dari keempat tanda balig tersebut, terdapat tiga tanda yang disepakati fukaha, yaitu tanda pertama, kedua, dan ketiga. Adapun tanda keempat (umur), terdapat perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan fukaha. (Abdul Qadir ‘Audah, At-Tasyri’ al-Jina`i Al-Islami, 1/603).
Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, batas umur balig 15 tahun. Menurut ulama Malikiyah 18 tahun, sedang menurut Imam Abu Hanifah batasnya 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Yang rajih menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani adalah 15 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan, berdasarkan hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari no 2521 dan 3871. (Muqaddimah ad-Dustur, 1/204—206; Abdul Qadim Zallum, Nizham al-Hukm fi al-Islam, hlm. 52; Ajhizah Daulah al-Khilafah, hlm. 86—87).
Dengan demikian, seorang anak yang melakukan perbuatan kriminal (jarimah/crime), misalnya mencuri, melakukan pengeroyokan (tawuran), membunuh tanpa sengaja (misal kecelakaan), dan sebagainya, tidak dapat dijatuhi sanksi pidana Islam (‘uqubat syar’iyyah), baik hudud, jinayah, mukhalafat, maupun takzir. Hal ini karena mereka belum tergolong mukalaf yang harus memenuhi tiga syarat mukalaf, yaitu akil (berakal), balig (dewasa), dan mukhtar (melakukan perbuatan atas dasar pilihan sadar, bukan karena dipaksa atau berbuat di luar kuasanya). (M. Shiddiq al-Jawi, Fissilmi Kaffah).
Rasulullah ﷺ bersabda,
عن عَطيَّةُ القُرظيُّ قالَ : كنتُ مِن سَبيِ بَني قُرَيْظةَ، فَكانوا ينظُرونَ، فمَن أنبتَ الشَّعرَ قُتِلَ، ومن لم يُنبِتْ لَم يُقتَلْ وفي روايةٍ قال : فَكَشفوا عانَتي فوجَدوها لم تُنبِتْ فجَعلوني في السَّبيِ
Dari ‘Athiyah Al Qurzhi ia berkata, “Dahulu saya termasuk tawanan Bani Quraizhah. Mereka (pasukan kaum muslim) melakukan pemeriksaan. Siapa saja yang sudah tumbuh rambut kemaluannya, maka ia dihukum mati. Sedangkan barang siapa yang belum tumbuh, maka tidak dihukum mati.” Dalam satu riwayat disebutkan, “Mereka memeriksa rambut kemaluanku dan mereka dapati rambut kemaluanku belum tumbuh, maka mereka hanya menjadikan aku tawanan perang (tidak dihukum mati).” (HR Abu Dawud, no. 4404, Al-Baihaqi, no. 11648 dan 18479).
Oleh karena itu, jika pelaku kriminal adalah orang gila atau anak (belum balig), ia tidak dapat dihukum. Namun, jika perbuatan kriminal yang dilakukan anak itu terjadi karena kelalaian walinya, maka wali itu yang dijatuhi sanksi. Jika bukan karena kelalaian wali, wali tidak dapat dihukum. (Abdurrahman al-Maliki, Nizham al-‘Uqubat, hlm. 108).
Misalnya, jika anak melakukan perusakan barang atau pembunuhan tidak sengaja, sanksi pidana ditiadakan. Namun, kerugian materi atau denda (diat) dibebankan secara perdata kepada walinya (‘aqilah). Hakim akan memaksa wali untuk memperketat pengawasan. Jika terbukti ada pembiaran dari orang tua, walinya yang dapat dijatuhi sanksi oleh negara.
Namun, demi tegaknya keadilan, anak yang merupakan pelaku pidana, sekalipun tidak dikenakan hukum pidana Islam (uqubat), mereka dapat dikenakan ta’dib. Ta’dib diterapkan dengan syarat mutlak: bersifat mengajar, mendidik, mengoreksi perilaku, dan sama sekali tidak boleh melukai fisik maupun psikologis anak.
Terkait ta’dib ini, Abdul Qadir Audah, dalam At-Tasyri’ al-Jina’i membagi penanganannya menjadi dua. Pertama, untuk yang usia di bawah tujuh tahun (ghair mumayiz), ta’dib diserahkan sepenuhnya secara domestik kepada orang tua. Kedua, untuk yang mumayiz, usia tujuh tahun hingga menjelang balig, dikenakan ta’dib (pengajaran) dan pemulihan. Bisa dengan menempatkan anak di bawah bimbingan ulama atau guru khusus untuk memberikan pendidikan agama, atau jika kasusnya berat bisa ditempatkan di tempat pembinaan khusus, seperti asrama. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah ﷺ tentang ta’dib kepada anak-anak,
عن عمربن سعيب عن ابيه عن جده قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع
سنين وإذا بلغ عشر سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع )رواخ ابواداود(
“Perintahkanlah anak-anak kalian melakukan salat bila mereka telah berusia tujuh tahun, dan apabila telah berusia sepuluh tahun boleh dipukul (jika meninggalkan salat) dan pisahkan tempat tidur mereka.” (HR Abu Daud).
“Dosa” Kapitalisme di Balik Maraknya Kriminalitas Anak
Kriminalitas anak bukanlah sekadar masalah kenakalan individu atau kegagalan pola asuh/pendidikan orang tua. Minimnya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak tidak berdiri sendiri, tetapi ada dosa sistemis di baliknya. Kriminalitas anak merupakan akumulasi dampak nyata dari sistem kapitalisme yang menciptakan beragam kerusakan, yaitu kemiskinan struktural, pengikisan fungsi keluarga, dan komersialisasi kerusakan moral, terutama lewat media digital yang dibiarkan bebas oleh negara. Ketika sebuah sistem mengukur segala sesuatu berdasarkan materi dan keuntungan, anak-anak sering kali menjadi korban paling rapuh yang berada di ujung kehancuran.
Kapitalisme yang meletakkan dominasi kekuasaan pada pemilik modal (kapitalis), secara inheren telah menciptakan kesenjangan sosial yang lebar. Kekayaan pun berputar di lingkaran elite saja. Kebutuhan pokok (nutrisi yang baik, pendidikan berkualitas, dan kesehatan) menjadi barang mewah yang dikomersialkan. Akibatnya, jutaan keluarga terjebak dalam kemiskinan struktural. Orang tua harus seharian bekerja meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan. Anak-anak pun tumbuh di lingkungan miskin, kehilangan akses terhadap fasilitas tumbuh kembang yang layak, apalagi untuk mendapatkan pola asuh dan pendidikan agama dari orang tuanya. Anak-anak kehilangan figur pengawas, pembimbing, dan pelindung utama di rumah. Anak-anak mencari validasi, perhatian, dan hiburan di luar rumah. Mereka rentan terjebak arus opini media digital yang menyesatkan serta lingkaran pergaulan negatif, sebagai pengisi ruang kosong di rumah.
Minusnya pendidikan agama dari usia dini, menjadikan anak-anak pada masa mumayiz (prabalig) belum dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Sementara itu, sikap abai negara pada aspek kedaulatan digital berdampak pada derasnya brutalisme, perundungan, serta gaya hidup hedonistis yang mereka konsumsi tanpa filter. Semua tersimpan dalam memori visual mereka, kemudian mereka duplikasi dalam perilaku. Tidaklah heran jika dalam kehidupan di bawah sistem kapitalisme ini, kita berhadapan dengan banyak kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun, bahkan masih usia mumayiz.
Peran Media Digital dalam Maraknya Pelaku Pidana Anak
Jumlah pelaku pidana anak makin meningkat pada era digital sehingga masyarakat cenderung menyalahkan media digital sebagai sumber permasalahan. Regulasi untuk mengatasinya pun dengan cara mengurangi penggunaan gawai. Namun, apakah benar media digital merupakan akar permasalahannya?
Teknologi digital, sebagai bagian dari perkembangan teknologi, merupakan madaniyah amm. Menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Islam, madaniyah amm adalah benda/alat, produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi. Madaniyah amm bersifat umum dan universal sehingga bebas nilai, tidak mengandung nilai benar-salah.
Hanya saja, sebagai sebuah alat dan produk kemajuan teknologi, teknologi digital bisa dimanfaatkan oleh penguasanya, yaitu negara-negara kapitalis, untuk menderaskan nilai-nilai ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme yang telah mencengkeram setiap sendi kehidupan dalam interaksi di dunia nyata, penetrasinya makin deras dan tidak terbendung di dunia maya, dengan bantuan teknologi digital, karena tanpa hambatan tempat dan waktu, serta mudah diakses semua kalangan.
Akar permasalahan maraknya pidana pelaku anak, bukanlah media digital. Ini karena kerusakan perilaku bermuara pada pola pikir serta pola sikap yang membentuk kepribadian. Pola pikir dan pola sikap dipengaruhi oleh informasi-informasi yang dikonsumsi. Ideologi kapitalisme saat ini telah menguasai opini dunia. Penyebarannya makin masif dan liar dengan kemajuan digital dan algoritmanya, termasuk tayangan kekerasan yang terus-menerus dikonsumsi anak-anak sehingga tersimpan dalam memorinya sebagai hal yang dinormalisasi. Hal ini makin parah ketika orang tua alpa mencermati indikasi ini dalam diri anak. Anak pun menduplikasi perilaku kekerasan tersebut.
Negara semestinya tidak membiarkan hal ini. Penyebaran informasi-informasi negatif di media digital tidak mungkin dibendung kecuali oleh kedaulatan negara. Seharusnya negara memiliki kedaulatan utuh, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Kedaulatan digital akan membuat negara mampu membuat platform digital baru yang algoritmanya tidak dikendalikan oleh negara lain dan ideologi asing. Dengan demikian, anak-anak terpelihara dari tayangan yang membahayakan dan merusak mereka.
Sistem Islam, Pelindung Terbaik Masa depan Anak
Sistem Islam tegak atas tiga pilar utama, yaitu pilar individu dan keluarga yang bertakwa, pilar masyarakat dengan suasana amar makruf nahi mungkar, serta pilar negara sebagai perisai. Keluarga menjadi benteng pertama bagi anak, yang menanamkan akidah Islam yang kukuh. Setiap fase kehidupan anak (ghair mumayiz dan mumayiz) kental dengan pendidikan berbasis akidah Islam. Dengan memahamkan konsep muraqabah, anak memahami bahwa Allah senantiasa mengawasinya, sekalipun fungsi akalnya belum sempurna, tetapi sudah muncul rasa takut melanggar perintah Allah, dia pun sudah dapat membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat menjaganya dari perilaku kriminal. Saat memasuki masa balig, ia akan mewujud sebagai generasi berkepribadian Islam.
Masyarakat menjadi pilar lapis kedua. Dengan lingkungan yang kental dengan amar makruf nahi mungkar, fondasi agama yang telah ditanamkan di keluarga tetap terpelihara ketika anak-anak berinteraksi sosial. Negara pun hadir mengukuhkan semua aspek sebagai pilar ketiga. Negara menerapkan sistem pendidikan dengan landasan akidah Islam. Negara juga menerapkan sistem ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan komunal. Dengan kedaulatan, negara mampu menyaring informasi-informasi yang beredar, baik di dunia nyata maupun maya (digital), agar hanya informasi yang akan mengukuhkan akidah dan tsaqafah Islam pada umat.
Dengan berfungsinya ketiga pilar, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terpelihara dari ancaman kriminalitas, dan siap meraih masa depan gemilang. Wallahualam bissawab. [MNews/Ragil]
