[Editorial] Inaugural Meeting BoP, demi Gaza atau Ajang Penegasan Dukungan terhadap Penjajahan?

Muslimah News, EDITORIAL—Sambutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan perdana (Inaugural Meeting) Board of Peace (BoP) di Donald Trump United States Institute of Peace, Washington, D.C., Amerika Serikat (AS), Kamis (19-2-2026), makin menuai kecaman masyarakat. Pasalnya, setelah polemik atas keputusannya melibatkan Indonesia dalam BoP, pidato singkatnya pada pertemuan tersebut dinilai tidak sesuai dengan komitmen historis Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.

Selain tidak secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap Palestina dan tidak tegas mengecam pendudukan Zion*s, Presiden Prabowo malah menegaskan soal dukungan penuhnya atas rencana 20 poin yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump untuk stabilisasi Gaza dan perdamaian kawasan. Ia juga menyampaikan bahwa tujuannya bergabung dengan BoP adalah untuk memastikan rencana tersebut berhasil. Untuk itu, ia siap mengirim 8.000 personel tentaranya sebagai bagian International Stabilization Force (ISF) di Gaza, seraya mengatakan optimis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Trump, visi perdamaian yang nyata di Palestina dapat segera diwujudkan.

Politik Puji-pujian

Kekecewaan masyarakat memang wajar adanya. Meski mereka masih menerima konsep solusi dua negara yang sejatinya masih merupakan skenario AS, tuntutan atas kemerdekaan Palestina dan penghentian genosida di Gaza adalah perkara yang tidak bisa ditunda-tunda. Terlebih hal tersebut menjadi titipan amanah yang disampaikan para tokoh organisasi masyarakat Islam dan organisasi kebijakan luar negeri Indonesia saat bertemu Presiden di istana. Saat itu Presiden berhasil meyakinkan bahwa tujuannya masuk ke BoP adalah demi Gaza dan Palestina. Sampai-sampai, mereka yang tadinya mengkritik pun pada akhirnya berbalik menyatakan dukungan.

Namun, apa yang disampaikan Presiden di pertemuan BoP, justru menampakkan kelemahan dirinya. Bak kerbau dicocok hidung, kehadirannya di BoP tampak hanya menjadi penguat ambisi Trump untuk segera menguasai Gaza. Adapun janji-janjinya kepada masyarakat soal strategi pembebasan Palestina seakan menguap begitu saja. Tidak heran jika sebagian netizen terang-terangan menyebut manuver ini sebagai drama pengkhianatan.

Lucunya, pernyataannya itu justru menuai puja-puji dari Presiden AS. Betapa tidak? Trump seakan mendapat kunci jaminan dari negeri muslim sebesar Indonesia dalam rancangannya mengenai masa depan Palestina. Ia menyebut Presiden Prabowo sebagai “A man that I really like a lot, he is definitely tough, I don’t wanna fight him. President Prabowo of Indonesia he is a big guy. (Seorang pria yang sangat saya sukai, ia benar-benar tangguh, saya tidak ingin berkelahi dengannya, Presiden Prabowo dari Indonesia. Ia orang besar).”

Tentu saja bagi pemerintah, pujian ini merupakan hal yang membanggakan. Terlebih ketika akhirnya pihak AS tidak sungkan-sungkan mendaulat Indonesia sebagai wakil komandan bagi pasukan ISF. Alih-alih menyadari posisinya sebagai pihak yang dimanfaatkan, Presiden malah menyatakan siap mengerahkan pasukan lebih banyak lagi jika memang diperlukan.

Padahal sejak awal, keberadaan BoP sendiri sudah menuai beragam kritikan. Mulai soal posisi AS sebagai inisiator yang secara terang-terangan mendukung penjajahan, keberadaan Trump sebagai pemegang kepemimpinan BoP seumur hidup, keterlibatan para tokoh dunia dengan track record hitam, hingga isu soal bancakan proyek real estat raksasa bernilai USD150 miliar di wilayah pendudukan yang warganya digenosida.

Karenanya, meski Presiden berkali-kali menegaskan bahwa langkah ini menjadi satu-satunya cara yang harus ditempuh untuk membela dan memerdekakan Palestina, tetapi tidak ada satu pun argumentasi yang masuk diakal untuk membenarkannya. Yang pasti, keterlibatan Indonesia dalam proyek perdamaian ala AS ini justru menjadi legitimasi negeri muslim terbesar atas penjajahan dan kezaliman terstruktur Zion*s di wilayah Gaza dan seluruh Palestina.

Terlebih pusat komando ISF ternyata ada di wilayah Zion*s dan dikomandoi oleh AS sebagai sekutu utamanya. Wajar jika keberadaan pasukan Indonesia di ISF dipandang hanya menjadi alat mempercepat target perlucutan senjata para pejuang Gaza sebagai martir perlawanan. Dengan demikian, AS dan Zion*s mendapat karpet merah untuk segera mewujudkan peta masa depan kawasan yang dimulai dengan proyek New Gaza yang sejatinya tidak lebih dari pembersihan terselubung demi perluasan kolonialisme di keseluruhan Palestina.

Jebakan Penjajahan Lebih Dalam

Tidak bisa dimungkiri, berbagai langkah politik yang dilakukan Presiden Prabowo terkait BoP ini telah membawa Indonesia makin jauh masuk ke dalam jebakan politik penjajahan AS. Alih-alih terposisi imbang sebagaimana dinarasikan dalam pujian Trump, kompensasi yang didapatkan setelah masuknya Indonesia dalam BoP justru banyak merugikan masa depan Indonesia dan Palestina tentunya.

Tengok saja, sehari setelah pertemuan inaugural BoP, Indonesia dan AS melakukan perjanjian dagang yang disebut Agreement of Reciprocal Trade (ART). Melalui perjanjian bilateral ini kedua pihak menyepakati beberapa poin yang nyatanya sama sekali tidak imbang. Setidaknya disebutkan dalam dokumen perjanjian setebal 45 lembar tersebut ada 217 perjanjian yang mengikat Indonesia, sementara bagi AS hanya berlaku enam poin kewajiban saja.

Di antara yang tampak mencolok adalah adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menghapus 99% tarif pada barang asal AS. Sebaliknya, AS memberikan tarif resiprokal hingga 19% untuk barang Indonesia. Selain itu, Indonesia pun dipaksa melakukan impor besar-besaran barang Amerika senilai USD33 miliar, termasuk di antaranya membeli produk energi AS dan 50 unit pesawat Boeing.

Indonesia juga dipaksa melonggarkan sertifikasi halal pada berbagai produk impor AS, seperti kosmetik, alat kesehatan, barang gunaan, dll.. Tentu saja ini semua mengundang kecaman berbagai komponen umat, termasuk para tokoh MUI, karena berarti melabrak UU tentang Jaminan Produk Halal sekaligus mengancam hak konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal.

Ada pula diktum perjanjian yang mengancam kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. Misalnya, Indonesia disebut berkewajiban membatasi ekspor dan investasi dari negara lain yang masuk ke dalam daftar boikot pemerintah AS. Juga wajib menetapkan dan menerapkan mekanisme untuk meninjau investasi asing yang masuk terkait dengan risiko keamanan nasional AS.

Lalu yang tidak kalah menyakitkan, indonesia dipaksa berkomitmen memperpanjang konsesi tambang dan migas, di antaranya konsesi perusahan AS Freeport McMoran hingga 2061 dan perpanjangan kontrak ExxonMobil hingga 2055. Semua ini jelas sangat merugikan Indonesia dalam jangka panjang karena kedaulatan SDA kian dikorbankan hanya demi secuil kompensasi dari AS berupa pengurangan tarif yang non-resiprokal.

Di luar itu masih banyak poin perjanjian yang tidak masuk nalar. Wajar jika masyarakat geram karena efek dari semua kebijakan yang sangat sekuler kapitalistik dan America minded ini dipastikan akan membawa kemudaratan jangka panjang.

Bahkan tampak jelas, dalam konteks internasional, posisi Indonesia hanya sebagai negara pengekor bagi politik global AS yang siap diperas dan diperbudak. Tampak pula bahwa karakter “macan galak” sebagaimana yang kerap ditampilkan dalam pidato di mimbar-mimbar, hanyalah “kucing” yang sedang bermimpi menjadi “bintang”.

Dosa Politik Tidak Terampunkan

Kasus Gaza-Palestina dengan segala kebijakan politik nasional dan global yang melingkupinya, sejatinya menampakkan posisi umat Islam yang sedang berada di titik nadir peradaban. Semua ini niscaya terjadi karena umat dan pemimpinnya makin jauh dari cahaya petunjuk berupa ideologi Islam.

Mereka malah bersikukuh mempertahankan sistem hidup sekuler kapitalisme yang tidak mengenal halal-haram sekaligus menjadikan kemaslahatan yang sangat subjektif sebagai standar perbuatan.

Akibatnya, muncul banyak persoalan yang tidak bisa tuntas diselesaikan, bahkan kehidupan umat dilingkupi banyak kesempitan sebagaimana yang tampak sekarang.

Padahal sejatinya umat Islam sudah diberi kedudukan mulia sebagai sebaik-baik umat. Mereka adalah umat pertengahan yang siap memimpin seluruh umat dan menyejahterakan mereka dengan Islam. Mereka adalah umat yang satu, yang diumpamakan seperti tubuh. Satu sama lain saling membela demi dan atas nama iman Islam. Semua kondisi ideal ini bukan hanya ada dalam konsep, melainkan pernah mewujud dalam sejarah emas peradaban Islam yang tegak selama belasan abad.

Karena itu, umat Islam harus berupaya mengembalikan diri pada jati dirinya yang asli, menjadi umat terbaik, pemimpin peradaban cemerlang di bawah satu kepemimpinan yang menerapkan seluruh aturan-aturan Islam. Dengan cara itulah mereka akan mampu menjadi entitas yang kuat dan berdaulat, serta menjadikan perjuangan membela kemuliaan umat sebagai urusan hidup mati (qadhiyah mashiriyah) mereka.

Dengan modal ini pula umat Islam dan pemimpinnya bisa tegak berdiri melawan segala bentuk penjajahan, sekuat tenaga membela saudaranya yang ditimpa kezaliman dan bukan malah memberi jalan mulus dan mendukung penjajahan sebagaimana sekarang.

Dalam pandangan Islam, keterlibatan negeri muslim dalam BoP yang diinisiasi pelaku kezaliman dan penjajahan atas umat Islam, yakni AS dan sekutunya yang dalam pandangan Islam termasuk negara kafir muhariban fi’lan (secara nyata memerangi umat Islam), jelas merupakan sebuah keharaman. BoP adalah koalisi sesat yang bukan hanya merugikan umat Islam, tetapi juga melanggar ketentuan syariat yang melarang umat Islam memberi jalan kepada kafir untuk menguasai orang mukmin.

Allah Swt. berfirman, “.. dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (TQS. An-Nisa: 141).

Juga berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (TQS. Al-Maidah: 51)

Walhasil, umat Islam memang tidak mungkin berharap kepemimpinan sekuler kapitalisme ini akan berdiri membela kepentingan mereka dan agamanya. Sehingga ada urgensi bagi mereka untuk segera mewujudkan kepemimpinan yang tegak di atas akidah dan siap menjadikan syariat sebagai tuntunan sekaligus menjadi solusi bagi seluruh problem umat Islam di seluruh dunia.

Itulah sistem kekhilafahan yang diwariskan baginda Rasulullah saw. dan dilanjutkan oleh generasi terbaik setelahnya hingga menyatukan berbagai umat di berbagai tempat dan zaman. Khilafah adalah negara mandiri dan berdaulat yang hanya ber-wala pada Allah Swt. dan Rasul-Nya, serta menjadikan izzul islam wal muslimin sebagai visi politik global. Kedatangannya kembali memang sudah dijanjikan, tetapi Allah Swt. memberi kita kesempatan untuk beroleh pahala besar, yakni berupa Surga Firdaus yang hanya disediakan bagi para Nabi, para shadiqin, para salihin, dan orang-orang yang berjuang di jalan Islam. [MNews/SNA]