Penulis: dr. Arum Harjanti
Muslimah News, FOKUS — Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan One Health menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kedaulatan kesehatan Indonesia. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan regulator, Indonesia diharapkan mampu mempercepat kemandirian di bidang obat, vaksin, alat kesehatan, hingga pelayanan kesehatan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wamenkes saat menghadiri peluncuran Ekosistem One Health Indonesia dan Center of Excellence for Indonesia Health yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Jakarta, Kamis (16-7-2026). Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa keanekaragaman hayati, bonus demografi, perkembangan teknologi digital, serta sumber daya manusia yang makin berkualitas. Potensi tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan kontributor bagi kesehatan global.[1]
Mungkinkan kedaulatan kesehatan terwujud ketika Indonesia mengadopsi One Health? Bagaimana Islam mewujudkan kedaulatan kesehatan?
One Health, Program Global yang Gagal
One Health adalah pendekatan terpadu untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem. Pendekatan ini menggunakan hubungan erat dan saling ketergantungan antara bidang-bidang tersebut untuk menciptakan metode pengawasan dan pengendalian penyakit yang baru.[2] Ia merupakan program global yang disusun oleh aliansi kuadripartit internasional antara WHO (World Health Organization) , FAO (Food and Agriculture Organization), WOAH (World Organisation for Animal Health), dan UNEP (United Nations Environment Programme).
Untuk menguatkan pendekatan One Health, Quadripartite telah mengembangkan Rencana Aksi Bersama One Health atau One Health Joint Plan of Action (2022—2026). Rencana Aksi tersebut berfokus pada enam bidang, yaitu kapasitas One Health untuk sistem kesehatan, epidemi zoonosis yang muncul dan muncul kembali, penyakit zoonosis endemik, penyakit tropis yang terabaikan dan penyakit yang ditularkan melalui vektor, risiko keamanan pangan, resistensi antimikroba, dan lingkungan. [3]
Indonesia mengadopsi One Health melalui UU 17/2023 tentang Kesehatan. Pada pasal 91 UU tersebut disebutkan secara khusus bahwa penanggulangan penyakit menular harus dikoordinasikan dan diintegrasikan di berbagai sektor, di antaranya kesehatan manusia, hewan, pertanian, dan lingkungan hidup.
Sebenarnya Indonesia telah mengadopsi pendekatan One Health sejak 2006. Miris, hingga saat ini berbagai penyakit yang menjadi target One Health masih belum tuntas juga. Bahkan, sudah satu dekade program ini diadopsi belum juga terjadi eliminasi berbagai penyakit zoonosis, seperti rabies, antraks, dan leptospirosis. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menyatakan bahwa sekitar 60% penyakit infeksi pada manusia berasal dari hewan dan sekitar 75% penyakit infeksi baru bersifat zoonosis.[4] Di Indonesia kasus rabies, leptospirosis, dan antraks masih banyak terjadi, bahkan dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan kasus rabies dan leptospirosis.
Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan One Health gagal mencapai tujuannya. Penerapan One Health sebenarnya menjadi alarm bagi dunia, termasuk Indonesia, bahwa hingga hari ini penyakit zoonosis masih menjadi persoalan penting di dunia.
Pendekatan One Health dinilai terlalu fokus pada kesehatan manusia dan abai pada faktor lingkungan. Padahal, situasi hari ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan memberi dampak besar terhadap kesehatan manusia. Demikian halnya berbagai faktor sosial determinan kesehatan lainnya yang dalam kondisi buruk sehingga menyulitkan rakyat mendapatkan akses kesehatan.Tingginya kemiskinan, layanan kesehatan yang belum merata, kesenjangan pendidikan, rendahnya literasi kesehatan, serta rendahnya sanitasi dan ketersediaan air bersih adalah beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian jika ingin mewujudkan masyarakat sehat bebas penyakit zoonosis.
Penjajahan Gaya Baru Melalui One Health
Ketika One Health ditetapkan oleh berbagai badan dunia, termasuk dalam kerja sama antarnegara seperti ASEAN dan G20, maka One Health sejatinya merupakan agenda politik kesehatan global yang dibangun dalam sistem kapitalisme. Pendekatan ini menjadikan penyakit sebagai isu keamanan global yang terkait dengan pengetahuan, pembiayaan, teknologi, data, dan kekuasaan antarnegara.
Penerapan One Health mengharuskan Indonesia mengikuti arahan global. Dalam berbagai hal yang sudah ditetapkan di dalam program tersebut, seperti membangun jaringan surveilans, laboratorium, dan lain-lain sesuai dengan standar global. Hal ini akan memicu adanya ketergantungan pada negara luar, terutama yang memiliki teknologi terdepan. Apalagi alih teknologi sering kali terlalaikan karena terbentur pada kemampuan finansial dan program prioritas negara. Ketergantungan akan bahan-bahan diagnostik dan laboratoriun yang belum mampu disediakan di Indonesia juga mungkin terjadi. Realitas bahwa Indonesia mengalami ketergantungan impor pada sektor farmasi dan alat-alat kesehatan tentu menguatkan hal ini.[5] Memang benar, Indonesia mulai berencana untuk membangun industri kesehatan di dalam negeri sebagaimana disebutkan dalam Rencana Aksi Nasional Ketahanan Kesehatan 2025—2029. Namun, dalam sistem kapitalisme yang meminimalkan peran negara, negara berperan sebagai pembuat regulasi, sedangkan para kapitalis akan menjalankan industri kesehatan. Apalagi negara menerapkan konsep reinventing government yang menguatkan keterlibatan swasta dan memandirikan rakyat. Berlakunya mekanisme pasar tidak dapat dielakkan sehingga rakyat yang tidak mampu tidak akan bisa menjangkau layanan kesehatan.
Hal ini makin menguatkan paradigma kapitalisme bahwa kesehatan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Para kapitalis akan bermain dalam industri kesehatan sebagai operator. Akibatnya berlakulah mekanisme pasar. Hal ini akan mengantarkan pada terjadinya ketimpangan karena kemampuan rakyat dalam mengakses layanan kesehatan sangat beragam, apalagi di tengah tingginya kemiskinan, dan belum meratanya pembangunan, khususnya di wilayah 3T.
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah pola hubungan antarnegara dalam proyek global, apakah ada kesetaraan ataukah ada ketidakadilan. Protes Indonesia pada 2007 atas pengembangan vaksin dari sampel virus flu burung yang dikirim Indonesia adalah salah satu contoh persoalan yang muncul akibat ketidaksetaraan posisi negara. Pada saat itu Indonesia sempat menghentikan pengiriman sampel virus karena tidak memperoleh jaminan ketersediaan vaksin untuk rakyat Indonesia.
Ketidakadilan dalam benefit sharing atas pengembangan vaksin yang kemudian dijual secara komersial membuat Indonesia terhalang atas akses vaksin tersebut, sedangkan negara kaya diuntungkan karena dapat membeli vaksin untuk memenuhi kebutuhan negerinya, padahal produksi vaksin terbatas. Kondisi ini menggambarkan negara pemilik virus tidak memiliki kedaulatan atas sumber daya yang dimilikinya.
Di samping itu, bantuan dana dalam penerapan One Health juga dapat menjadi ancaman tersembunyi. Memang benar, bantuan dana tersebut adalah hibah, bukan utang. Namun, dalam sistem kapitalisme berlaku ungkapan “tidak ada makan siang gratis”. Oleh karena itu, akan ada kompensasi lain yang ditanggung oleh negara penerima bantuan.
Negara penerima bantuan dapat terikat pada kebutuhan impor untuk menjaga keberlangsungan program tersebut. Hal ini dapat mengantarkan pada ketergantungan terhadap negara lain, khususnya negara maju. Besarnya peluang investasi sektor kesehatan di Indonesia menjadi hal yang menarik masuknya investor—baik lokal maupun asing—untuk berebut pasar di Indonesia. Hal ini dapat memicu terbentuknya penjajahan gaya baru dalam sektor kesehatan.
Selain itu, sistem kapitalisme dengan prinsip kebebasannya telah melahirkan perilaku merusak, baik merusak diri sendiri maupun lingkungan. Kerusakan ini sangat berbahaya ketika pelakunya adalah skala negara dengan segala kebijakan kapitalistik. Akibatnya, One Health akan bertemu dengan faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuannya, yaitu terwujudnya dunia yang sehat dan bebas dari penularan penyakit. Dengan demikian, alih-alih rakyat sehat dan negara berdaulat, yang terjadi justru ketergantungan kepada swasta, baik asing maupun nasional. Walhasil, mewujudkan kedaulatan kesehatan dengan One Health adalah sebuah ilusi.
Islam Mewujudkan Kedaulatan Kesehatan
Kedaulatan kesehatan hanya dapat terwujud ketika negara memilki kemandirian dalam seluruh bidang kehidupan. Negara mandiri ini akan terwujud ketika negara menerapkan tata kelola kesehatan berdasarkan Islam yang terpadu dalam sistem politik Islam. Potret negara demikian akan tecermin di dalam negara Khilafah. Pasalnya, Islam menetapkan kesehatan adalah hak dasar setiap individu rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, Khilafah akan membangun mekanisme terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan masyarakat sehat.
Islam juga menetapkan negara Khilafah bervisi raa’in atau pengurus rakyat. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mendasar rakyat, termasuk kesehatan. Hal ini sebagai wujud sabda Rasulullah ﷺ “Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Paradigma ini mendorong Khilafah memberikan layanan kesehatan terbaik pada rakyat sebagai pelaksanaan kewajiban syariat negara terhadap rakyat. Layanan kesehatan berkualitas akan disediakan untuk rakyat di seluruh penjuru wilayah negara. Layanan ini diberikan secara gratis kepada semua orang tanpa diskriminasi, bahkan untuk warga asing yang berada di wilayah Khilafah.
Khilafah akan menjamin bahwa berbagai faktor yang memengaruhi derajat kesehatan akan memberikan pengaruh positif dan kondusif, termasuk berbagai faktor determinan sosial kesehatan. Apalagi Islam juga menetapkan kewajiban memelihara jiwa (hifzhu an-nafs) sebagai salah satu tujuan pokok syariat (maqāṣid al-syarī’ah). Dengan demikian, seluruh kebijakan negara dalam seluruh sektor kehidupan memberikan kontribusi positif atas terwujudnya lingkungan yang aman, bebas penularan penyakit, termasuk munculnya infeksi baru penyakit zoonosis dan penyakit endemis.
Khilafah juga akan menjamin keamanan pangan, mencegah terjadinya resistensi antimikroba, serta mewujudkan lingkungan yang aman untuk kesehatan. Pembangunan yang dilaksanakan akan memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ, “Janganlah membahayakan pada diri sendiri, dan jangan pula membahayakan orang lain.” (HR Ibnu Majah dan Daruquthni).
Khilafah akan mengelola semua sektor tersebut secara sentralistis. Dengan demikian, koordinasi antardepartemen menjadi lebih mudah sehingga keterpaduan kebijakan akan lebih mudah diwujudkan. Selain itu, Khilafah akan terus melakukan riset dan inovasi teknologi untuk mendapatkan cara paling efektif dan efisien dalam mewujudkan kesehatan rakyat yang menyeluruh. Penerapan sistem ekonomi Islam akan menjamin terpenuhinya sumber dana yang mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut. Dengan politik luar negeri Khilafah berbasis penyebaran dakwah dan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, dunia yang sehat akan mudah terwujud.
Sejarah peradaban Islam telah mencatat kemajuan luar biasa dalam tata kelola kesehatan. Berdirinya rumah sakit sepanjang masa Khilafah—dengan berbagai layanan unggulan—adalah bukti tangguhnya sistem kesehatan Islam. Sistem ini juga mampu mendorong berkembangnya ekosistem ilmu dan teknologi kedokteran serta layanan kesehatan pada masa itu sehingga berperan penting dalam mewujudkan masyarakat sehat yang menjadi mata rantai penting dalam perkembangan kedokteran dunia.
Tegaknya Khilafah akan meniscayakan pendekatan kesehatan secara menyeluruh, karena Islam memandang manusia, hewan, dan lingkungan adalah makhluk Allah yang harus dikelola sesuai dengan perintah Allah. Islam juga memerintahkan untuk membangun masyarakat yang berkeadilan yang dipenuhi kebutuhan dasarnya. Khilafah sebagai negara mandiri akan mampu mewujudkan kedaulatan kesehatan. Keberadaan Khilafah adalah kebutuhan yang urgen demi terwujudnya kedaulatan kesehatan. Wallahualam bissawab. [MNews/RR]
[1] https://kemkes.go.id/id/wamenkes-one-health-jadi-fondasi-kedaulatan-kesehatan-indonesia
[2] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/one-health
[3] https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/one-health-joint-plan-action-address-health-threats-humans-animals
[4] https://kemkes.go.id/id/wamenkes-one-health-jadi-fondasi-kedaulatan-kesehatan-indonesia
[5] https://katadata.co.id/berita/industri/6a505686d37b8/impor-farmasi-dan-alkes-tembus-rp-62-t-bagaimana-prospek-pasar-kesehatan-ri
