[Editorial] Merindukan Kepemimpinan ala Nabi ﷺ

Muslimah News, EDITORIAL — Kedatangan Paus ke Indonesia sejatinya kian membuka wajah buruk rezim kepemimpinan sekuler beserta para penopangnya, khususnya dari kalangan ulama pengusung moderasi Islam. Penyambutan yang penuh euforia serta wajah toleransi kebablasan yang ditunjukkan jajaran elite umara dan ulama ini, fix mengonfirmasi bahwa mereka sama sekali tidak punya kepedulian atas urusan keamanan akidah umat Islam.

Bukan itu saja, kunjungan Paus juga makin menegaskan posisi Indonesia sebagai negara pengekor. Pidatonya di istana dengan gamblang menunjukkan bahwa ia datang bukan sekadar untuk menjalankan misi keagamaan. Ada misi politik global yang ia bawa, yakni menancapkan gagasan moderasi beragama dan menekan komitmen para pemimpin Indonesia dalam menangani ekstremisme (Islam) melalui narasinya soal kerukunan, kemajemukan, dan perdamaian.

Krisis Kepemimpinan di Tengah Penyesatan Pemikiran

Misi politik ini jelas berbahaya karena sejatinya target moderasi beragama dan narasi eliminasi ekstremisme adalah agenda Barat untuk mengukuhkan paham sekularisme di Dunia Islam. Dengan strategi ini, Barat ingin mengeliminasi peluang umat Islam untuk kembali bangkit memimpin dunia dan mengalahkan kepemimpinan peradaban kapitalisme global. Barat juga ingin menutup peluang umat Islam—khususnya Indonesia—dalam menyelesaikan berbagai persoalan internasional dengan solusi Islam, termasuk okupasi Zion*s atas Palestina, yakni mengobarkan jihad dan mewujudkan kekhalifahan sebagai institusi kepemimpinan Islam.

Memang sudah sejak lama, negeri dengan jumlah muslim terbesar di dunia ini mengalami krisis kepemimpinan. Bukan sekadar soal sulit mencari calon pemimpin, tetapi lebih dari itu, para pemimpin yang ada sudah kehilangan muruah dan integritas sebagai pemimpin. Keberadaan mereka alih-alih memberi kemaslahatan bagi rakyat, justru menjadi sumber keburukan, baik bagi umat, agama, maupun bagi eksistensi politik Islam.

Hal yang bisa dibaca dari peristiwa kunjungan Paus tadi hanyalah sebagian kecil dari lemahnya kepemimpinan yang bisa berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, terutama pada aspek keagamaan dan posisi politik Indonesia dalam kancah internasional. Tengok saja, ketika Paus dibiarkan menasihati para penguasa dan ulama umat Islam, padahal ia justru yang berhak mendapat dakwah Islam; juga dimuliakan sedemikian rupa, padahal syariat telah menghinakan; maka runtuhlah salah satu fungsi kepemimpinan, yakni menjaga wibawa kepemimpinan Islam dan menjalankan misi dakwah mengajak orang kafir kepada Islam.

Begitu pun ketika Al-Qur’an dibaca bersamaan dengan Injil saat penyambutannya, masjid dibiarkan menjadi tempat pertemuan dan dialog lintas iman, termasuk azan di TV diganti running text saat penayangan Misa Akbar, maka hilanglah keyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, tinggi, dan diridai Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an dan Sunah.

Semua ini jelas menunjukkan bahwa para pemimpin muslim—sengaja atau tidak—telah meracuni akidah dan pemahaman politik umat, terutama bagi kalangan awam yang minim pengetahuan tentang Islam. Peracunan akidah dan politik ini juga terjadi ketika Nasaruddin Umar, seorang Imam Besar Masjid Istiqlal, menyatakan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai negara yang dikunjungi Paus Fransiskus adalah pertanda baik karena menurutnya berarti Indonesia dipandang istimewa oleh Paus, meski bukan mayoritas Katolik, bahkan merupakan negeri mayoritas umat Islam terbesar di dunia.

Di situlah persoalannya. Indonesia dibidik justru karena muslimnya yang mayoritas. Tatkala identitas Islam pada umat berhasil dilemahkan dengan cara disekularisasi dan dideradikalisasi, maka Indonesia akan menjadi barometer keberhasilan agenda moderasi beragama. Kekuatan politik Islam dunia pada masa yang akan datang pun dipastikan tidak akan pernah muncul ke permukaan.

Krisis Kepemimpinan, Akut di Semua Lini Kehidupan

Hanya saja, selain tampak dari tidak adanya fungsi penjagaan akidah dan wibawa negara, krisis kepemimpinan juga tampak dari banyaknya persoalan yang membelit bangsa ini, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, hankam, dan sebagainya. Menguatnya cengkeraman oligarki dalam kekuasaan, munculnya fenomena politik dinasti di pusat maupun daerah, adanya berbagai drama politik saat pilpres dan pilkada, menunjukkan lemahnya kepemimpinan pada bidang perpolitikan.

Adapun pada aspek ekonomi, krisis kepemimpinan ditandai dengan ketakmampuan negara dalam menyejahterakan rakyat di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah. Kemiskinan makin merajalela, dunia usaha makin kolaps, tsunami PHK terus terjadi, hingga utang negara yang menggunung dan terus diklaim baik-baik saja, padahal pada aspek sosial, kita bisa lihat kondisi masyarakat kian karut-marut. Gaya hidup amoral juga makin marak sejalan maraknya kekerasan dan kriminalitas dengan kadar yang makin mengerikan.

Begitu pula dengan kasus korupsi, kian merajalela dan terjadi dalam semua lini kehidupan. KPK menyebutkan, sejak 2004 hingga Juli 2023, terdapat 344 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR/DPRD. Jumlah ini merupakan yang ketiga terbanyak setelah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta dan pejabat eselon I-IV, termasuk para kepala daerah. Semua ini ditengarai terkait mahalnya ongkos politik demokrasi dan merebaknya gaya hidup hedonistik di kalangan para pejabat dan keluarganya.

Semua fakta ini sejatinya berkelindan dengan kian lemahnya hukum dan penegakannya di Indonesia. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, berbagai kejahatan dan ketakadilan pun terjadi di mana-mana. Penjara over kapasitas dan siapa pun bisa jadi korban kriminalitas. Kasus-kasus kekerasan bahkan dilakukan oleh negara, seperti yang tampak pada berbagai konflik lahan di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada bidang hankam dan polugri, krisis kepemimpinan terlihat dari lemahnya posisi negara dalam menyelesaikan konflik di Papua. Juga tampak dari ketakmampuan negara dalam menolak berbagai tekanan internasional, mulai soal politik perbatasan, terorisme, isu pelanggaran HAM, serta perjanjian-perjanjian internasional lain yang berdampak hilangnya kemandirian dan kedaulatan.

Walhasil, krisis kepemimpinan bukan sekadar klaim atau tudingan. Dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar dan mayoritasnya umat Islam, sulit menemukan sosok pemimpin ideal yang didambakan. Semuanya berakar dari penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal yang tidak mengenal halal-haram. Kepemimpinan saat ini hanya berputar di sekitar para pemilik cuan dengan karakter yang haus kekuasaan. Mereka menggunakan kekuasaan hanya demi kepentingan akumulasi modal, bahkan ujung-ujungnya didedikasikan untuk melanggengkan penjajahan kapitalisme global.

Kepemimpinan ala Nabi ﷺ, Kepemimpinan yang Ideal

Momentum Maulid Nabi ﷺ sudah selayaknya menjadi bahan refleksi tentang pentingnya mengembalikan kepemimpinan Islam. Sejarah menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam yang ditunjukkan oleh beliau ﷺ dan dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya telah membawa umat manusia pada model kehidupan yang ideal dan didambakan setiap orang di sepanjang zaman.

Telah banyak pengakuan positif disampaikan para ahli sejarah dan politik dunia tentang role model kepemimpinan Rasulullah ﷺ yang tiada tara. Begitu pun soal idealitas kepemimpinan para khalifah setelahnya di tengah gempuran upaya pengaburan dan penguburan sejarah yang dilakukan negara-negara penjajah beserta antek-anteknya.

Di antara mereka ada William Montgamerry Watt, salah satu tokoh orientalis yang cukup terkemuka dan dikenal luas di kalangan intelektual dunia. Dalam bukunya, Muhammad at Mecca (Oxford University Press, 1958, 52), ia menyebut (Nabi) Muhammad ﷺ sebagai pemimpin berintegritas atau pemimpin yang berhasil membuktikan integritas fundamentalnya.

Juga ada Will Durant, penulis dan filsuf berkebangsaan Amerika dengan istrinya, Ariel Durant, pernah menulis pernyataan yang sangat terkenal, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah, dan seni mengalami kejayaan luar biasa; menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” (Will Durant, The Story of Civilization).

Pengakuan tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam berhasil muncul sebagai kepemimpinan ideal. Rahasianya adalah karena tegak di atas landasan akidah yang benar dan distandardisasi oleh syariat yang berasal dari Allah Taala.

Kepemimpinan Islam berfungsi sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (penjaga) umat, dijalankan para pemangkunya sebagai amanah yang harus siap dipertanggungjawabkan hingga akhirat kelak. Pelaksanaan syariat kafah secara konsisten oleh negaralah yang menjamin kebaikan dan keberkahan hidup umat manusia, sebagaimana maksud diturunkannya, yakni menjaga akidah, nyawa, harta, nasab, dan kedaulatan negara.

Rasulullah ﷺ dan para khalifah setelahnya mempraktikkan model kepemimpinan Islam ini dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara. Juga mulai dari aspek ibadah, akhlak, muamalah (poleksosbud), hukum dan sistem sanksi, hingga pertahanan dan keamanan negara. Termasuk di dalamnya, mereka menunjukkan cara mengurus warga negara Daulah yang nonmuslim hingga mereka merasakan kebaikannya. Juga menunjukkan cara bersikap dan berinteraksi dengan negara dan pemimpin kafir, hingga mereka segan dan takut untuk membangkitkan kemarahannya.

Dalam konteks perlakuan terhadap negara kafir beserta para pemimpin mereka, Rasulullah ﷺ dan para khalifah menetapkannya sesuai status dan sikap mereka kepada umat dan Negara Islam. Para pemimpin Islam tidak pernah bermanis muka kepada pemimpin kafir dan negara yang bersikap memusuhi dan atau membawa kemudaratan bagi umat Islam. Mereka bahkan bersikap tegas kepada negara kafir dengan sikap siaga perang atau praktis berperang, semata demi melindungi umat Islam dan menjaga kedaulatan Negara Islam.

Berbeda dengan sekarang, pemimpin-pemimpin muslim tidak sungkan bermanis muka di hadapan para pemimpin kafir, hingga menjadi bulan-bulanan dan menjadi objek penjajahan tanpa sadar. Mereka bahkan dengan rela menundukkan diri dan patuh atas kehendak politik musuh-musuh Islam hanya demi mendapatkan rida dan dukungan atas kekuasaan. Mereka rela menyerahkan nasib bangsanya, harta kekayaan milik rakyatnya, nyawa saudara-saudara seakidahnya, bahkan masa depan anak-cucunya kepada para penjajah hanya demi melanggengkan kepemimpinan.

Khatimah

Krisis kepemimpinan di tengah umat Islam tentu harus segera diselesaikan. Caranya dengan membangun kesadaran tentang akidah dan hukum-hukum Islam, termasuk terkait kepemimpinan. Umat harus diedukasi tentang bahaya kepemimpinan sekuler yang dipelihara oleh sistem demokrasi kapitalisme neoliberal. Entah bahaya bagi akidah mereka, harta dan nyawa mereka, kehormatan mereka, hingga kedaulatan negara mereka.

Penguatan akidah dan menancapkan pemahaman atas syariat Islam kafah harus menjadi kurikulum utama dakwah di tengah umat sehingga gagasan perubahan yang mulai kencang di tengah umat akan lahir dari kesadaran ruhiah dan kesadaran bahwa terikat dengan syariat adalah konsekuensi dari keimanan.

Umat pun akan tahu arah perubahan yang seharusnya dituju, yakni mewujudkan kepemimpinan Islam yang mewujud dalam institusi politik kekhalifahan. Khilafah inilah yang akan menerapkan seluruh syariat Islam yang dipastikan mampu menyolusi seluruh problem dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang.

Dalam hal ini, tentu diperlukan peran partai politik Islam yang fokus berjuang di tengah umat, membumikan ajaran Islam dengan metode dakwah yang dicontohkan Baginda Rasulullah ﷺ. Munculnya umat yang sadar dan teropini dengan Islam kafah, termasuk para tokoh dan para pemilik kekuatan, menjadi modal utama lahirnya kepemimpinan Islam yang akan membawa umat kembali meraih kemuliaan. [MNews/SNA]