[Editorial] Pemimpin Baru, Harapan Baru (?)

Muslimah News, EDITORIAL — Dalam pidato sambutan untuk acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (12-10-2024), Presiden Jokowi menyampaikan optimismenya atas kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Ia merasa yakin target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Prabowo akan mampu diwujudkan.

Presiden Jokowi juga yakin pada lima tahun mendatang, pemerintahan baru akan mampu mendongkrak GDP per kapita Indonesia hingga tumbuh di atas 8.000 dolar AS. Adapun pada 10 tahun berikutnya, GDP Indonesia akan berada pada angka kurang lebih 11.000—12.000 dolar AS.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memang sempat menyampaikan targetnya menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9-10-2024).

Sah-Sah Saja, tetapi Realistiskah?

Suara optimisme seperti ini ternyata bukan hanya datang dari Jokowi. Ketika sowan ke kediaman Prabowo baru-baru ini, pimpinan PKS bahkan mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan mampu membawa Indonesia menjadi leader di kawasan Asia Tenggara. Sejalan dengan itu, Ahmad Heryawan (Aher), PLH Presiden PKS dalam sambutannya pada agenda pertemuan dengan tokoh masyarakat dan ulama di Margonda, Depok, Jawa Barat, Sabtu (12-10-2024) juga mengatakan, pemerintahan Prabowo sejatinya merupakan harapan baru setelah 10 tahun dipimpin Presiden Jokowi dengan segala prestasi dan hal yang perlu dikritisi.

Keyakinan inilah yang disebut-sebut menjadi salah satu alasan PKS memutuskan untuk merapat dan mendukung pemerintahan Prabowo. Terlebih sebagaimana disampaikan Aher, ada dukungan deras kepada kepemimpinan Prabowo. Hal ini terbukti dari hasil survei yang diklaim menunjukkan bahwa 85—90% masyarakat Indonesia menyambut baik pemerintahan yang akan datang.

Tentu saja, bersikap optimis seperti ini sah-sah saja. Namun jangan lupa, warisan masalah yang ditinggalkan rezim-rezim sebelumnya, terutama pada era 10 tahun kepemimpinan Jokowi, bukanlah perkara yang bisa diremehkan. Faktanya, tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak dikungkung oleh persoalan krusial. Bahkan, satu sama lain saling berkelindan, seperti benang kusut yang makin sulit untuk diuraikan.

Bidang politik misalnya, negeri ini fix dikuasai oleh kekuatan modal dari dalam dan dari luar. Para pejabatnya makin kehilangan empati dan menjadikan urusan rakyat sebagai permainan dan jalan menarik keuntungan. Sementara itu, pada bidang ekonomi, negeri ini sudah dalam posisi nyaris tergadai. Utang riba menumpuk hingga lebih dari Rp8.500 triliun. SDA dikuasai asing, hingga negara kehilangan modal untuk menyejahterakan rakyatnya. Rakyat malah digempur dengan tekanan pajak dan “tsunami” PHK yang tidak bisa dikendalikan, juga oleh inflasi yang sulit dikendalikan. Gap sosial justru makin melebar akibat penguasaan faktor-faktor ekonomi oleh segelintir orang.

Adapun pada bidang sosial, kehidupan masyarakat makin jauh dari kebaikan. Dekadensi moral melanda seluruh level generasi dengan kadar kerusakan yang sulit dinalar. Alih-alih berkurang, abainya rezim pada masalah moral dan agama, serta pengarusan moderasi beragama arahan Barat, membuat kasus-kasus amoralitas makin merajalela dan mendegradasi kualitas generasi yang akan datang.

Lalu, pada bidang hukum dan hankam, negara  pun tampak makin kehilangan kendalinya. Hukum dan perangkatnya makin mandul akibat dikooptasi oleh kekuatan uang. Begitu pula dengan hankam yang hari ini tampak kian melemah. Terbukti kasus-kasus perbatasan dan isu disintegrasi masih saja terjadi, termasuk provokasi KKB Papua dan pencurian SDA oleh negara tetangga.

Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah nyaris kehilangan wibawa dan kemandirian. Oleh karenanya, bagaimana bisa muncul optimisme sedemikian, seakan semua persoalan itu bisa diselesaikan semudah membalik telapak tangan?

Indikator Sukses, Dipertanyakan!

Jika kemajuan ekonomi suatu bangsa hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi dan GDP per kapita, tentu sangat naif dan tidak bisa menggambarkan kenyataan soal kesejahteraan orang per orang. Indikator dan nilai akhir yang dicapai dari perhitungan angka-angka ini hanya merupakan nilai rata-rata yang kesimpulannya bisa menyesatkan.

Itulah yang terjadi sekarang, yakni ada segelintir orang kaya raya yang bisa menghabiskan makan siang dengan bujet jutaan per orang atau memiliki tas seharga miliaran, sedangkan mayoritas masyarakat lainnya terseok-seok mencari uang sekadar untuk menutup rasa lapar.

Begitu pun ketika mengukur performa kepemimpinan dalam konstelasi internasional. Hanya karena jumlah penduduk kita besar, posisi wilayah yang strategis dan kekayaan alam melimpah ruah, tentu tidak serta-merta membuat negeri ini mampu merebut kepemimpinan. Terlebih faktanya, berbagai kebijakan masih disetir kehendak global. Alih-alih menjadi pemimpin kuat di ASEAN dan dunia internasional, menjaga pasir laut dan mempertahankan pulau-pulau kecil saja sudah kewalahan!

Paling miris lagi ketika kita melihat postur dan performa pemerintahan yang dibentuk rezim sekarang. Koalisi gemuk di parlemen berpeluang besar menjadikan negeri ini menjadi negara diktator. Sama sekali tidak ada kekuatan penyeimbang, kecuali masyarakat sipil yang kewarasannya masih terjaga. Semua parpol beramai-ramai mendukung pemerintahan hanya agar kebagian kue kekuasaan.

Tidak heran jika kita melihat susunan kabinet sekarang, wajah pemerintahannya justru makin tidak karuan. Selain superjumbo yang berimplikasi pada membengkaknya anggaran, para menteri, wakil menteri, maupun kepala lembaga yang disiapkan terdiri dari orang-orang yang kredibilitas dan kapabilitasnya sangat dipertanyakan. Selain ada mantan menteri yang justru selama ini bertanggung jawab memunculkan berbagai persoalan, juga ada dari kalangan artis, aktivis ormas, bahkan ustaz moderat dan liberal, hingga eks olahragawan. Tidak heran jika banyak masyarakat yang melihat semua ini layaknya sebuah dagelan.

Semua realitas ini niscaya dalam sistem kepemimpinan demokrasi kapitalisme yang lahir dari sekularisme dan liberalisme. Sistem kepemimpinan yang asasnya rusak seperti ini sama sekali tidak bisa diharapkan akan membawa kebaikan. Prinsip “kedaulatan ada di tangan rakyat” dan “suara rakyat suara Tuhan” justru menjadi sumber kerusakan terbesar. Ini karena dari sanalah berawal mula dibuatnya berbagai aturan hidup yang bersandar pada akal, bukan pada sumber aturan yang bersifat kekal. Bahkan, kepemimpinan pun menjadi sangat terbuka bagi siapa saja, asalkan mereka bisa membelinya dengan kekuatan uang. Lalu saat menjabat adalah saat terbaik untuk mengembalikan modal.

Walhasil, masyarakat yang dipimpin oleh kepemimpinan seperti ini tidak akan pernah merasakan kebahagiaan atau meraih kesejahteraan sebagaimana yang diimpikan. Kerusakan demi kerusakan akan terus diwariskan. Kadarnya pun akan makin berat, hingga ancaman kehancuran bangsa dan negara tidak mungkin dicegah, kecuali ada keinginan yang besar bagi para pemilik kekuasaan yang hakiki, yakni rakyat, untuk melakukan perubahan revolusioner dan mendasar, tetapi tanpa kekerasan.

Sebetulnya, Allah Swt. telah mengingatkan jika manusia ingkar akan petunjuk-Nya, mereka akan jauh dari kebaikan dan keberkahan. Dalam QS Thaha ayat 124 Allah Swt. berfirman, “Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.”

Ibnu Abbas berkata bahwa makna “berpaling dari peringatan-Ku” artinya adalah, “Menentang perintah-Ku dan segala yang Aku turunkan kepada para rasul-Ku, melupakan keduanya dan mengambil petunjuk dari selain petunjuk itu (maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit), yaitu yang sempit di dunia.”

Pada saat yang sama, Allah Swt. juga menunjukkan rahasia kebahagiaan dan keberkahan yang bisa diraih sebuah masyarakat. Dalam QS Al-A’raf ayat 96 Allah Swt. berfirman, “Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.”

Para mufasir sepakat menafsirkan, makna “beriman dan bertakwa” dalam ayat ini adalah kesiapan kaum tersebut untuk menjalankan seluruh syariat Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Sementara itu, keberkahan yang menjadi akibatnya berarti bertambahnya kebaikan dan kesejahteraan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Artinya, jika kita ingin keluar dari kehidupan serba sempit seperti sekarang, jalan satu-satunya adalah siap menegakkan syariat Islam secara kafah. Pada saat yang sama, kita harus mencampakkan syariat-syariat lainnya yang lahir dari akal manusia, sebagaimana niscaya dalam sistem demokrasi yang diterapkan sekarang.

Harapan Baru Hanya pada Kepemimpinan Islam

Sistem kepemimpinan Islam sejatinya menjadi satu-satunya harapan karena sistem ini lahir dari asas akidah yang lurus dan sesuai fitrah penciptaan. Aturan Islam sendiri diturunkan oleh Sang Maha Pencipta sebagai panduan dan solusi kehidupan. Jika ditegakkan dengan sempurna, dipastikan akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, bahkan bagi seluruh alam semesta.

Kepemimpinan dalam Islam dipahami sebagai amanah besar. Tidak hanya berdimensi duniawi, tetapi juga ukhrawi. Seorang pemimpin harus siap dimintai pertanggungjawaban atas setiap orang yang ia pimpin. Alhasil, dalam Islam, mengukur keberhasilan pengurusan, yakni kesejahteraan rakyat, bukanlah dilihat dari angka rata-rata, melainkan wajib dipastikan per kepala. Nabi saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Itulah makna pemimpin dalam Islam yang berperan sebagai pengurus dan penjaga. Mereka diamanahi Allah untuk memastikan seluruh rakyatnya bahagia dan sejahtera. Semua itu hanya bisa terwujud melalui penerapan syariat Islam secara kafah, dalam sistem kepemimpinan bernama Khilafah, bukan dalam sistem kepemimpinan demokrasi yang justru menempatkan Islam hanya sebagai pilihan bukan kewajiban.

Dalam pandangan Islam, sistem kepemimpinan dan sosok pemimpin keduanya tidak bisa dipisahkan. Berharap muncul pemimpin ideal dalam sistem kepemimpinan sekarang (demokrasi) bagaikan pungguk merindukan bulan. Siapa pun pemimpinnya, jika tanpa menerapkan sistem Khilafah penerap syariah kafah, jangan harap kehidupan ideal akan terwujud.

Umat Islam memiliki sejarah kelam sejak ketiadaan payung Khilafah. Kehinaan, keterjajahan, keterpurukan, dan keterpecahbelahan, terus melanda umat hingga sekarang. Sebaliknya, ketika payung kepemimpinan itu ada, umat Islam mampu menunjukkan sejarah terbaiknya. Belasan abad lamanya, mereka mampu tampil sebagai umat terbaik, pemimpin peradaban cemerlang.

Belasan abad pula kehidupan mereka sejahtera hingga catatan emasnya ditulis dengan baik oleh berbagai sejarawan terkemuka di dunia. Justru ketika umat meninggalkan Islam dan sistem penegaknya, yakni kepemimpinan Khilafah, mereka jatuh menjadi bulan-bulanan musuhnya. Lalu dengan berbagai makar, mereka jauhkan umat dari rahasia kebangkitannya.

Inilah PR kita bersama, yakni menyadarkan umat tentang jati dirinya. Bahwa umat Islam adalah entitas yang mulia dan kemuliaannya hanya ada pada Islam dan sistem kepemimpinannya, yakni Khilafah penegak syariah kafah.

Dakwah tentang hal ini harus menjadi agenda bersama hingga umat menjadikan masalah ini sebagai masalah hidup dan matinya dan mereka siap berkorban mewujudkan perubahan hakiki mewujudkan sistem kepemimpinan Islam. [MNews/SNA]