[Tanya Jawab] Siapa Ahlul Halli wal ‘Aqdi?

Oleh: K.H. Hafidz Abdurrahman

Muslimah News, TANYA JAWAB — Tanya:

Siapa sebenarnya ahlul halli wal ‘aqdi? Apa kriteria, fungsi, dan tugasnya?

Jawab:

Istilah “ahlul halli wal ‘aqdi” sebenarnya bukan istilah syariat, tetapi istilah yang dipopulerkan oleh para fukaha dan ahli sejarah.1 Mengapa ini tidak bisa disebut sebagai istilah syariat? Karena istilah ini tidak digunakan dalam nas-nas syariat. Oleh karena itu, tidak semua fukaha menyebut dengan istilah yang sama.

Imam al-Mawardi dan al-Farra’, misalnya, menggunakan istilah ahlul halli wal ‘aqdi.2 Al-Amidi dan Ar-Ramli menyebutnya dengan istilah “ahlul ikhtiyâr”.3 Ibn Hazm menyebutnya dengan istilah “fudhalâ’ al-ummah”.4 Al-Qahir al-Baghdadi menyebutnya dengan istilah “ahlul ijtihâd wal ‘adalah.”5 Semua ini mempunyai konotasi yang sama.

Secara bahasa ahlul halli wal ‘aqdi adalah orang yang memberikan penyelesaian (ahlul hall) dan mengikat (wal ‘aqd). Dalam Mu’jam Lughât al-Fuqahâ’, Al-‘Allamah Dr. Rawwas Qal’ah Jie mendefinisikannya dengan,

أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: ذُوْ الشَّوْكَةِ وَالسَّطْوَةِ وَالرَّأْيِ وَالتَّدْبِيْرِ فِي الْبِلاَدِ

Ahlul halli wal ‘aqdi: orang yang mempunyai kekuatan, kekuasaan, pandangan, dan pengaturan di dalam sebuah negeri.6

Dalam kitab yang lain, beliau mendefinisikannya dengan,

أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ هُمْ أَهْلُ الشَّوْكَةِ الَّذِيْنَ اِلْتَفَّ النَّاسُ حَوْلَهُمْ، مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَالرُّؤَسَاءِ، وَوُجُوْهُ النَّاسِ، وَهُمُ الْيَوْمَ نُوَّابُ الأُمَّةِ الَّذِيْنَ يَتِمُّ اِنْتِخَابُهُمْ مِنْ قِبَلِ الشَّعْبِ، فِيْمَا أَرَى.

“Ahlul halli wal ‘aqdi adalah orang yang mempunyai kekuatan, yang menjadikan masyarakat berkumpul mengitari mereka, seperti ulama, para pemimpin, dan para tokoh masyarakat. Mereka saat ini, menurut saya, adalah wakil umat yang dipilih oleh rakyat.”7

Al-Mawardi memberikan tiga syarat untuk mereka. Pertama: Adil. Kedua: Mempunyai ilmu yang bisa digunakan untuk mengetahui orang yang berhak menduduki jabatan imamah (Khilafah) berdasarkan syarat yang diakui. Ketiga: Pendapat dan kearifan yang bisa mengantarkan keterpilihan orang yang lebih layak menduduki jabatan imamah serta mampu mengurus kemaslahatan umat lebih lurus dan bijak.8

Al-‘Allamah Dr. Rawwas Qal’ah Jie menetapkan empat syarat. Pertama, muslim. Ini karena tugas mereka adalah mencalonkan amirulmukminin (khalifah) dan mengontrol aktivitasnya, sedangkan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang non-muslim. Kedua, alim, yaitu mempunyai ilmu yang memungkinnya untuk mengetahui siapa yang lebih layak bagi kaum muslim. Ketiga, mempunyai kekuatan yang menjadikan orang-orang berkumpul mengitarinya, mengikuti dan, menjalankan perintah dan pandangannya. Keempat, bertakwa. Ini karena ketakwaan merupakan satu-satunya jaminan yang bisa melepaskan dari berbagai kepentingan.9

Adapun Dr. Ma’mum Hammus, dalam kitabnya, As-Siyâsah asy-Syar’iyyah ‘ala Minhâj al-Wahyayn al-Kitâb wa as-Sunnah as-Shahîhah, merinci syarat ahlul halli wal ‘aqdi sebagai berikut:

1- Syarat kepemimpinan secara umum, yaitu harus muslim, berakal, laki-laki, dan merdeka.

2- Syarat kepemimpinan secara khusus, yaitu adil, berilmu, dan mempunyai pandangan dan bijak.10

Tugas dan fungsi ahlul halli wal ‘aqdi antara lain:

1- Memilih dan memberikan baiat in’iqâd kepada khalifah. Imam al-Mawardi berkata, “Jika mereka telah berkumpul untuk memilih, maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan imamah (Khilafah), yang memenuhi seluruh persyaratannya. Mereka harus mendahulukan yang paling banyak kelebihannya, yang paling sempurna persyaratannya, dan yang paling segera ditaati rakyat, tanpa bergantung pada pembaiatannya.”11

2- Memilah dan mendahulukan calon yang terbaik untuk khalifah. Jika semua persyarakat terpenuhi oleh calon, dan sama, maka dipilih yang usianya lebih tua. Imam Al-Mawardi berkomentar, “Meskipun tambahan usia, setelah usianya sudah balig dengan sempurna, itu bukan syarat, sekalipun kalau dibaiat yang usianya lebih muda juga boleh.”12

Dalam konteks ini, keabsahan baiat in’qâd yang diberikan kepada Khalifah bisa dikembalikan kepada mereka. Setidaknya ada beberapa pendapat:

1-  Jabatan Khilafah tidak dinyatakan sah kecuali dengan kesepakatan ahlul halli wal ‘aqdi. Ini adalah pendapat Abu Ya’la, Ibn Hazm azh-Zhahiri, serta Imam Ahmad dalam salah satu riwayat.13

2- Khilafah dinyatakan sah melalui baiat yang diberikan oleh ahlul halli wal ‘aqdi, yang bisa berkumpul saja. Tidak harus semuanya bersepakat. Ini adalah pendapat Al-Mawardi, An-Nawawi, Asy-Syaukani.14 Menurut Al-Qalqasyandi, pendapat ini adalah pendapat mazhab Syafii yang paling sahih.15

3- Khilafah bisa dinyatakan sah, berapa pun jumlah ahlul halli wal ‘aqdi yang membaiat dia, tanpa disyaratkan harus adanya ijmak di kalangan mereka. Ini merupakan pendapat al-Amidi, Imam al-Haramain al-Juwaini, dan Al-Jurjani.16

Hanya saja, perdebatan di kalangan fukaha tentang ahlul halli wal ‘aqdi tersebut telah diberi catatan oleh Dr. Mahmud al-Khalidi, dalam kitabnya, Ma’âlim al-Khilâfah fî al-Fikr al-Islâmi.17 Kesimpulannya sebagai berikut:

1- Mengangkat seorang khalifah hukumnya fardu kifayah. Caranya dengan memberikan baiat kepada dia dengan sukarela, tanpa paksaan, baik dari orang yang mengangkat maupun yang diangkat.

2- Baiat untuk mengangkat khalifah ini disebut baiat in’iqâd. Hukumnya fardu kifayah. Karena fardu kifayah, maka tidak harus dilakukan oleh semua orang; yang penting jumlahnya cukup dan berhasil menunaikan kifayahnya, yaitu mendapatkan kerelaan dari kaum muslim. Bisa dengan baiat yang diberikan oleh mayoritas ahlul halli wal ‘aqdi atau representasi umat, atau diamnya kaum muslim terhadap baiat yang mereka berikan, atau mereka segera menaati hasil pembaiat tersebut, atau sarana lain.

3- Mengenai status mereka yang memberikan baiat itu adalah ahlul halli wal ‘aqdi, maka tidak mutlak harus mereka; termasuk berapa jumlah mereka apakah 4 orang, 40 orang, lebih banyak, lebih sedikit, tinggal di ibu kota, atau daerah; semuanya ini tidak termasuk kriteria yang mengikat dan hukum syariat yang harus dilakukan.

Dengan demikian bisa disimpulkan, bahwa istilah ahlul halli wal ‘aqdi adalah istilah baru yang digunakan oleh para fukaha dan ahli sejarah untuk menyebut orang-orang yang mempunyai kekuatan, pengaruh, dan menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah. Mereka adalah para tokoh, ulama, pemimpin suku, dan sebagainya. Dalam konteks ketatanegaraan Islam, karena kekuasaan ada di tangan umat, maka mereka bisa dianggap mewakili umat dalam menentukan siapa penguasa yang akan memimpin umat, khususnya dalam melaksanakan fardu kifayah dalam pengangkatan khalifah, yang tidak harus dilakukan oleh semua orang.

Inilah fakta ahlul halli wal ‘aqdi, kriteria, dan tugas yang mereka jalankan dalam ketatanegaraan. Hanya saja, keberadaan mereka ini tidak mutlak. Apalagi ini juga bukan merupakan istilah syariat yang tidak bisa diotak-atik. Hanya saja, menyamakan mereka dengan angota parlemen juga tidak sepenuhnya tepat. Apalagi ketika anggota parlemen itu tidak memiliki kekuatan, pengaruh, dan tidak pula menjadi rujukan. Mereka pun “tokoh karbitan”. Tentu orang-orang seperti ini tidak memenuhi kriteria ahlul halli wal ‘aqdi, sebagaimana yang dimaksud oleh para fukaha dan ahli sejarah yang menggunakan istilah ini.

Meski demikian, keberadaan mereka dalam konteks ketatanegaraan sebagai representasi dari perintah musyarawah memang ada. Ini bisa ditemukan dalam hadis Nabi saw. saat beliau belum mengenal penduduk Madinah, karena baru mendapatkan baiat in’iqâd dari mereka, dan belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di sana. Nabi saw. meminta kepada mereka,

اِخْتَرُوْا لِيْ اِثْنَا عَشَرَ نَقِيْبًا

“Pilihkanlah untukku dua belas naqib (pemuka suku/kabilah).” (HR Ibn Hisyam).

Dua belas naqib inilah yang diajak oleh Nabi saw. untuk melakukan musyawarah. Hanya saja, Nabi saw. tidak menyebutnya dengan istilah ahlul halli wal ‘aqdi, tetapi nuqabâ’, jamak dari naqîb. Mereka bisa disebut ahlul halli wal ‘aqdi, atau yang lain.

Oleh karena itu, penggunaan istilah ahlul halli wal ‘aqdi di luar konteks ketatanegaraan juga tidak ada larangan, setidaknya secara bahasa. Misalnya, istilah ini diadopsi oleh sebuah organisasi, kemudian digunakan sebagai mekanisme dalam pemilihan puncuk pimpinan mereka. Uslub seperti ini boleh saja.

Wallahualam bissawab. [MNews/Rgl]

Catatan kaki:

1 Al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 706; al-Farra’, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 26; al-Qalqasyandi, Ma’âtsir al-Inâfah fî Ma’âlim al-Khilâfah, I/42-44.

2 Al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 706; al-Farra’, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 26.

3 Ar-Ramli, Nihâyah al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj, VII/390; al-Amidi, Ghayât al-Marâm, hlm. 381.

4 Ibn Hazm, Al-Fashl fî al-Milal wa al-Ahwâ’ wa an-Nihal, IV/167.

5  Al-Baghdadi, Al-Farq bayn al-Firaq, hlm. 211.

6 Al-‘Allamah Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jâm Lughât al-Fuqahâ’, Dar an-Nafais, Beirut, cet. I, 1996 M, hlm. 75.

7 Al-‘Allamah Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Al-Mawsû’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah, Dar an-Nafais, Beirut, cet. I, 2000 M, I/ 327.

8 Al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 6; al-Farra’, al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 19.

9 Al-‘Allamah Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Al-Mawsû’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah, Dar an-Nafais, Beirut, cet. I, 2000 M, I/328.

10 Dr. Ma’mun Hammus, As-Siyâsah asy-Syar’iyyah ‘alâ Minhâj al-Wahyayn al-Kitâb wa as-Sunnah ash-Shahîhah, Wizarah al-I’lam, Damaskus, Suriah, cet. I, 2005 M, hlm. 140—143.

11 Al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 7; al-Farra’, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 24.

12 Al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 7.

13  Al-Farra’, Al-Ahkam as-Sulthâniyyah, hlm. 23 dan 24; Ibn Hazm, Al-Fashl fî al-Milal wa al-Ahwâ’ wa an-Nihal, IV/ 167.

14 Al-Khathib asy-Syarbini, Mughnî al-Muhtâj, IV/130—131; asy-Syaukani, Irsyâd al-Fuhûl, hlm. 89.

15 Al-Qalqasyandi, Ma’âtsir al-Inâfah fî Ma’âlim al-Khilâfah, I/44.

16 Al-Amidi, Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, I/34; al-Juwaini, Al-Irsyâd, hlm. 425; al-Jurjani, Al-Mawâqif wa Syarhuhu, VIII/353.

17 Dr. Mahmud al-Khalidi, Ma’âlim al-Khilâfah fî al-Fikr al-Islâmi, hlm. 109—110.